Dinamika Asia Tenggara, 28 Agustus 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai isu penting seperti Jokowi sampaikan selamat ke Ismail Sabri .

Selain itu, ada isu lain seperti dari Malaysia dilaporkan PM Umumkan Susunan Kabinet Baru, Bantu Brunei hadapi COVID, Komunitas Indonesia salurkan donasi, Duterte setuju maju pemilu sebagai calon wapres Filipina 2022, Vietnam perketat lockdown, Ho Chi Minh dijaga tentara, Kekerasan pascakudeta berlanjut, Myanmar tangkap dua jurnalis lagi.

Jokowi sampaikan selamat ke Ismail Sabri

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat kepadan Ismail Sabri atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9.

"Petang tadi saya menerima ucapan tahniah daripada Presiden Indonesia Joko Widodo," ujar Ismail Sabri melalui akun instagramnya, Senin.

Dia mengatakan dalam perbincangan tersebut Jokowi mendoakan agar hubungan Malaysia dan Indonesia terus kukuh.

"Saya juga menyampaikan hasrat untuk melihat hubungan rakyat antara dua negara terus akrab dan harmoni," katanya.

Ismail Sabri mengatakan Jokowi dan dirinya juga turut menyatakan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor ekonomi.

"Sebelum mengakhiri percakapan, saya turut mendoakan agar Presiden Jokowi dan keluarga serta seluruh rakyat Indonesia senantiasa di dalam perlindungan Allah SWT," katanya.

PM Malaysia Umumkan Susunan Kabinet Baru

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan susuna kabinet baru hari ini, Jumat, 27 Agustus 2021. Empat di antara anggota kabinet menjabat sebagai menteri senior. Tidak ada jabatan wakil menteri perdana menteri di kabinet baru tersebut.

Keempat menteri senior adalah Mohamed Azmin Ali dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Hishammuddin Hussein dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu, Mohd Radzi Md Jidin dari Bersatu serta Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak.

Mohamed Azmin tetap menjabat sebagai menteri perdagangan internasional dan menteri industri. Hishammudin yang sekarang menjadi menteri luar negeri akan menjabat sebagai menteri pertahanan. Mohd. Radzi sebagai menteri pendidikan dan Fadillah Yusof sebagai menteri pekerjaan.

Beberapa menteri di Kabinet Muhyiddin juga termasuk dalam kabinet baru. Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz tetap menjadi menteri keuangan. Khairy Jamaluddin, mantan menteri ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang juga mengawasi program vaksinasi negara, akan menjabat sebagai menteri kesehatan.

Mantan menteri kesehatan Adham Baba menjadi menteri teknologi sains dan inovasi. Saifuddin Abdullah akan menjadi menteri luar negeri.

Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam pidatonya di televisi memastikan bahwa kabinet baru ini akan menekankan budaya kerja.

“Oleh karena itu, setiap kementerian perlu membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai target. Setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awalnya dalam 100 hari pertama,” ujar Ismail Sabri seperti dikutip dari Tempo.co.

Ismail Sabri Yaakob berharap kabinet baru akan membangkitkan kepercayaan rakyat Malaysia untuk bangkit dan berperang melawan Covid-19. Acara pengambilan sumpah akan diadakan pada 30 Agustus pukul 14.30.

Bantu Brunei hadapi COVID, Komunitas Indonesia salurkan donasi

Komunitas Indonesia di Brunei Darussalam menyerahkan bantuan kepada Kementerian Kesehatan Brunei untuk digunakan dalam upaya penanganan wabah COVID-19.

Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko bersama Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia Mukhidin Umar mewakili masyarakat Indonesia di Brunei pada Rabu secara simbolis menyampaikan bantuan tersebut di kantor Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam, menurut keterangan KBRI Bandar Seri Begawan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Bantuan yang diberikan berupa peralatan kesehatan senilai sekitar Rp100 juta.

Selain itu, donasi dalam bentuk uang tunai senilai lebih dari Rp100 juta telah diserahkan dua pengusaha Indonesia di Brunei Darussalam kepada the Brunei COVID-19 Relief Fund.

"Nilai donasi ini tidak banyak, tetapi itu merupakan wujud dukungan dan solidaritas masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam kepada Brunei dalam menghadapi pandemi COVID-19," ujar Dubes Sujatmiko.

Donasi berupa masker, hand sanitizer, alat pelindung diri, kasur, kursi, dan beberapa alat perlengkapan lainnya dikumpulkan secara bersama-sama oleh keluarga besar KBRI dan masyarakat Indonesia di Brunei dalam waktu singkat.

Menurut Sujatmiko, untuk menghadapi pandemi COVID-19 dibutuhkan kerja sama dan solidaritas yang kuat. Seluruh negara di dunia menghadapi ancaman yang sama maka kolaborasi erat menjadi langkah penting untuk dapat melewati masa pandemi.

