Pars Today

Dinamika dan perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti penindasan junta militer Myanmar terhadap rakyat negara ini.

Ketua delegasi Myanmar untuk PBB menyerukan tekanan lebih besar guna menghentikan "kekejaman militer" yang dilakukan junta militer di tanah airnya, sebagai tanggapan atas kecaman ASEAN terhadap junta setelah pertemuan puncaknya pada awal bulan ini.

Situs Antara melaporkan, Dubes Kyaw Moe Tun dalam wawancara baru-baru ini dengan Kyodo News, merujuk pada pernyataan terbaru mengenai Myanmar oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut mengatakan, "Sejujurnya, ini masih belum memenuhi harapan kami,".

Kyaw Moe Tun ditunjuk sebagai Dubes Myanmar untuk badan dunia tersebut di New York sekitar tiga bulan sebelum militer mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara tersebut pada 1 Februari 2021.

Kyaw Moe Tun tetap menjabat meski ada upaya junta untuk memecatnya.

Naypyitaw memberitahu PBB tentang rencana untuk menggantikan dirinya setelah kudeta.

Namun, selama dua tahun terakhir, Majelis Umum PBB mengizinkan Kyaw Moe Tun untuk terus menghadiri pertemuan atas nama negaranya sambil menunda keputusan apakah akan mengakreditasi perwakilan junta Myanmar.

Kyaw Moe Tun mengaku mewakili negara Asia Tenggara tersebut dalam konsultasi terus-menerus dengan kepemimpinan sipil bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional.

“Kami berpikir bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat mengambil tindakan yang kuat dan bersatu melawan militer… tetapi hal itu belum terjadi,” katanya dengan merujuk situasi kemanusiaan di negaranya.

Pernyataan blok beranggotakan 10 negara tersebut menegaskan “kurangnya kemajuan substansial” dalam penerapan rencana perdamaian konsensus lima poin yang disepakati antara pemerintah pimpinan militer Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya pada tahun 2021, dan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer.

Pada KTT tersebut, negara-negara anggota sepakat bahwa ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang akan bekerja sama untuk menangani junta Myanmar.

Kyaw Moe Tun memuji langkah tersebut karena memberikan “kesinambungan” dalam mengatasi masalah Myanmar.

Utusan Myanmar untuk PBB tersebut, yang mengkritik tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan junta terhadap rakyat Myanmar, telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini.

Ia dimasukkan oleh Henrik Urdal, kepala Institut Penelitian Perdamaian yang berbasis di Norwegia, ke dalam daftar tidak resmi lima kandidat teratas untuk penghargaan tersebut.

“Kami ingin komunitas internasional membantu kami dengan cara yang konkret dan efektif. Pastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Pastikan mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan," kata Kyaw Moe Tun.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada bulan Desember 2022 yang meminta pembebasan “semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang” dan menyerukan diakhirinya “segala bentuk kekerasan” di Myanmar.

Kyaw Moe Tun telah meminta Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi atas penjualan senjata dan bahan bakar jet kepada junta, memblokir sumber pendanaan dan menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memberikan keadilan bagi korban tewas di tangan militer Myanmar.

Menlu Malaysia: Tema ASEAN Sangat Relevan dengan Dinamika Geopolitik Kini

Menlu Malaysia menilai Tema KTT ke-43 ASEAN sangat relevan dengan dinamika geopolitik saat ini.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, kepada International Corner, di sela KTT yang berlangsung di Jakarta pada 5-7 September 2023 mengatakan, "Tema KTT ke-43 ASEAN, yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, sangat relevan dengan dinamika geopolitik saat ini, tidak hanya dalam konteks Indonesia, tapi juga ASEAN secara keseluruhan,".

Menteri Luar Negeri Malaysia juga menilai Indonesia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam penanganan masalah Myanmar dan pengupayaan ASEAN bersatu di tengah segala tantangan yang dihadapi.

Menurut Menlu Zambry, para anggota ASEAN di bawah keketuaan Indonesia bertekad untuk memastikan kedamaian di kawasan.

Anwar Ibrahim Desak Dunia Hindari Kebingungan dalam Tangani Konflik di Palestina

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim meminta komunitas internasional menghindari kebingungan dan diskriminasi dalam menangani konflik dan penderitaan manusia di Palestina.

Anadolu Agency melaporkan hal itu pada Kamis (7/9/2023). Saat berpidato di KTT Asia Timur di Jakarta, Indonesia, Anwar mengatakan segala bentuk rasisme, Islamofobia, dan xenofobia tidak dapat diterima dan harus dikutuk sekuat mungkin.

Perdana Menteri Malaysia berada di Indonesia untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Mengenai Palestina, Anwar, dan para pemimpin ASEAN menyatakan keprihatinan atas perkembangan di Timur Tengah dan menegaskan kembali perlunya solusi yang komprehensif, adil dan berkelanjutan terhadap krisis ini guna mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.

