Iran Menekankan Gencatan Senjata Bermartabat di Gaza dan Lebanon

Wakil Presiden Republik Islam Iran mengatakan, "Negara-negara yang mengklaim pembela hak asasi manusia harus melepaskan standar ganda mereka terhadap rezim Zionis sehingga gencatan senjata bermartabat dapat dilakukan di Jalur Gaza dan Lebanon sesegera mungkin."

Menurut laporan jaringan media Sahab mengutip IRNA, Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Republik Islam Iran pada hari Selasa (12/11), setelah kembali dari sidang darurat kedua Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, dan resolusi akhir pertemuan ini, menambahkan, Negara-negara yang mengusung slogan hak asasi manusia harus melepaskan standar ganda mereka terhadap rezim Zionis dan tidak tinggal diam di hadapan terbunuhnya ribuan orang tak berdosa di Gaza dan Lebanon.

Menekankan bahwa dunia harus menghukum rezim Zionis, Wakil Presiden Republik Islam Iran menyatakan, Rakyat tertindas di Gaza dan Lebanon hidup dalam situasi yang mengkhawatirkan dan bantuan kemanusiaan harus diprioritaskan kepada mereka dan gencatan senjata yang bermartabat harus dilakukan.

"Sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab mengirimkan satu pesan kepada dunia, yang untungnya didengar, dan para pemimpin negara-negara saat ini mengeluarkan resolusi yang menekankan penghentian tindakan rezim Zionis," ujar Aref.

Wakil Presiden Republik Islam Iran menambahkan, Di antara klausul resolusi yang dikeluarkan adalah upaya penangguhan dan pengusiran rezim Zionis dari PBB, yang memiliki konsekuensi politik yang baik.

Aref menyatakan bahwa ketidakpedulian komunitas internasional telah membuat Israel membunuh warga Palestina. Tindakan kolektif negara-negara Islam dan Arab untuk mencapai tiga tujuan utama termasuk "menghentikan kejahatan rezim Zionis", "mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kejahatan ini tidak terulang kembali" dan "menuntut kompensasi yang layak atas kerugian yang diderita rakyat Palestina dan Lebanon akibat kejahatan Israel".

Sidang luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab, yang diadakan atas saran Iran dan dihadiri oleh lebih dari 50 kepala negara Islam dan Arab, diadakan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi dan pada Senin (11/11) malam diakhiri dengan diterbitkannya resolusi yang berfokus pada masalah Palestina dan peringatan tentang pelanggaran kedaulatan Iran.

Kazem Gharib Abadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran urusan Hukum dan Internasional juga menyatakan bahwa pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Islam dan Arab diadakan di Riyadh pada hari Minggu (10/11) dengan tujuan untuk menyusun resolusi akhir pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab

Menurutnya, Tindakan permusuhan rezim Zionis menentang legitimasi PBB, pelarangan kegiatan UNRWA di Wilayah Pendudukan, pembunuhan ratusan pegawai PBB dan pengabaian penuh rezim ini atas putusan Mahkamah Internasional dan pelanggaran Piagam PBB harus dikaji.

Menurut Wamenlu Iran urusan Hukum dan Internasional, Permintaan untuk menjatuhkan sanksi senjata penuh, ekonomi dan perdagangan terhadap rezim Zionis dan semua lembaga yang mendukung kejahatan rezim ini di Palestina, pengusiran Israel dari PBB, menghidupkan kembali Komite Apartheid Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kejahatan rezim Zionis dan pembayaran kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukan adalah salah satu usulan delegasi Iran pada pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Islam dan Arab di Riyadh.(sl)