Donasi itu merupakan bentuk solidaritas warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan tinggal di Brunei Darussalam.

Sujatmiko berharap pemberian bantuan itu selain akan menunjukkan eratnya hubungan antara rakyat kedua negara, juga dapat meringankan beban akibat COVID-19.

"Di masa krisis, bantuan dalam bentuk apa pun akan menjadi sangat berharga," ujarnya.

Indonesia dan Brunei Darussalam adalah negara tetangga yang hubungannya terjalin sangat hangat. Kedua negara saling mendukung pada waktu-waktu yang sangat dibutuhkan.

"Sebagai salah satu komunitas warga asing terbesar di Brunei, sekarang saatnya Indonesia menunjukkan dukungannya," kata Sujatmiko.

Terdapat sekitar 30 ribu WNI di Brunei yang bekerja di berbagai sektor. Situasi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan cukup banyak warga Indonesia terpapar virus corona, terutama mereka yang bekerja di restoran, perusahaan catering, dan kafe.

Terdapat 49 WNI positif COVID-19 di Brunei saat ini yang sedang menjalani perawatan. Brunei Darussalam saat ini sedang menghadapi gelombang kedua COVID-19.

Dalam waktu 18 hari terakhir, yakni 7 hingga 24 Agustus 2021, Brunei mencatat total 1.644 kasus baru COVID-19.

Angka tersebut melebihi jumlah kasus pada awal pandemi yang hanya 339 kasus.

Hingga 24 Agustus 2021, total kasus COVID-19 di Brunei mencapai 1.983 kasus, dengan rincian 1.508 kasus aktif, 468 kasus sembuh, dan 5 kasus meninggal.

Duterte setuju maju pemilu sebagai calon wapres Filipina 2022

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah setuju untuk menjadi calon wakil presiden dari partai politik yang berkuasa dalam pemilihan umum 2022, kata partai PDP-Laban pada Selasa.

Langkah itu meletakkan dasar bagi pemimpin untuk tetap berkuasa di luar masa jabatannya.

Partai PDP-Laban membuat pengumuman menjelang pertemuan majelis nasional pada 8 September.

Partai tersebut juga diharapkan mendukung ajudan Duterte dan senator petahana Christopher "Bong" Go untuk menjadi kandidat presidennya dalam pemilihan umum Filipina pada 2022.

Duterte telah membuat "pengorbanan" dan mengindahkan "seruan rakyat", kata Wakil presiden eksekutif dari partai PDP-Laban Karlo Nograles dalam sebuah pernyataan.

Di Filipina, presiden dibatasi satu kali masa jabatan enam tahun dan masa jabatan Duterte akan berakhir pada Juni 2022.

Namun, pencalonan diri Duterte sebagai wakil presiden dalam pemilu 2022 dipandang oleh para pengamat politik sebagai pintu belakang ke kursi kepresidenan.

Nograles mengatakan langkah itu akan "menjamin kelangsungan program pemerintah selama lima tahun terakhir", termasuk yang dimaksudkan untuk mengatasi peredaran obat-obatan terlarang.

Para kritikus Duterte meyakini bahwa dia dapat membuat permainan untuk mempertahankan kekuasaan melalui kursi nomor dua di negara itu, dengan mengambil alih sebagai presiden jika sekutunya Go menang dan kemudian mengundurkan diri.

Duterte, yang menggambarkan dirinya sebagai presiden yang tanpa keinginan untuk berkuasa, dalam beberapa kesempatan mengatakan dia ingin Go menjadi penggantinya.

Dukungan Duterte untuk Go pada 2019 telah membantu Go menjadi senator, yakni sebuah jabatan yang ia emban di samping tugasnya sebagai ajudan pribadi Duterte.

Go telah menjadi asisten terdekat pria berusia 76 tahun itu sejak akhir 1990-an, yakni saat Duterte menjadi anggota kongres yang mewakili Kota Davao di selatan Filipina.

"Saya masih tidak tertarik (di kursi kepresidenan)," kata Go, yang memimpin komite kesehatan senat, kepada Reuters.

"Urusan vaksin dulu, sebelum politik," tambahnya.

Duterte mengatakan dia ingin melindungi dirinya dari kemungkinan tindakan hukum saat dia telah meninggalkan kantor kepresidenan.

Tindakan hukum itu dapat termasuk kemungkinan penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jaksa ICC telah meminta lampu hijau untuk meluncurkan penyelidikan formal atas pembunuhan yang dilakukan selama Duterte berperang melawan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba.

Vietnam perketat lockdown, Ho Chi Minh dijaga tentara

Vietnam mengerahkan tentara pada Senin untuk membantu menegakkan aturan lockdown COVID-19 yang ketat di Ho Chi Minh City.

