Kapas, Api, dan Kelaparan; Jejak Kejahatan Jerman

Pars Today - Penjajahan pada abad ke-19 dan ke-20 bukan sekadar perluasan bendera-bendera di peta dunia; itu adalah proyek terorganisir untuk mendominasi tanah, sumber daya, dan tenaga kerja, yang mentransformasi struktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam sistem kolonialisme modern, wilayah jajahan diubah menjadi pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi. Pola penghidupan lokal digantikan oleh produksi berorientasi ekspor; sebuah proses yang sering kali disertai dengan paksaan, pajak, penindasan, dan rekayasa kelaparan. Jerman, yang terlambat memasuki persaingan kolonial dibandingkan kekuatan Eropa lainnya, menerapkan salah satu contoh paling kejam dari pola ini di Afrika Timur.

Pada akhir abad ke-19, Kekaisaran Jerman yang baru bersatu memasuki persaingan kolonial lebih lambat dari kekuatan Eropa lainnya, tetapi ketika masuk, ia bertindak dengan kecepatan dan kekejaman. Di koloni yang dikenal sebagai "German East Africa" (Afrika Timur Jerman), penjajahan bukan sekadar dominasi politik; itu berarti restrukturisasi paksa ekonomi, perubahan pola kepemilikan tanah, pemaksaan tanaman ekspor, dan pada akhirnya mengubah pertanian pribumi menjadi lengan pemasok bahan mentah bagi industri Eropa. Apa yang terjadi di wilayah ini adalah contoh menonjol dari "kolonialisme agraris"; sebuah tatanan di mana tanah, tenaga kerja, dan hasil bumi diatur bukan berdasarkan kebutuhan penghidupan masyarakat lokal, melainkan berdasarkan kepentingan industri negara induk (metropol). Pengalaman ini bukan sekadar masa pemerintahan kolonial, tetapi juga laboratorium untuk pelaksanaan kekuasaan melalui kelaparan, api, dan kerja paksa.

Jerman pada tahun 1880-an, dengan mengandalkan perusahaan-perusahaan kolonial dan kemudian dengan intervensi langsung pemerintah, memantapkan kendalinya atas Afrika Timur dan membangun struktur baru. Struktur ini bertumpu pada tiga pilar: pajak per kapita (Hut Tax), kerja paksa, dan pengorganisasian pasukan pribumi yang disebut "Askari" di bawah komando perwira Jerman. Tujuannya adalah mengubah wilayah ini menjadi ekonomi berorientasi ekspor untuk memasok bahan mentah yang dibutuhkan industri Jerman, terutama industri pemintalan dan pertenunan.

Dalam kerangka ini, produk terpenting adalah kapas; komoditas yang penting bukan untuk memberi makan penduduk lokal, melainkan untuk pabrik-pabrik tekstil Eropa. Industri Jerman yang sedang berkembang membutuhkan kapas mentah yang murah. Karena sebagian besar perdagangan kapas dunia dikuasai oleh Inggris dan Amerika, pemerintah Jerman berupaya mengurangi ketergantungannya pada mereka dengan memproduksi kapas di koloninya sendiri, sehingga sumber bahan baku dapat langsung dikendalikan. Akibatnya, pertanian pribumi, dari produksi jewawut, jagung, singkong, dan produk pangan lainnya, dialihkan ke penanaman kapas secara paksa, dan keseimbangan tradisional antara produksi dan konsumsi lokal pun hancur.

Sejak awal abad ke-20, pemerintahan Jerman di Tanganyika secara sistematis menjalankan program penanaman kapas paksa. Desa-desa diwajibkan memproduksi kuota kapas ekspor tertentu; bahkan di daerah yang kondisi iklim dan sumber airnya tidak cocok untuk tanaman ini. Kebijakan ini secara efektif memisahkan petani dari penanaman tanaman pangan pokok dan memaksa mereka mengalokasikan tanah serta tenaga kerja mereka untuk komoditas yang tidak menghasilkan pangan dan hanya melayani pasar Eropa. Pembangkangan terhadap perintah ini juga diikuti dengan hukuman seperti denda, kenaikan pajak, kerja paksa, penyitaan hasil panen, dan hukuman badan.