“Kami mendukung penuh hak sah rakyat Palestina atas Negara Palestina yang merdeka dengan terwujudnya dua negara, Palestina dan Israel, hidup berdampingan secara damai dan aman berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” ungkap pernyataan ASEAN saat dibacakan, dilansir Bernama News.

Kemudian, dia bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas masalah Palestina dan Myanmar, menurut pernyataan di akun X-nya.

Anwar menegaskan kembali komitmen Malaysia bekerja sama erat dengan PBB dan ASEAN, terutama dalam upaya mencapai penyelesaian damai terhadap krisis politik Myanmar.

Mengekspresikan “kekecewaannya” terhadap tidak adanya kemajuan dalam implementasi Konsensus 5 Poin ASEAN oleh otoritas Myanmar, Anwar mengatakan,

“Saya juga menyuarakan keprihatinan saya bahwa krisis di Myanmar telah membuka peluang bagi sindikat kriminal untuk mengintensifkan aktivitas mereka.” (Sindonews.com)

Malaysia Larang Ekspor Logam Tanah Jarang

Malaysia akan mengembangkan kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah tanah jarang guna menghindari eksploitasi dan hilangnya sumber daya.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim pada Senin (11/9/2023) mengumumkan pembatasan pengiriman mineral utama.

Malaysia hanya memiliki sedikit cadangan tanah jarang di dunia, dengan perkiraan 30.000 metrik ton, menurut data Survei Geologi Amerika Serikat pada tahun 2019. Cina adalah sumber terbesar dengan perkiraan cadangan 44 juta ton.

Namun keputusan tersebut diambil ketika dunia berupaya melakukan diversifikasi dari Cina, produsen mineral tanah jarang (rare earth) terbesar di dunia yang digunakan secara luas dalam cip semikonduktor, kendaraan listrik, dan peralatan militer.

Anwar mengatakan pemerintah akan mendukung pengembangan industri logam tanah jarang di Malaysia dan larangan tersebut akan "menjamin keuntungan maksimal bagi negara tersebut".

Dia tidak mengatakan kapan usulan larangan itu akan mulai berlaku.

Industri logam tanah jarang diperkirakan akan menyumbang sebesar 9,5 miliar ringgit (2 miliar dolar AS) terhadap produk domestik bruto negara itu pada tahun 2025 dan menciptakan hampir 7.000 lapangan kerja, kata Anwar di parlemen.

“Pemetaan detail sumber unsur tanah jarang dan model bisnis komprehensif yang memadukan industri hulu, tengah, dan hilir akan dikembangkan untuk menjaga rantai nilai tanah jarang di tanah air,” ujarnya.

Larangan yang diterapkan Malaysia dapat mempengaruhi penjualan ke Cina, yang mengimpor sekitar 8,0 persen bijih tanah jarang dari negara Asia Tenggara tersebut antara Januari dan Juli tahun ini, menurut data bea cukai Cina.

Awal tahun ini, Cina sendiri mengumumkan pembatasan ekspor beberapa logam yang digunakan secara luas di industri semikonduktor, sebuah tindakan yang dipandang sebagai tindakan balasan atas pembatasan AS terhadap penjualan teknologi ke Cina.

Pembatasan tersebut memicu kekhawatiran bahwa Cina juga dapat membatasi ekspor mineral penting lainnya termasuk logam tanah jarang.

Analis David Merriman di Project Blue mengatakan dampak pelarangan di Malaysia masih belum jelas karena kurangnya rincian, namun pelarangan bijih tanah jarang dapat berdampak pada perusahaan Cina yang beroperasi di Malaysia.

“Undang-undang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap potensi investasi di Malaysia dari pihak Cina, yang telah melirik negara-negara Asia lainnya untuk mendapatkan senyawa tanah jarang yang belum diproses atau dicampur sebagai bahan baku untuk fasilitas pengolahan (tanah jarang) di China selatan,” kata Merriman.

Lynas Rare Earths Ltd dari Australia, produsen logam tanah jarang terbesar di luar Cina, memiliki pabrik di Malaysia untuk memproses konsentrat yang diperolehnya di Australia.

Tidak jelas apakah rencana larangan ekspor Malaysia akan berdampak pada Lynas, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Malaysia telah memberlakukan pembatasan pada beberapa operasi pemrosesan Lynas, dengan alasan kekhawatiran mengenai tingkat radiasi dari proses cracking dan leaching.

Lynas membantah tuduhan tersebut dan mengatakan hal itu sesuai dengan peraturan.

Pengadilan Banding Malaysia Dukung Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dalam dakwaan intervensi laporan audit 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Situs Antara meleporkan, Majelis hakim di Pengadilan Banding, Putrajaya, Selasa, menolak permohonan banding jaksa setelah mereka gagal menyerahkan permohonan banding dalam tempo yang telah ditetapkan.

