Dinamika Asia Tenggara, 2 Desember 2023

Dinamika negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, seperti; PM Malaysia: Israel Lakukan Kejahatan Perang di Gaza.

Selain itu, masih ada sejumlah isu lainnya seperti;

• Presiden RI Kunjungi UEA Hadiri KTT COP28
• Festival Air di Kamboja sukses tarik 4,9 juta pengunjung ke Phnom Penh
• Pemuda Thailand Sempat Disandera Hamas, Sebut Hari-harinya Jadi Tawanan Tak Sulit, Diperlakukan Baik
• Filipina Bangun Pos Penjaga Pantai Baru di Pulau Sengketa
• Vietnam dan China Bahas Revitalisasi Jalur Kereta Kunming-Haipong

PM Malaysia: Israel Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pesan khusus Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang jatuh pada 29 November 2023.

Situs Antara melaporkan, PM Malaysia, Anwar Ibrahim pada kalimat pembuka pesan solidaritas di Kuala Lumpur, Rabu mengatakan, “Hari ini kita menjadi saksi kekejaman yang tak terlihat dalam beberapa dekade, tindakan tidak manusiawi dari penghancuran dan kekejaman dalam skala yang tidak terbayangkan dilakukan di depan mata dengan impunitas total,”.

Setiap menit, nyawa warga tidak berdosa hilang dan anak-anak menjadi yatim piatu, sementara bayi-bayi dibantai dengan darah dingin. Keluarga kehilangan rumah dan tanah mereka, rumah sakit dan tempat beribadah telah dibom, dan orang tua dipermalukan, kata Anwar.

Generasi demi generasi terus menghadapi masa depan yang suram, ketika  penindas mereka terus melanjutkan kebijakan apartheid dan kampanye pembersihan etnik yang brutal.

Politik perampasan itu, ujar dia, harus diakhiri saat ini juga.

Dalih membela diri tidak dapat membenarkan pengeboman, pembunuhan dan melukai laki-laki, perempuan dan anak-anak tanpa pandang bulu, kata Anwar.

Anwar mengatakan, membuat rakyat Palestina kekurangan pangan, air dan kebutuhan medis dasar jelas kejahatan perang.

Hari Solidaritas Internasional sekali lagi menjadi pengingat menyakitkan bahwa setelah 75 tahun, Palestina belum dapat bebas dari pendudukan brutal. Ini pil pahit yang harus ditelan karena belum ditemukan solusi yang adil dan tepat, tegas Anwar.

"Generasi baru dan tua Palestina dihantui oleh kengerian Nakba pada 1948," papar Anawar.

Menurut dia, aksi kuat dan tegas mendesak dibutuhkan untuk mengakhiri pertumpahan darah mengerikan dan kekejaman yang biadab penuh kebencian terhadap rakyat Palestina.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memenuhi tugasnya  menjaga perdamaian dan keamanan internasional, seru Anwar.

Seluruh negara anggota harus mengikuti resolusi PBB yang relevan dan menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Israel harus bertanggungjawab atas pelanggaran secara terang-terangan terhadap hukum internasional, kata Anwar, menegaskan.

“Malaysia menegaskan kembali dukungan permintaan Negara Palestina untuk memperoleh status keanggotaan penuh di PBB. Akses harus diberikan untuk semua badan-badan yang diberi mandat oleh PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina," kata Anwar.

Sebagai anggota Komite Spesial PBB untuk Investigasi Praktik Israel (SCIIP) dan Komite PBB tentang Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (CEIRPP), dia mengatakan Malaysia akan terus berkontribusi memenuhi mandat masing-masing.

Presiden RI Kunjungi UEA Hadiri KTT COP28

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bertolak dari Jakarta menuju Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) untuk menghadiri konferensi para pihak dalam kerangka kerja sama PBB untuk perubahan iklim (COP28).

Situs Antara melaporkan, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi beserta delegasi terbatas lepas landas dari Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, pukul 09.00 WIB.

“Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission,” kata Presiden sesaat sebelum keberangkatan.

Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan pengalaman Indonesia untuk menangani dampak perubahan iklim dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.

“Selain itu, juga pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” tutur dia.

Selama berada di Dubai, Presiden Jokowi juga akan menghadiri presidency event tentang transformasi sistem pangan, ikut serta dalam KTT G77 dan China, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral.