Di tahun-tahun berikutnya, kebijakan-kebijakan ini diterapkan dengan intensitas dan pengawasan yang lebih ketat, dan sistem kuota menjadi meluas. Akibatnya adalah penurunan produksi pangan dan cadangan biji-bijian, serta peningkatan kerentanan terhadap kekeringan. Dengan demikian, ketahanan pangan masyarakat melemah dan sistem penghidupan yang swasembada perlahan runtuh. Dengan semakin parahnya kekeringan dan kelangkaan pangan, kondisi memburuk dan ketidakpuasan meluas tidak hanya di tingkat ekonomi, tetapi juga di tingkat sosial dan budaya.

Kondisi seperti ini menjadi landasan bagi terbentuknya perlawanan luas. Pada musim panas 1905, tekanan ekonomi dan sosial mencapai titik didih, dan meletuslah pemberontakan besar-besaran melawan kekuasaan kolonial Jerman yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Maji Maji. Pada tanggal 20 Juli 1905, para pejuang Matumbi, dalam sebuah tindakan simbolis, menghancurkan perkebunan kapas yang menjadi simbol eksploitasi ekonomi, dan memicu pemberontakan yang meluas. Pemberontakan ini terbentuk dengan kepemimpinan spiritual Kinjikitile Ngwale, tetapi akar utama pemberontakan terletak pada tekanan ekonomi, pajak, dan penghinaan selama bertahun-tahun.

Reaksi Jerman terhadap pemberontakan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menyasar penghidupan. Pasukan Jerman dan Askari menjalankan kebijakan "bumi hangus": desa-desa dibakar, lumbung pangan dibakar, ternak dimusnahkan, dan sumur-sumur air dirusak. Tujuannya adalah memutus sumber makanan dan memaksa penduduk menyerah melalui kelaparan. Tindakan ini bukan hanya penindasan pemberontakan, tetapi juga penghancuran sistematis infrastruktur kelangsungan hidup.

Akibatnya adalah kelaparan hebat yang kemudian dikenal sebagai "Kelaparan Besar". Perkiraan jumlah korban jiwa berkisar antara 75.000 hingga 300.000 orang; mayoritas dari mereka tewas bukan di medan perang, melainkan karena kelaparan dan penyakit. Banyak desa yang ditinggalkan, dan struktur demografi selatan Tanganyika berubah selama beberapa dekade.

Pemberontakan Maji Maji bukanlah contoh pertama penindasan kejam Jerman. Sebelumnya, dalam Pemberontakan Abushiri pada tahun 1888-1889, perlawanan di pesisir ditumpas dengan kekerasan. Setelah kekalahan Suku Hehe di bawah kepemimpinan Mkwawa pada tahun 1890-an, kebijakan-kebijakan punitif serupa juga diterapkan. Bahkan, kepala Mkwawa setelah kematiannya dibawa ke Jerman; sebuah tindakan yang kemudian menjadi isu kontroversial. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penindasan kejam merupakan pola sistematis dalam kebijakan kolonial Jerman.

Tindakan Jerman di Afrika Timur bukan sekadar narasi tentang pemberontakan yang gagal. Lebih dari itu, ini adalah narasi tentang tatanan ekonomi yang mengubah tanah menjadi komoditas ekspor, desa menjadi target militer, dan makanan menjadi alat perang. Dalam memori historis masyarakat kawasan, terukir tahun-tahun ketika tanah terbakar, lumbung-lumbung kosong, serta kelaparan dan bencana kelaparan meluas. Sebuah warisan berat yang hingga kini masih membayangi sejarah Afrika Timur. (MF)