Respons Malaysia, Singapura, dan Filipina soal Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut

Air limbah olahan tersebut berasal reaktor PLTN Fukushima, Jepang yang rusak karena tsunami tahun 2011.  Pemerintah Jepang mengatakan, air limbah nuklir tersebut aman karena telah melalui pengolahan dan pengenceran.

 

Meskipun demikian, pembuangan air olahan limbah radioaktif ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak terkait keamanannya bagi laut dan biota di dalamnya.

 

Lalu, bagaimana respons negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina terkait pembuangan air limbah olahan PLTN Fukushima ke laut?

 

1. Malaysia

 

Pemerintah Malaysia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemungkinan risiko radiasi pada makanan yang diimpor dari Jepang usai adanya pembuangan limbah nuklir ke laut. 

 

Dikutip dari The Star, Penasihat Khusus Kementerian Kesehatan Malaysia Dr Kelvin Yii menyebutkan, Malaysia akan melakukan upaya penanganan masalah ini seperti saat terjadinya bencana di PLTN Fukushima tahun 2011. Pihaknya meyakinkan bahwa Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia juga akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan keamanan pangan dari Jepang.

 

"Keamanan pangan bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan dan melalui Kementerian Kesehatan, impor pangan 'berisiko tinggi' dari Jepang akan menjalani pemeriksaan (pengawasan) Level 4," kata Kelvin. 

 

Pemeriksaan level 4 berarti akan dilakukan penyaringan produk guna mencegah adanya cemaran unsur radioaktif. Kelvin mengatakan, sampel makanan akan dikumpulkan dan dianalisis guna memastikan kepatuhan terhadap batasan yang disyaratkan sesuai Peraturan 37 Peraturan Pangan 1985.

 

Sementara itu Wakil Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Chan Foong Hin juga mengatakan tak akan ada ikan laut hidup yang diimpor dari Jepang. Sementara untuk ikan nonhidup diperbolehkan namun akan dilakukan pemeriksaan ketat.

 

2. Singapura

 

Sementara itu, pemerintah Singapura mengatakan mereka belum melarang makanan laut yang berasal dari Jepang. Badan Pangan Singapura (SFA) masih meyakini keamanan pangan dari Jepang dengan mengatakan hasil pengawasan negara itu termasuk soal pengawasan radiasi cukup memuaskan.

 

Dikutip dari The Strait Times, sejak tahun 2013 SFA belum mendeteksi adanya kontaminan radioaktif dalam makanan impor dari Jepang. Soal larangan impor makanan laut dari Jepang, SFA mengatakan mereka masih mengacu pada pernyataan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu. 

 

Disebutkan, sejak tahun 2019 pemantauan radiasi pada air laut yang telah dilakukan menilai, radioaktif di laut masih berada dalam tingkat alamiah. Singapura pada tahun 2021 telah mencabut uji pra-ekspor dan persyaratan Certificate of Origin atas impor pangan Jepang yang sebelumnya diberlakukan sejak bencana Fukushima 2011.

 

SFA menyatakan akan terus memantau secara ketat impor pangan dari Jepang untuk memastikan bahwa impor tersebut mematuhi persyaratan keamanan pangan Singapura.

 

3. Filipina

 

Pemerintah Filipina mengaku tidak keberatan dengan pelepasan air limbah olahan Fukushima ke Samudera Pasifik. Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) mengatakan, mereka meyakini keahlian teknis dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang mengizinkan pembuangan limbah tersebut.

 

“Filipina terus melihat masalah ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan fakta serta dampaknya terhadap perairan di wilayah tersebut. Sebagai negara pesisir dan kepulauan, Filipina memberikan prioritas utama pada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut,” kata DFA dikutip dari Philstar Global.

 

Menurut laporan IAEA, rencana Jepang untuk membuang air olahan ALPS (Advanced Liquid Processing System) ke laut akan memiliki dampak radiologi yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan Duta Besar Jepang untuk Filipina Koshikawa Kazuhiko menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Filipina terhadap Jepang. 

 

"Jepang sangat menghargai pemahaman pemerintah Filipina mengenai pelepasan air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima berdasarkan perspektif sains dan fakta serta dampaknya terhadap laut," kata Koshikawa.

 

Sebelumnya, Koshikawa mengatakan, Jepang akan mengelola volume pelepasan tritium tahunan agar tak melebihi 22 triliun Becquerel. “Perlu dicatat bahwa negara-negara lain juga membuang tritium ke laut sesuai dengan undang-undang dan peraturan domestik mereka," ujarnya.

 

"Misalnya, menurut situs web Asosiasi Energi Nuklir China, mereka mengeluarkan 112 triliun Bq dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Yangjiang pada tahun 2021,” kata Koshikawa lagi. (kompas.com)