Presiden bersama rombongan dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Minggu (3/12).

Selama COP28 yang berlangsung 30 November-12 Desember 2023, pemerintah Indonesia bakal memaparkan kemajuan aksi iklim dan berbagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan target minimal penurunan emisi yang diharapkan kepada setiap negara adalah sebesar 43 persen pada 2030, 50 persen pada 2035, dan netralitas karbon pada 2050.

“Dengan kondisi ini, sesungguhnya Indonesia sudah bisa committed dengan angka NDC sebesar 43,2 persen, dan itu pun sedang ditingkatkan dengan NDC kedua pada tahun 2024,” kata Menteri Siti di Dubai, Rabu (29/11).

Target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated Nationally Determined Contribution sebesar 29 persen meningkat ke 31,89 persen pada Enhanced NDC (ENDC), sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41 persen meningkat ke 43,20 persen pada ENDC.

Target tersebut ditingkatkan pada NDC kedua yang saat ini sedang dipersiapkan, di antaranya dengan meningkatkan serapan gas rumah kaca dari mangrove dan padang lamun, serta pengelolaan emisi metana dalam pengelolaan limbah.

Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga akan meluncurkan dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) pada COP28.

"Saya kira ini sebuah pencapaian yang cukup bersejarah tidak hanya bagi IKN Nusantara, namun juga Indonesia bahwa kita dalam hal perubahan iklim bagaimana nanti kita juga mengatasi permasalahan yang kemungkinan timbul dengan bersama-sama," kata Kepala OIKN Bambang Susantono pekan lalu.

Nusantara RLDC merupakan dokumen yang dapat terus diperbarui (living document) menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pendekatan baru di dunia. RLDC merupakan versi dari sebuah NDC di tingkat lokal yang berisikan peta jalan untuk bagaimana IKN Nusantara nantinya mencapai beberapa target yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Dalam bidang perubahan iklim, OIKN menetapkan beberapa target yang ingin dicapai, di antaranya IKN menjadi kota yang net zero emission pada tahun 2045.

Festival Air di Kamboja sukses tarik 4,9 juta pengunjung ke Phnom Penh

Festival Air yang berlangsung selama tiga hari di Kamboja sukses menarik sekitar 4,9 juta pengunjung lokal dan wisatawan ke ibu kota Phnom Penh, menurut laporan Kepolisian Nasional Kamboja pada Rabu (29/11).

Dirayakan mulai Minggu (26/11) hingga Selasa (28/11), festival air ini merupakan salah satu festival terbesar di negara Asia Tenggara tersebut.

Pada momen itu, masyarakat dari seluruh penjuru negeri berbondong-bondong mendatangi tepi sungai ibu kota untuk menyaksikan ajang balap perahu (regatta) yang merupakan bagian utama dari festival tersebut.

Festival ini diperkirakan menarik 1,2 juta pengunjung pada Minggu, 1,7 juta pada Senin (27/11), dan 2 juta pada Selasa, sebut laporan itu.

 "Secara umum, festival tersebut berjalan dengan lancar, dengan keamanan dan ketertiban umum yang baik," kata laporan itu

Para pendayung mengikuti balap perahu saat upacara penutupan Festival Air di Sungai Tonle Sap, Phnom Penh, Kamboja, 28 November 2023. (Xinhua/Sovannara)

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan penduduk lokal dan wisatawan asing menikmati festival itu, yang menampilkan balap perahu pada siang hari serta parade kendaraan hias dan kembang api pada malam hari.

"Saya ingin mengapresiasi seluruh institusi dan otoritas terkait yang bersama-sama menyelenggarakan festival ini dengan lancar, dengan keamanan dan ketertiban umum yang sangat baik, menciptakan suasana gembira bagi para pengunjung festival," kata Hun Manet dalam sebuah teks yang dirilis di kanal Telegram resminya.

Total 337 perahu dengan 20.417 pendayung ambil bagian dalam lomba tersebut, dengan para peserta mendayung perahu mereka di bentangan Sungai Tonle Sap sepanjang 1,7 kilometer yang berlokasi di depan istana kerajaan, kata Bou Chumserey, wakil ketua komite kontrol teknis balap perahu.

