Bagaimana Kebijakan Pembangunan Israel Buat 300.000 Petani India Bunuh Diri?

Pars Today - Di bawah bayang-bayang kebijakan pembangunan Zionis Israel, pertanian India menghadapi krisis utang dan perampasan lahan, yang merenggut nyawa ratusan ribu petani.

Gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi Israel) mengumumkan dalam sebuah laporan bahwa selama dua dekade terakhir, sekitar 300.000 petani India telah bunuh diri akibat penerapan model pertanian neoliberal yang dipromosikan oleh Badan Pembangunan Israel di India.

Menurut laporan FNA, Badan Kerja Sama Internasional Pembangunan Israel (IDA), yang telah beroperasi sebagai sayap diplomasi pembangunan rezim tersebut sejak 1958, sering digambarkan sebagai "simbol kerja sama global". Namun, gerakan BDS menganggap IDA sebagai alat untuk menutupi pendudukan dan kebijakan diskriminatif Israel.

Gerakan yang dibentuk pada tahun 2005 untuk mengakhiri pendudukan dan pelanggaran hak-hak Palestina ini menggambarkan aktivitas IDA sebagai bagian dari strategi Israel untuk memberikan pengaruh diplomatik dan ekonomi di negara-negara berkembang, di mana "bantuan pembangunan" tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, melainkan untuk melayani kepentingan geopolitik Tel Aviv.

Latar Belakang Pembentukan BDS dan Kritik terhadap IDA sebagai Alat Diplomasi

Gerakan BDS, yang didirikan oleh organisasi masyarakat sipil Palestina, memiliki tiga poros utama: boikot, sanksi ekonomi, dan tekanan politik untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina. Gerakan ini menyasar organisasi seperti IDA yang seolah-olah memiliki tujuan kemanusiaan, tetapi dalam praktiknya merupakan bagian dari diplomasi lunak Israel untuk mendapatkan dukungan politik dan ekonomi.

IDA, di bawah pengawasan Kementerian Luar Negeri Israel, sejauh ini telah beroperasi di lebih dari 140 negara dan melatih lebih dari 350.000 orang. Namun, BDS memandang kegiatan-kegiatan ini sebagai bentuk "greenwashing", di mana Israel menampilkan citra positif dengan melaksanakan proyek-proyek lingkungan dan pertanian di negara-negara miskin, sekaligus menyembunyikan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan pertanian Palestina.

Para kritikus menunjukkan bahwa meskipun Israel mengendalikan 90 persen sumber daya air Tepi Barat dan menghancurkan sumur serta ladang Palestina, Israel mengekspor teknologi seperti irigasi tetes ke negara-negara lain sebagai "inovasi Israel" untuk menciptakan citra "membuat gurun berkembang pesat".

Kebijakan-kebijakan ini, menurut BDS, merupakan bagian dari strategi untuk melawan isolasi diplomatik Israel. Alih-alih menanggapi kebutuhan nyata masyarakat setempat, IDA memilih proyek-proyek yang menghasilkan publisitas positif bagi Israel dan membuka pasar baru bagi perusahaan-perusahaan Israel, sementara warga Palestina di Gaza hidup di bawah blokade yang membuat 80 persen penduduknya bergantung pada bantuan pangan.

IDA di India: Pengaruh Pertanian sebagai Alat Dominasi

Sebuah laporan dari kampanye BDS dan Koalisi untuk Boikot Urusan Akademik dan Kebudayaan Israel (BDSCA) melihat aktivitas IDA di India sebagai bagian dari perluasan pengaruh diplomatik Israel. Di bawah Program Pertanian Indo-Israel, yang dimulai pada tahun 2006, Pusat Keunggulan (COE) didirikan di berbagai negara bagian India dengan kerja sama Mashaou.

Pusat-pusat ini dibangun di atas lahan universitas pertanian India dan dikelola dengan dana dari pemerintah India. Namun, BDS bersikeras bahwa pusat-pusat ini tidak memberikan manfaat nyata bagi petani dan sebagian besar merupakan alat propaganda Israel, termasuk produksi video dan laporan yang menggambarkan kerja sama Indo-Israel sebagai pencapaian besar.

Menurut BDS, IDA mempromosikan model pertanian neoliberal yang telah memperburuk krisis kronis dalam pertanian India. Penggunaan irigasi tetes, bahan kimia, dan pertanian kontrak yang meluas telah menyebabkan peningkatan utang petani dan perampasan lahan, yang mengakibatkan lebih dari 300.000 petani bunuh diri dalam dua dekade terakhir. Organisasi ini juga mencatat bahwa kolaborasi IDA dengan perusahaan-perusahaan seperti Netafim, yang terkait dengan permukiman ilegal Israel, mengekspor model eksploitatif yang sama dari Palestina ke India, di mana petani Palestina menghadapi penghancuran lahan dan pembatasan pergerakan.

Gerakan BDS menyerukan investigasi independen terhadap dampak nyata dari pusat-pusat ini dan agar dana dialokasikan untuk proyek-proyek lokal yang berkelanjutan. Gerakan ini memandang program-program IDA sebagai bagian dari proses "normalisasi" hubungan dengan Israel dan menyerukan boikot terhadapnya sebagai bagian dari perjuangan melawan pendudukan.

Tantangan Global BDS: Sasaran Sanksi Diplomatik IDA

Kampanye BDS menampilkan IDA bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai alat politik untuk memperluas pengaruh Israel. Di Afrika dan Asia, proyek-proyek IDA, termasuk pusat pendidikan dan skema irigasi, dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melawan pengaruh Arab.

BDS berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan ini, yang seolah-olah di bawah slogan "pembangunan untuk perdamaian", dalam praktiknya melegitimasi korporasi yang mengambil keuntungan dari pembangunan permukiman dan pendudukan tanah Palestina. Dalam laporannya, IDA digambarkan sebagai "misi pembangunan diplomatik Israel" yang berupaya membentuk kembali citra rezim Zionis di belahan bumi selatan, sementara warga Palestina terus menghadapi pembersihan etnis dan penghancuran tanah mereka.

Karena alasan ini, BDS telah mendesak universitas, lembaga penelitian, dan organisasi internasional untuk memutus kerja sama mereka dengan IDA, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Zionis dan mengutamakan tujuan politik di atas pembangunan manusia.

Konfrontasi IDA dengan kampanye BDS dan kontroversi diplomatik yang menyertainya menunjukkan bahwa lembaga ini, di luar klaim kemanusiaannya, merupakan bagian dari mekanisme pengaruh lunak Israel di negara-negara berkembang. Laporan seperti "Keterlibatan Korporasi" telah mengungkap bagaimana IDA telah melayani propaganda dan tujuan ekonomi Israel, alih-alih mendorong pertanian berkelanjutan.

Para kritikus berpendapat bahwa badan ini bukan  hanya tidak berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, tetapi juga merusak kemandirian ekonomi dan pertanian negara-negara yang menjadi sasaran. Alih-alih menjadi simbol kerja sama, badan ini telah menjadi contoh kegagalan diplomasi Israel dalam menutupi realitas pendudukan, realitas yang terus-menerus ditutupi oleh tekanan gerakan BDS global.(sl)