Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Tegas! Anwar Ibrahim Larang Kapal Israel Berlabuh di Malaysia.

Selain itu, masih ada isu-isu lainnya seperti;

• Indonesia dan Aljazair Tuntut Gencatan Senjata Permanen di Gaza
• Menlu China dan Filipina bahas Laut China Selatan melalui telepon
• Kasus Covid-19 Singapura Melejit! UGD Penuh, Pasien Meluber
• Tentara Thailand Bunuh 15 Penyelundup Narkoba dalam Baku Tembak
• PBB: butuh Rp15 triliun untuk bantu atasi krisis kemanusiaan Myanmar, termasuk untuk rohingya

Tegas! Anwar Ibrahim Larang Kapal Israel Berlabuh di Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melarang kapal berbendera Israel berlabuh di Malaysia dalam waktu dekat. Selain itu, kapal apa pun yang menuju Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan Malaysia.

"Pembatasan ini merupakan respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian dan kekejaman yang terus menerus terhadap warga Palestina," kata Anwar yang juga menjabat Menteri Keuangan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (20/12/2023).

Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pemerintah meyakini keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas perdagangan Malaysia. Selain itu, Anwar juga mengatakan pemerintah memutuskan untuk memblokir perusahaan pelayaran yang berbasis di Israel, ZIM, untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di negara tersebut dengan segera.

"Sebagai catatan, Kabinet mulai mengizinkan kapal milik perusahaan ini berlabuh di Malaysia pada tahun 2002. Pada tahun 2005, Kabinet saat itu memberikan izin bagi kapal-kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun, pemerintah saat ini memutuskan untuk mencabut semua keputusan Kabinet sebelumnya," tambahnya.

Malaysia adalah pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Anwar menolak tunduk pada tekanan Barat agar dia memutuskan hubungan dengan Hamas.

Pada bulan Oktober, lebih dari 16.000 orang, termasuk Anwar, hadir dalam unjuk rasa saat Malaysia menunjukkan dukungannya kepada Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengadakan Pekan Solidaritas Palestina dari tanggal 29 Oktober hingga 3 November.

"Untuk mendidik siswa tentang nilai-nilai kemanusiaan yang juga mencakup hak asasi manusia dan kasih sayang," kata kementerian tersebut Oktober lalu.

Indonesia dan Aljazair Tuntut Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Indonesia dan Aljazair mengutuk Israel atas pertempuran yang terus berlanjut di Jalur Gaza, dan menuntut agar gencatan senjata permanen yang sangat dibutuhkan warga sipil di daerah kantong Palestina itu diberlakukan.

Situs Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Aljazair Ahmed Attaf saat bertemu di Algiers, Rabu (20/12), juga sepakat bahwa mengatasi masalah inti, yaitu pendudukan ilegal Israel di Tanah Palestina, sangat penting untuk menjamin perdamaian abadi bagi rakyat Palestina.

“Saya dan Menteri Attaf memiliki keyakinan yang sama bahwa Aljazair dan Indonesia dapat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya.

Aljazair, yang mulai 1 Januari 2024 akan menjalankan tugas selama dua tahun sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diyakini Retno akan melakukan segala upaya untuk membela kepentingan Palestina.

Selain isu Palestina, Retno dan Attaf dalam pertemuan itu membahas minat Aljazair untuk bergabung ke Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara itu dan sudah ditandatangani oleh lebih dari 50 negara, termasuk 10 negara anggota ASEAN, China, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia.

Menlu Retno menyambut baik minat tersebut dan menyatakan akan mendukung Aljazair.

Terakhir, sebagai dua negara yang berpikiran sama, Indonesia dan Aljazair sepakat untuk saling mendukung dalam forum multilateral termasuk pencalonan masing-masing negara dalam hubungan internasional.

“Dan kami sepakat bahwa Indonesia dan Aljazair akan terus mendukung paradigma kolaborasi dan mengedepankan kepentingan negara-negara berkembang serta negara-negara Muslim,” tutur Retno.

Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza meningkat menjadi 19.667 jiwa, sedangkan 52.586 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola kelompok Hamas Palestina pada Selasa (19/12).

Menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), hampir 1,9 juta orang di Gaza, atau sekitar 85 persen dari total populasi, terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka.

Sementara itu, Israel masih terus melanjutkan serangan dari udara, darat, dan laut --setelah jeda kemanusiaan sepekan yang disepakati dengan Hamas berakhir pada 1 Desember lalu.

Menlu China dan Filipina bahas Laut China Selatan melalui telepon

Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo melakukan pembicaraan melalui telepon untuk berdiskusi soal masalah Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan saat konferensi pers di Beijing, China, Kamis (21/12), bahwa pembicaraan itu berlangsung pada Rabu (20/12) dan diadakan atas permintaan Filipina.

Hubungan China-Filipina dalam beberapa pekan terakhir menghangat setelah kapal-kapal China menembakkan meriam air ke tiga kapal Filipina untuk mengirimkan pasokan kepada para nelayan di Scarborough Shoal.