Festival tahunan ini menandai berakhirnya musim hujan dan fenomena unik berbaliknya arus Sungai Tonle Sap yang menghubungkan Danau Tonle Sap dengan Sungai Mekong, kata pejabat tersebut.

Pemuda Thailand Sempat Disandera Hamas, Sebut Hari-harinya Jadi Tawanan Tak Sulit, Diperlakukan Baik

Cerita pemuda Thailand yang sempat jadi sandera Hamas.  Kisahnya bikin ibu menangis saat pemuda Thailand ini menelepon dari Israel setelah dirinya dibebaskan Hamas.

Rupanya pemuda Thailand ini turut dibebaskan saat masa gencatan senjata Israel dan Hamas.

Pria bernama Khomkrit ini termasuk dalam sandera Hamas yang dibebaskan di kloter kedua.

Pemuda berusia 28 tahun ini dibebaskan pada 25 November 2023 pukul 23.50 malam.

Khomkrit bersama dengan 66 orang lainnya, 17 di antaranya adalah warga Thailand.

Mereka pun segera pulang ke kampung halaman.

Di rumah, Khomkrit ditunggu ayah, ibu, dan kakak perempuannya.

Sanak saudara dan tetangga juga ikut menyambut kedatangan pemuda ini.

Dikutip dari sanook.com pada Sabtu (2/12/2023), nasib Khomkrit sempat tidak diketahui selama lebih dari 1 setengah bulan.

Pertemuan ini adalah yang perdana setelah 4 tahun perpisahan.

Khomkrit disebutkan bekerja di Israel.

Keluarga Khomkrit tak bisa mengantar jemput pemuda ini karena tak ada biaya untuk menyewa mobil.

Maka Khomkrit pun meminjam telepon teman untuk mengabari orang tuanya sekitar jam 5 pagi pada tanggal 29 November 2023 pagi.

"Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada orang tua saya adalah: Apakah mereka punya uang selama saya disandera," ujar Khomkrit.

Hal ini menunjukkan bahwa selama disandera, Khomkrit hanya peduli pada orang tuanya.

Ia takut orang tuanya tidak ada uang karena dirinya berhenti mentransfer selama ia ditahan Hamas. Ia juga takut orang tuanya mendapat masalah. "Tidak perlu datang menjemputku. Aku bisa pulang dengan bus," lanjut Khomkrit.

Khomkrit menceritakan hari-harinya sebagai tahanan Hamas.“Sejak dia ditangkap, saya sangat khawatir dengan orang tua saya. Saya takut mereka tidak punya uang untuk dibelanjakan. Makanya saya sakit kepala, jadi saya minta obat dari Hamas. Hamas memberi saya obat. Kami makan makanan yang sama dengan Hamas. Mereka merawat para sandera dengan baik.”

Filipina Bangun Pos Penjaga Pantai Baru di Pulau Sengketa

Pos Penjaga Pantai baru di Pulau Thitu itu diresmikan pada Jumat (1/12/2023). Pulau Thitu diduduki militer Filipina pada 1970-an semasa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos ketika wilayah itu dikosongkan Marinir Taiwan untuk menghindari badai. Taiwan dan China menyebut Pulau Thitu sebagai Pulau Zhong Ye.

Pengembangan pos Penjaga Pantai di Pulau Thitu diharapkan menambah kekuatan Angkatan Bersenjata Filipina. Konfrontasi antara Penjaga Pantai Filipina dan Penjaga Pantai China berulang kali terjadi sepanjang tahun ini, terutama di Karang Second Thomas tempat kapal Angkatan Laut Filipina, BRP Sierra Madre yang dikandaskan dan dijadikan pos militer. Konfrontasi itu dikhawatirkan meningkat dan bisa melibatkan Amerika Serikat, sekutu Filipina.

Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Eduardo Ano, dan beberapa pejabat Filipina terbang ke Pulau Thitu, Jumat. Mereka meresmikan bangunan dua lantai yang dilengkapi radar, pelacak pergerakan kapal, dan berbagai perangkat pemantauan yang sudah dan akan ditambahkan tahun depan. Perlengkapan tersebut untuk memonitor operasional kapal-kapal China di perairan yang dipersengketakan dan masalah lain, termasuk kecelakaan di laut.