Kota terbesar di negara itu hingga kini telah menjadi episentrum wabah virus corona terburuk.

Vietnam menerapkan pembatasan pergerakan di Ho Chi Minh pada awal Juli.

Aturan itu lalu diperketat pekan lalu ketika jumlah infeksi terus meningkat.

Pihak berwenang mengatakan aturan penguncian saat ini belum cukup tegas ditegakkan.

Setelah berhasil mengendalikan sebagian besar wabah COVID-19 tahun lalu, Vietnam telah mencatat 358.456 kasus dan sedikitnya 8.666 kematian.

Ho Chi Minh menyumbang lebih dari 180.000 atau setengah dari total kasus dan 7.010 atau 80 persen dari total kematian akibat COVID-19 di Vietnam.

Sebagian besar kasus berasal dari kota Ho Chi Minh dan provinsi-provinsi industri di sekitarnya, di mana varian Delta memicu lonjakan kasus sejak akhir April.

Pemerintah mengumumkan pada Jumat bahwa lockdown lebih ketat mulai diberlakukan pada Senin.

Dengan pengetatan itu masyarakat dilarang meninggalkan rumah, bahkan untuk membeli makanan, karena tentara dikerahkan untuk membantu.

Pengumuman itu, yang sempat diubah sehingga orang di sejumlah kawasan masih bisa berbelanja makanan, kemudian dikembalikan ke larangan total.

Masyarakat yang bingung dan panik menyerbu toko-toko swalayan untuk memborong makanan di Ho Chi Minh akhir pekan lalu.

Sejumlah saksi mengatakan tentara mengantarkan makanan ke warga kota pada Senin.

Media pemerintah menyiarkan gambar-gambar prajurit bersenjata yang sedang berjaga di pos-pos pemeriksaan.

Vietnam dalam beberapa pekan terakhir telah mengirim 14.600 dokter dan perawat ke Ho Chi Minh dan sekitarnya untuk membantu fasilitas kesehatan yang kewalahan, kata kementerian kesehatan.

Kekerasan pascakudeta berlanjut, Myanmar tangkap dua jurnalis lagi

Pemerintah militer Myanmar telah menangkap dua wartawan lokal dalam kasus terbaru tindakan keras terhadap media sejak kudeta 1 Februari, seperti disampaikan oleh televisi milik militer Myanmar, Sabtu (21/8).

Kolumnis untuk situs berita Frontier Myanmar serta komentator di radio Voice of America, Sithu Aung Myint, dan seorang pekerja lepas yang bekerja untuk layanan berita BBC Burma, Htet Htet Khine, ditangkap pada 15 Agustus, menurut berita yang disiarkan Myawaddy TV.

Sithu Aung Myint didakwa dengan tuduhan penghasutan dan penyebaran informasi palsu pada unggahan media sosial, yang menurut laporan Myawaddy, dinilai telah mengkritisi junta, mendesak orang-orang untuk bergabung dalam aksi mogok, dan mendukung gerakan-gerakan oposisi yang dilarang.

Sementara Htet Htet Khine, ia  dituduh telah menyembunyikan Sithu Aung Myint, yang telah dianggap sebagai seorang buronan tersangka kriminal.

Khine juga dituduh bekerja untuk dan mendukung pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional.

Sebuah organisasi internasional nirlaba, Reporters Without Borders (RSF), mengatakan pada Sabtu bahwa kedua jurnalis itu ditahan "tanpa komunikasi" dan penahanan mereka tidak sah.

"Kami mengutuk keras kondisi penahanan mereka yang sewenang-wenang, yang mencerminkan kebrutalan yang dilakukan junta militer terhadap wartawan," kata Daniel Bastard, kepala RSF untuk kawasan Asia-Pasifik.

Situasi di Myanmar masih dipenuhi dengan ketidakstabilan dan penentangan terhadap pemerintahan junta.

Sudah lebih dari 1.000 orang tewas di negara itu, menurut penghitungan dari sebuah kelompok aktivis yang telah melacak pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Pihak militer Myanmar, yang telah mencabut izin dari banyak outlet berita, mengatakan bahwa mereka menghormati peran media tetapi tidak akan mentolerir pelaporan berita yang diyakini salah atau mungkin menimbulkan keresahan publik.

Pada Juli, sebuah laporan oleh Komite Perlindungan Jurnalis menyebutkan bahwa penguasa Myanmar telah secara efektif mengkriminalisasi jurnalisme independen.

Human Rights Watch telah mendesak pemerintah militer Myanmar, yang telah menangkap 98 wartawan sejak melakukan kudeta, agar berhenti menuntut awak media.

Sebanyak 46 wartawan yang ditangkap itu masih ditahan hingga akhir Juli.