Selain itu, tabrakan terjadi antara kapal Filipina dan China di Second Thomas Shoal, tempat sejumlah tentara Filipina ditempatkan di kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" sejak 1999 bagi penjaga pantai Filipina walaupun sudah diprotes China.

Insiden itu terjadi di sekitar pulau karang yang disebut "Ren'ai Jiao" oleh China dan disebut "Beting Ayungin" oleh Filipina.

Pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan Spratly, kepulauan besar yang diklaim oleh China dan beberapa negara Asia lain di Laut China Selatan.

"Menlu Wang Yi mengatakan hubungan China-Filipina menghadapi kesulitan serius dan akar permasalahannya terletak pada perubahan kebijakan dan posisi Filipina, penolakan untuk menghormati komitmennya dan provokasi berulang-ulang yang merugikan China," kata Wang.

Wang mengakui hubungan bilateral China-Filipina kini berada di persimpangan jalan.

"Ke mana perginya tergantung pada pilihan apa yang akan diambil. Filipina harus sangat berhati-hati dalam hal ini," ujarnya.

Menurut jubir, posisi China menyangkut sengketa maritim selalu konsisten dan jelas tanpa perubahan apa pun.

"Komitmen kami untuk menangani perselisihan melalui dialog dan konsultasi tidak berubah. Kesediaan kami untuk bekerja sama dengan Filipina untuk menerapkan kesepakatan bersama yang telah dicapai sebelumnya tidak berubah," katanya.

Kebijakan China dalam bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, menurut Wang, tidak berubah.

"Kami berharap Filipina akan mengambil keputusan secara rasional, mengikuti cara yang efektif agar negara bertetangga dapat rukun satu sama lain dan bekerja sama dengan China untuk menangani dan mengelola situasi di laut dengan baik," ujarnya.

Percakapan kedua menlu tersebut terjadi sehari setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan Manila harus mengubah pendekatannya di Laut China Selatan dalam menghadapi klaim tumpang tindih beberapa negara.

Marcos menolak pendekatan "konsultatif" terhadap China yang diambil oleh para pemimpin pendahulunya.

Marcos juga mengatakan Filipina akan mengupayakan lebih banyak perjanjian militer dengan negara-negara lain yang memungkinkan pelatihan bersama, seiring dengan upaya negara tersebut membangun hubungan pertahanan yang semakin kuat dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Parlemen Filipina menyebut China tidak memilih dasar hukum untuk mengeklaim hak bersejarah atas sumber daya di wilayah laut yang termasuk dalam garis putus-putus "Nine-Dash Line".

"Sembilan garis putus-putus" itu merupakan wilayah historis Laut China Selatan seluas dua juta km persegi yang 90 persen di antaranya disebut China sebagai hak maritim historisnya.

Kasus Covid-19 Singapura Melejit! UGD Penuh, Pasien Meluber

Kasus Covid-19 di Singapura melonjak drastis dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit mulai sesak oleh pasien Covid.

Sebuah video beredar luas terkait penuhnya UGD di Outram Community Hospital. Video yang dimuat The Straits Times dalam akun Facebook-nya, Selasa (12/12/2023), menunjukan beberapa pasien bahkan menunggu untuk mendapatkan tempat tidur.

Seruan ini muncul ketika infeksi Covid-19 dan jumlah pasien rawat inap meningkat, sehingga memberikan beban pada rumah sakit di Singapura. Seorang pensiunan berusia akhir 70-an, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan dia keluar dari Rumah Sakit Umum Singapura (SGH) setelah dirawat selama tiga malam karena infeksi paru-paru.

Hal ini terjadi pada minggu terakhir bulan November, minggu dengan jumlah infeksi Covid-19 tertinggi yang tercatat pada 2023 hingga saat ini. "Meskipun triase awal dan tes di UGD pada pukul 9.30 pagi tanggal 25 November berlangsung cepat dan efisien, menunggu tempat tidur di bangsal adalah hal yang menyakitkan," ujarnya kepada The Straits Times, dikutip Minggu (17/12/2023).

Pensiunan tersebut mengatakan dia melihat pasien di tempat tidur troli di sepanjang koridor di luar ruang observasi UGD saat dia didorong ke ruang tunggu.

"Saya diberitahu bahwa tidak ada tempat tidur yang tersedia di bangsal karena sudah terisi penuh. Saya kemudian ditempatkan di aula besar unisex dekat Outram Community Hospital."

"Rasanya seperti berada di stasiun Grand Central (di New York City), dengan lalu lintas pasien yang terus-menerus didorong dari ruang gawat darurat dan pasien menuju bangsal mereka," katanya.

Dalam jawabannya kepada The Straits Times, pejabat ketua Divisi Kedokteran di SGH Geoffrey Samuel mengatakan pasien dari UGD dapat ditempatkan di bangsal sementara di Outram Community Hospital sambil menunggu masuk.