”Wilayah ini bukan zona abu–abu. Tindakan yang terjadi terhadap Filipina adalah perundungan,” kata Ano.

Melalui perangkat teleskop yang dipasang di Pulau Thitu, Ano mengatakan, mereka memantau sekurangnya 18 kapal milisi Maritim China di sekitar Pulau Thitu. Terlihat pula kapal Angkatan Laut China.

Para pihak yang memiliki klaim di Laut China Selatan, seperti Filipina, China, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan aktif mengirimkan kapal di perairan yang dipersengketakan. Seusai prinsip hukum internasional dalam sengketa maritim, kehadiran aktif di wilayah sengketa, termasuk kehadiran kapal dan aktivitas ekonomi, menjadi salah satu dasar utama klaim dari negara yang mengajukan kepemilikan.

Warga Filipina di Pulau Thitu mengaku sudah terbiasa melihat kapal–kapal China di perairan sekitar Pulau Thitu. Mereka merasa khawatir suatu hari China akan menggunakan kekerasan menduduki Pulau Thitu. ”Mungkin suatu hari mereka akan tiba–tiba menyerbu wilayah kami,” kata Daisy Cojamco (51), salah satu warga.

Berbentuk kecebong yang dikelilingi pasir putih bersih, Pulau Thitu yang dalam bahasa Tagalog disebut Pag–Asa (harapan), dihuni oleh 250 nelayan Filipina. Pag Asa terdiri dari gugusan sembilan pulau dan atol yang diduduki militer Filipina medio 1970-an dari penguasaan Taiwan pada saat Perang Vietnam berkecamuk.

Wilayah itu adalah bagian dari Kepulauan Spratly atau Nansha dalam peta China yang diajukan tahun 1934 oleh Pemerintah Republik China (ROC). Pengajuan itu tidak diprotes negara lain dan wilayah itu masih merupakan jajahan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

Pembangunan berlanjut di Pulau Thitu yang dikuasai Filipina seperti terlihat pada 1 Desember 2023. Filipina meresmikan pos penjaga pantai baru di pulau tersebut untuk memperkuat diri di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Filipina mengklaim wilayah sekitar Thitu sebagai bagian paling barat dari kota praja di Provinsi Palawan. Pulau Palawan berada di utara Pulau Kalimantan, berbatasan laut dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia. Sebagian wilayah Sabah juga masih diklaim Filipina hingga kini.

Pemerintah Filipina mendorong nelayan Filipina untuk pindah ke Pulau Thitu dengan dukungan beras gratis guna menjalankan prinsip kehadiran aktif di wilayah tersebut. Kawasan tersebut juga diklaim oleh China dan Vietnam.

Pulau Thitu dengan luas 37 hektar memiliki jaringan internet dan pasokan listrik serta air bersih yang memadai. Terdapat landasan udara baru, pelabuhan, sekolah berbagai tingkatan, sasana, dan tempat perlindungan topan. Walau demikian, fasilitas di Thitu jauh tertinggal dari infrastuktur yang dibangun China di Pulau Subi yang berjarak 22 kilometer.

Pulau Subi semula adalah gugusan karang yang direklamasi dan dibangun oleh China sejak 10 tahun silam menjadi fasilitas perlindungan antirudal. Di pulau itu terdapat tiga landasan udara untuk pesawat militer, membuat khawatir negara pemilik klaim lainnya di Laut China Selatan.

China turut menegaskan klaimnya di laut, Jumat. Saat pesawat Angkatan Udara Filipina yang membawa para pejabat Filipina mendekati Pulau Thitu, Ano mengatakan, pasukan China memberikan peringatan radio agar mereka menyingkir.

Sementara di Beijing, Presiden China Xi Jinping mengatakan, Penjaga Pantai China harus menegakkan hukum maritim dan menindak ”aktivitas kriminal” untuk mempertahankan kedaulatan teritorial China. Kantor berita China, Xinhua, melaporkan, arahan tersebut disampaikan Xi saat menginspeksi kantor komando Penjaga Pantai China untuk Laut China Timur.

”Kita perlu membangun dan memperbaiki koordinasi dan mekanisme kerja sama penegakan hukum maritim, menindak tegas aktivitas ilegal di laut,” kata Xi.