Selain itu, hakim juga menyatakan tidak menerima permohonan perpanjangan tanggal pengajuan banding dari jaksa.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Malaysia pada Jumat (3/3) membebaskan Najib tanpa memanggil mereka untuk membela diri.

Baca juga: Permohonan peninjauan kembali putusan banding Najib Razak ditolak

Mantan PM Malaysia itu menghadapi dakwaan menggunakan jabatan  sebagai perdana menteri untuk mengarahkan perubahan laporan akhir audit 1MDB.

Saat ini Najib sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara dalam kasus penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd yang merupakan anak perusahaan 1MDB. Dan yang diselewengkan mencapai 42 juta ringgit Malaysia (Rp183,85 miliar).

Najib juga sedang menghadapi beberapa tuduhan korupsi lain masih berkaitan dengan kasus 1MDB.

Dubes RI di Malaysia Lacak Akun Youtube Jiplak Halo-Halo Bandung

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, telah meminta bantuan otoritas Malaysia untuk melacak akun Youtube pengunggah lagu Helo Kuala Lumpur, yang diduga menjiplak lagu nasional Halo-Halo Bandung.

Salah satu kanal YouTube dengan konten berbahasa Melayu Malaysia, Lagu Kanak TV, menjadi gunjingan usai diduga telah menjiplak lagu Halo-Halo Bandung.

"KBRI secara informal telah menghubungi Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) untuk meminta bantuan melacak lokasi akun Lagu Kanak TV," kata Hermono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/9).

Ia kemudian berujar, "Namun demikian, pihak KKMM meminta KBRI mengirimkan permintaan resmi."

Hermono mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga menelusuri pemilik akun Lagu Kanak TV. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun itu dikelola dari India.

Saat ini KBRI Kuala Lumpur juga masih mendalami pemilik akun itu.

"Apabila sudah dipastikan akun tersebut dikelola oleh warga Malaysia dan berlokasi di Malaysia, tentunya akan meminta otoritas Malaysia mengambil tindakan karena ada unsur pelanggaran hak cipta atau setidaknya plagiarisme lagu nasional Indonesia," ungkap Hermono.

Sejak awal pekan ini, netizen menggunjing kanal Lagu Kanak TV gegara mengunggah lagu Helo Kuala Lumpur, yang bermelodi sama dengan Halo-Halo Bandung.

Lagu Helo Kuala Lumpur hanya mengubah kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo-Halo Bandung yang selama ini dikenal sebagai karya Ismail Marzuki.

Misalnya kata "beta" diubah menjadi "saya", kata "periangan" diganti jadi keriangan, dan frasa "sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali" diganti jadi "sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali."

Kanal YouTube tersebut mengunggah lagu itu pada 27 Mei 2020. Sejak ditayangkan, Helo Kuala Lumpur sudah ditonton 166 ribu kali.

Berdasarkan data kekayaan intelektual pemegang hak cipta lagu Halo-halo Bandung yakni PT Harmoni Dwiselaras Publisherindo dan diakui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai pemegang hak cipta sejak 2021.

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2014 pasal 58 Ismail Marzuki masih memiliki hak cipta atas lagu itu. Masa berlaku hak cipta menurut aturan ini hingga 70 tahun.

Jika dihitung dari tanggal wafat Ismail pada 25 Mei 1958, maka perlindungan hak cipta berlaku hingga 1 Januari 2029. (CNN Indonesia)

Malaysia Kirim 30.000 Al Quran ke Australia, Kanada dan Inggris

Malaysia mengirimkan 30.000 eksemplar Al Quran terjemahan bahasa Inggris dan Mandarin ke Australia, Kanada dan Inggris guna mengatasi Islamofobia.

Pengiriman 30.000 eksemplar Al Quran terjemahan ketiga negara tersebut bagian dari peluncuran penyerahan tiga kontainer Wakaf Sejuta Quran yang dilakukan oleh Yayasan Restu dan Nasyrul Quran di Putrajaya.

Wakaf sejuta Al Quran memberikan sinyal yang jelas bahwa kekerasan tidak dapat diberantas dengan kekerasan, kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Sabtu.

Malaysia, ujar dia, bermaksud menggunakan pendekatan bijak dalam menangani gejala Islamofobia dibandingkan pendekatan reaksioner yang berbasis emosi.

Ia menyebut usaha Pemerintahan Persatuan mendukung inisiatif itu merupakan hal konsisten dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan Al Quran, khususnya mengungkap semangat Madani yang menjunjung nilai dan akhlak didukung agama.

Malaysia menargetkan menyelesaikan pencetakan 1 juta eksemplar terjemahan Al Quran berbagai bahasa, 15 bahasa pada fase pertama dan 15 bahasa lainnya di fase kedua, kata Anwar.