"Kami menyadari bahwa lingkungan fisik mungkin tidak ideal, namun kami ingin memberikan jaminan bahwa pasien menerima tingkat perawatan medis yang sama seperti di bangsal normal. Rekan-rekan kami juga memastikan pasien tetap nyaman selama menunggu," ujarnya.

Ia menambahkan, pasien yang kondisinya tidak terlalu kritis dapat menerima perawatan yang tepat melalui jalur alternatif, termasuk Mobile Inpatient Care @ Home, di mana pasien menerima perawatan setingkat rumah sakit selama berada di rumah.

"Pasien yang cocok dari UGD dan bangsal rawat inap juga dipindahkan ke Outram Community Hospital atau fasilitas perawatan transisi untuk perawatan bertahap."

Dalam pekan yang berakhir pada tanggal 2 Desember, 32.035 orang didiagnosis mengidap Covid-19. Ini merupakan jumlah infeksi tertinggi yang tercatat hingga saat ini pada tahun 2023.

Kementerian Kesehatan (Depkes) meningkatkan kewaspadaan pada tanggal 8 Desember, namun meyakinkan masyarakat bahwa jumlah ini tidak sebanyak selama pandemi. Mereka juga menegaskan bahwa varian yang beredar tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah.

Tentara Thailand Bunuh 15 Penyelundup Narkoba dalam Baku Tembak

Tentara-tentara Thailand membunuh 15 tersangka penyelundup narkoba dalam baku tembak di distrik terpencil di utara dekat perbatasan Myanmar.

Seorang pejabat militer mengatakan, baku tembak pada Sabtu malam itu terjadi di distrik Mae Fah Luang di provinsi Chiang Rai, dekat dengan "Segitiga Emas" tempat bertemunya Thailand, Myanmar dan Laos, yang telah lama menjadi pusat penyelundupan.

Setelah baku tembak, petugas menemukan 17 tas berisi lebih dari dua juta tablet amfetamin, kata pejabat militer tersebut kepada AFP, Senin (18/12/2023).

"Kami belum bisa mengidentifikasi apakah 15 orang itu semuanya warga Thailand atau bukan," ujarnya tanpa mau disebutkan namanya.

Myanmar adalah produsen utama amfetamin ilegal, banyak di antaranya dikirim melalui Thailand dan Laos.

Myanmar terus berada dalam kekacauan dan perekonomiannya lumpuh sejak kudeta militer pada Februari 2021, namun produksi obat-obatan sintetis di negara bagian Shan yang bermasalah, sudah berkembang pesat sebelum kudeta terjadi.

Baku tembak mematikan antara patroli militer dan penyelundup narkoba sering terjadi di kawasan hutan perbukitan di sepanjang perbatasan utara Thailand dengan Myanmar.

Sebelumnya, seorang penyelundup dan seorang petugas polisi tewas dalam bentrokan pada bulan September. Sementara tahun lalu, 15 tersangka ditembak mati oleh militer di Chiang Rai ketika mereka berusaha melintasi perbatasan dengan berjalan kaki.

PBB: butuh Rp15 triliun untuk bantu atasi krisis kemanusiaan Myanmar, termasuk untuk rohingya

Seorang pejabat PBB pada Senin (18/12) mengatakan sepertiga penduduk Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan karena situasi kemanusiaan yang “suram” di negara Asia tersebut. Salah satu yang menjadi korban adalah etnis rohingya yang kini makin banyak yang mengungsi ke Indonesia melalui Aceh.

Kaum perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas dan warga Rohingya “merupakan kelompok yang paling terdampak akibat lingkungan yang berbahaya ini,” kata juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric kepada awak media.

PBB bersama mitra kemanusiaannya telah merilis Rencana Kebutuhan Kemanusiaan dan Respons 2024 untuk Myanmar. Rencana tersebut mengulas gambaran suram situasi kemanusiaan di negara tersebut hingga tiga tahun setelah pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer.

“Dalam menghadapi lonjakan kebutuhan, lembaga-lembaga kemanusiaan telah memprioritaskan 5,3 juta orang supaya mendapatkan bantuan mendesak pada 2024, dan itu membutuhkan 994 juta dolar AS (sekitar Rp15,4 triliun),” katanya.

Menurut dia, sepertiga penduduk di Myanmar atau 18,6 juta orang – membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini satu juta lebih banyak dibanding tahun lalu dan hampir 19 kali lipat dari jumlah orang yang membutuhkan bantuan sebelum pengambilalihan militer,” katanya.

“Anak-anak menanggung beban krisis,” katanya.

Dia menyebutkan pula bahwa sekitar enam juta di antaranya membutuhkan bantuan karena harus mengungsi, layanan kesehatan dan pendidikan yang terganggu, kerawanan pangan dan malnutrisi serta risiko perlindungan.

Pada 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara yang disebut sebagai genosida oleh kelompok-kelompok HAM.

Hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp pengungsi penuh sesak selama bertahun-tahun.

Seusai kudeta Myanmar 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melakukan “penindasan brutal massal” terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahan mereka.