Ia juga mengatakan, China perlu secara pragmatis bekerja sama dengan negara-negara lain dalam penegakan hukum maritim serta terlibat aktif dalam tata kelola maritim regional dan internasional.

Pasukan Filipina mengawasi kapal Penjaga Pantai Filipina saat mengamankan area di Pulau Thitu, 1 Desember 2023.

Kalah ukuran jumlah kapal, perlengkapan, dan fasilitas dari China, Filipina mengizinkan keterlibatan militer AS di beberapa pangkalan militer. Filipina–AS juga menyetujui patroli bersama laut dan udara sebagai strategi penangkalan yang langsung berhadapan dengan China.

China menyatakan, patroli bersama tersebut jangan sampai mengganggu kedaulatan wilayah dan hak maritim serta kepentingan China. Sejak Presiden Marcos Jr memegang jabatan, Filipina meningkatkan kerja sama keamanan denganAS dan sekutunya seperti Jepang dan Australia. Langkah tersebut berbanding terbalik dengan mantan Presiden Rodrigo Duterte yang menjaga hubungan baik dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Selama enam tahun pemerintahan, Duterte mampu meredam sengeketa dengan China. Adapun awal tahun ini, Presiden Marcos Jr meluncurkan strategi mengekspos tindakan agresif China di Laut China Selatan. Salah satunya tentang Penjaga Pantai China yang menggunakan cahaya laser dengan spesifikasi militer serta meriam air untuk menghadang kapal patroli Filipina dan kapal logistik yang dikirim ke Karang Second Thomas.

Marcos Jr di Honolulu, Hawaii, dua pekan lalu mengatakan, situasi di Laut China Selatan menjadi semakin memprihatinkan. Ia menyebut China semakin mendekat ke wilayah pantai Filipina. ”Kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah kami ke kekuatan asing,” katanya.

Demi mempertahankan wilayah Filipina, saat ini ia membuka setidaknya sembilan pangkalan militer untuk kekuatan asing termasuk AS dan Australia.

Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan resmi yang diberitakan The Star soal sengketa kepemilikan Pulau Thitu pada 16 Oktober 2023 mengatakan, Filipina secara ilegal menduduki Pulau Thitu dan melanggar kedaulatan China.

Vietnam dan China Bahas Revitalisasi Jalur Kereta Kunming-Haipong

China terus menjajaki peluang untuk meningkatkan keberadaannya di Vietnam. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong kerja sama dalam bidang infrastruktur di Vietnam. Yang terbaru adalah rencana peningkatan pengembangan jaringan kereta api yang menghubungkan Kunming di China bagian selatan dan Haipong di Hanoi.

Beberapa pejabat dan diplomat kedua negara kepada Reuters mengatakan, wacana itu menjadi bagian dari persiapan kedatangan Presiden China Xi Jinping ke Hanoi beberapa pekan lagi. Upaya mempererat hubungan dengan Vietnam, termasuk wacana pengembangan jalur kereta api itu, kian menegaskan posisi strategis Vietnam dalam rantai pasok global. Posisi tersebut juga dilihat oleh Amerika Serikat.

Secara khusus, wacana terkait pengembangan jalur kereta api dan hubungan dagang dibahas oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat bertemu Wakil Perdana Menteri Vietnam Tran Luu Quang, Jumat (1/12/2023).

Minat mengembangkan jalur kereta api itu pernah disampaikan Perdana Menteri Vietnam Pham Min Chin bulan lalu. Ia menyampaikannya seusai menerima kunjungan Menteri Perdagangan China Wang Wentan.

Jalur lama

Jalur kereta api yang menghubungkan Hanoi dan beberapa kota di wilayah selatan China sudah ada sejak awal 1900-an. Jalur itu menghubungkan kota Kunming di Provinsi Yunnan (China selatan) dengan Haipong, melalui kota Lao Cai, di utara Vietnam. Jalur kereta itu memiliki jarak sekitar 855 kilometer.

Karena jalur kereta itu sudah berusia lebih dari satu abad, kereta tidak bisa difungsikan lagi. Kereta dari Kunming harus berhenti di kota Hekou di perbatasan. Barang-barang yang diangkut oleh kereta itu lantas dipindahkan melalui jalur darat, begitu juga sebaliknya.