Upaya Malaysia menolak fasisme dan Islamofobia juga Anwar sampaikan baru-baru ini di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta awal September lalu.

Ia mengatakan pendirian Malaysia yang menganggap penodaan agama apapun adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama.

PM Malaysia Tekankan Perluasan Kerja Sama ASEAN dengan Cina

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menuntut upaya negara-negara anggota ASEAN dan Cina untuk perdamaian, stabilitas, meningkatkan kesejahteraan dan memperluas hubungan perdagangan bilateral serta multilateral.

Pameran dan pertamuan perdagangan serta investasi ke-20 antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN digelar Sabtu (16/9/2023) dengan dihadiri sejumlah pemimpin dan petinggi negara-negara anggota di kota Nanning di daerah otonomi Zhuang Guangxi, Cina.

Seperti dilaporkan IRNA, Anwar Ibrahim mengatakan, untuk menghadapi tantangan pasca pandemi Corona, ketegangan regional, dan banyak faktor yang mengganggu stabilitas lainnya, maka fokus Cina dan negara-negara anggota ASEAN harus pada perluasan hubungan perdagangan.

"ASEAN akan tetap menjadi salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2023, dan sangat penting bagi Cina dan ASEAN untuk mendiversifikasi strategi perdagangan dan investasi mereka," kata Anwar Ibrahim kepada para wartawan.

Dalam pidato pembukaan Pameran Cina-ASEAN ke-20 dan KTT Bisnis dan Investasi ASEAN-Cina, Perdana Menteri Malaysia mengatakan: Terlepas dari tantangan ekonomi dunia, ASEAN merupakan tujuan yang menarik bagi investasi internasional. ASEAN memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada tahun 2020, yang mencapai 4,6 persen pada tahun 2023.

Anwar Ibrahim mendorong Cina dan ASEAN untuk meningkatkan kerja sama mereka di bidang ekonomi digital, sehingga perusahaan kecil, menengah serta besar semakin kuat.

Petinggi Malaysia ini menekankan pentingnya koneksi rantai pasokan yang berkelanjutan dan pasokan barang dan jasa penting dalam Kelompok Kerja Rekonstruksi Ekonomi (ASEAN).

Seraya mendukung proyek OBOR (One Belt One Road) sebagai salah satu pendukung rencana ini, Anwar Ibrahim mengatakan, Malaysia melihat proyek inisiatif ini sebagai pintu gerbang menuju cakrawala konektivitas baru dan peluang pertumbuhan di Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Afrika, Eropa Tengah, dan Eropa Timur.

OIKN Umumkan Groundbreaking Investor Swasta di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan dimulainya pembangunan atau groundbreaking investor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dilaksanakan pada pekan depan.

Situs Antara meleporkan, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu mengatakan, "Pada pekan depan dimulainya pembangunan atau groundbreaking dari investor swasta yang tidak menggunakan dana dari APBN," ujar

Agung menambahkan, sedangkan untuk pembangunan IKN Nusantara dengan menggunakan dana APBN progressnya telah mencapai lebih dari 46 persen.

Pekan depan para investor swasta mulai membangun hotel, rumah sakit, mal, dan fasilitas olahraga yang bukan dari skema dana APBN.

"Investasi swasta sudah masuk ke IKN Nusantara, kita saksikan groundbreaking-nya pekan depan," kata Agung.

Agung mengatakan para investor swasta yang melakukan groundbreaking di IKN Nusantara pada pekan depan merupakan investor Merah Putih atau nasional.

Pembangunan IKN bukan sekedar pembangunan ibu kota administratif, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Pembangunan IKN bukan hanya peluang bagi perekonomian nasional, namun juga menjadi peluang global dan ini merupakan peluang yang jarang terjadi bahkan dalam sejarah dunia. hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota negara dari satu pulau ke pulau lainnya baru terjadi di Indonesia," kata Agung.

Berdasarkan UU  No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Presiden RI: Komitmen Pendanaan Transisi Ekonomi Negara Maju Masih Retorika

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan komitmen pendanaan dari negara maju untuk percepatan transisi ekonomi yang menggunakan energi rendah karbon masih sebatas retorika.

Situs Antara meleporkan, Presiden Jokowi dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India ya di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu, sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta mengatakan, “Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate (iklim) 100 miliar dolar AS per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,”.

Di hadapan para pemimpin G20, Jokowi menekankan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengadangnya secara masif dan radikal,” ujarnya.

Hingga saat ini, menurut Jokowi, pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.

Negara-negara berkembang, kata Jokowi, membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.

Selain itu, kata Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi 'G20 Bali Global Blended Finance Alliance', skema 'Just Energy Transition Partnership' (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” kata Jokowi.

Karena itu, Presiden menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik "greenwashing".

“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik 'greenwashing' dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.