Dorongan untuk merevitalisasi jalur ini sebenarnya pernah disampaikan Xi saat berkunjung ke Hanoi pada 2017. Bahkan, mengutip laman Lowy Institute, sebuah lembaga think tank Australia, kedua pihak telah membahas revitalisasi itu sejak 2008. Tim survei yang dibentuk kedua negara juga telah melakukan kajian antara 2015 dan 2019. Cetak biru sudah dihasilkan. Nantinya jalur kereta api baru yang menghubungkan kedua negara akan berjarak sekitar 392 kilometer dengan 38 stasiun.

Akan tetapi, rencana itu baru didiskusikan kembali saat Pham bertemu Xi di Balai Agung Rakyat di Beijing pada akhir Juni 2023. Di sana, Pham tidak hanya berbicara mengenai kelanjutan revitalisasi jalur kereta api Kunming-Haipong saja. Dalam kesempatan tersebut, Pham juga berbicara soal kemungkinan pengembangan jalur kereta api cepat Vietnam-China. Langkah itu untuk mendorong perdagangan produk-produk Vietnam-China serta hubungan industri yang lebih luas bagi kedua negara.

Pada pertemuan itu, Xi, dikutip dari laman media Vietnam Vnexpress, menyambut baik usulan Pham. Xi menyebut bahwa Beiing telah menganggap Vietnam sebagai prioritas kebijakan luar negeri China dan ingin meningkatkan hubungan strategisnya dengan negara tersebut. Wujudnya, antara lain, mengimpor barang produksi Vietnam serta memperkuat konektivitas melalui pengembangan infrastruktur kereta api, jalan raya, dan perbatasan.

Lampu hijau dari Xi itu disambut antusias oleh Hanoi. Pada Agustus 2023, sejumlah pemimpin perusahaan kereta api China, China Railway Engineering Corporation (CREC), dan Power China melakukan pertemuan khusus dengan Pham di Nanning, Provinsi Guangxi, China. Pimpinan CREC Chen Yun Chen, dalam kesempatan itu, menyatakan keinginan perusahaannya untuk terlibat dalam proyek revitalisasi jalur kereta api di Vietnam, khususnya koridor Lao Cai-Hanoi-Haipong, bagian dari jalur Kunming-Haipong.

CREC adalah kontraktor utama jalur kereta api metro Vietnam yang menghubungkan Cat Linh-Ha Dong di Hanoi. Bekerja sama dengan Power China, CREC juga berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga angin di Provinsi Dak Nong dan pabrik ban di Provinsi Tien Giang.

Dalam pertemuan itu, dikutip dari laman media Vietnam Investorvn, Pham menjelaskan rencana pemerintah untuk mengembangkan jalur kereta api negara. Selain revitalisasi koridor Lao Cai-Hanoi-Hai Phong sepanjang 388 kilometer yang diperkirakan menelan biaya sekitar 11 miliar dollar AS, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan jalur kereta cepat Hanoi-Ho Chi Minh di selatan yang berjarak 1.545 kilometer. Diperkirakan, jalur ini membutuhkan biaya hingga 62 miliar dollar AS.

Jalur kereta api yang direvitalisasi akan melewati sejumlah wilayah yang diduga menyimpan jutaan ton logam tanah jarang (rare earth). Menurut hasil Survei Geologi AS (USGS), Vietnam memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kedua di dunia setelah China dengan total cadangan diperkirakan sebesar 22 juta ton, setara dengan 19 persen cadangan dunia yang diketahui.

Para pakar industri logam tanah jarang China dan Vietnam, pekan lalu, membahas kerja sama yang lebih kuat dalam pengolahan mineral tersebut.

Seorang diplomat melihat, jalur kereta api yang akan direvitalisasi ditempatkan sebagai bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) China. Akan tetapi, belum jelas apakah jalur tersebut akan diberi label sebagai proyek BRI atau tidak.

Revitalisasi jalur ini diperkirakan akan mendorong ekspor produk Vietnam ke China serta peningkatan jumlah wisatawan untuk kedua negara. Revitalisasi jalur ini juga dipandang sebagai simbiosis dengan industri manufaktur Vietnam yang tengah berkembang, yang membutuhkan pasokan komponen dari daratan China.