Pars Today

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Sikap tegas ASEAN terhadap junta Myanmar.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti;

• Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Melejit di Atas Ekspektasi
• Filipina Bakal Terima Senjata dari Korea Selatan
• Jelang Pemilu Thailand, Para Kandidat PM Gelar Pawai di Bangkok
• Konvoi ASEAN yang bawa bantuan kemanusiaan diserang di Myanmar

Sikap tegas ASEAN terhadap junta Myanmar

Pada hari ketika rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. dimulai 8 Mei, kabar buruk tersiar dari Myanmar.

Kabar itu adalah konvoi ASEAN yang di dalamnya terdapat diplomat Indonesia yang hendak menyalurkan bantuan di Taunggyi di bagian timur Myanmar, diserang kelompok bersenjata tak dikenal.

Sehari kemudian Presiden Joko Widodo sangat menyayangkan baku temak ketika AHA Center (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) dan tim monitoring ASEAN hendak menyerahkan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

Indonesia dan Singapura adalah dua negara ASEAN yang bereaksi keras terhadap insiden ini.

Menurut laman The Irrawaddy, bagian selatan Negara Bagian Shan, di mana Taunggyi berada, sebenarnya tak begitu tersentuh konflik bersenjata yang berkecamuk di hampir semua bagian Myanmar setelah pada 2021 militer negara itu mengudeta pemerintahan terpilih dalam pemilu demokratis yang diadakan setahun sebelum kudeta.

Namun, Maret silam terjadi pembantaian sekitar 30 warga sipil di Shan bagian selatan, yakni warga yang tengah mengungsi di sebuah biara.

Baik militer Myanmar maupun pihak oposisi saling tuding mengenai siapa yang berada di balik pembantaian itu.

Kini, dua bulan setelah kejadian tersebut, teror menimpa tim ASEAN yang hendak menyalurkan bantuan ke negara bagian yang berada di Myanmar timur tersebut.

Insiden ini memang tak merenggut korban jiwa, tapi sulit tak dianggap sebagai teror atau paling tidak gangguan terhadap inisiatif-inisiatif ASEAN.

Entah siapa yang bertanggung jawab, namun menurut The Irrawaddy, pihak-pihak yang memerangi junta membantah tudingan telah menyerang konvoi ASEAN.

Itu termasuk Organisasi Pembebasan Nasional Pa-O (PNLO) yang merupakan kelompok etnis bersenjata di Shan. Namun, PNLO dituding sebagai pelaku serangan itu oleh kelompok Shan dukungan junta, Organisasi Nasional Pa-O (PNO).

PNLO tentu saja menampik tuduhan itu dengan menyatakan mustahil menyerang kawan seiring karena sejumlah pejabat PNLO turut serta dalam konvoi ASEAN itu.

Mereka balik menuding junta justru pihak yang melakukan serangan, dan ini diamini kelompok oposisi utama Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG).

NUG adalah pemerintahan Myanmar di pengasingan yang dibentuk oleh para legislator pemenang Pemilu 2020 dan juga anggota parlemen yang dibubarkan junta setelah kudeta 2021.

Sudah tepat

Shan adalah satu dari sejumlah wilayah Myanmar yang angkat senjata setelah pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi yang memenangi Pemilu 2020, digulingkan oleh junta pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing.

Pergolakan sengit terjadi, paling tidak di tujuh dari 15 negara bagian/wilayah di Myanmar, yakni Shan, Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, dan Rakhine.

Konflik ini semakin sengit dari waktu ke waktu sampai menghilangkan nyawa sekitar 3.200 warga sipil Myanmar, dan memaksa ribuan orang lainnya mengungsi.

Sayangnya, di tengah konflik yang terus memburuk, junta semakin keras menindas lawan-lawannya, termasuk etnis minoritas yang seharusnya dirangkul, sampai kemudian konvoi ASEAN yang akhirnya bisa masuk Myanmar, ternyata tak mendapatkan jaminan keamanan secara penuh.

Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk wilayah-wilayah Myanmar yang diamuk konflik adalah satu dari lima hal dalam Konsensus Lima Poin yang disepakati ASEAN dan pemimpin junta Min Aung Hlaing di Jakarta pada April 2021 untuk solusi damai di Myanmar.

Empat poin lainnya adalah (1) penghentian kekerasan sesegera mungkin di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri, (2) dialog konstruktif yang melibatkan semua pihak guna mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar, (3) utusan khusus Ketua ASEAN memfasilitasi mediasi dialog dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN, dan (5) utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak di negara itu.

Sekalipun konvoi ASEAN itu menjadi sedikit petunjuk adanya kemauan dari junta untuk mulai menyelaraskan sikap dengan Konsensus Lima Poin, ASEAN tidak puas terhadap langkah junta pimpinan Min Aung Hlaing.

ASEAN tentu kecewa karena junta yang seharusnya pihak yang paling terikat kepada Konsensus Lima Poin karena kompromi ini disepakati antara mereka dengan ASEAN pada 2021 di Jakarta.

Oleh karena itu, ASEAN sudah tepat melarang lagi pemimpin junta menghadiri KTT, setelah tahun lalu di Kamboja organisasi kawasan ini menutup pintu pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk pemimpin junta.

Tekanan semacam ini mesti dilanjutkan guna memaksa junta melibatkan pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka untuk berunding guna mendapatkan solusi menyeluruh, sehingga konflik Myanmar segera berakhir.

Semua upaya itu bukan mengintervensi masalah dalam negeri Myanmar, melainkan demi mewujudkan apa yang sudah disepakati junta dengan ASEAN.

Demi stabilitas kawasan

Junta Myanmar tak boleh dibiarkan terus mengulur waktu sembari memainkan tangan-tangan ekstra-ASEAN, khususnya China dan Rusia, untuk berkelit dari Konsensus Lima Poin.

Jika itu dibiarkan, situasi krisis di Myanmar bisa semakin parah dan menjauhi solusi, apalagi masalah-masalah Myanmar semakin berat, termasuk perekonomian yang sudah jatuh ke titik nadir sejak kudeta Januari 2021.

Ketidakmampuan dan mismanajemen junta dalam mengelola ekonomi Myanmar, membuat ekonomi negara ini semakin tertekan.

Menurut Bank Dunia, ekonomi Myanmar yang sempat tumbuh pesat sebelum kudeta 2021, mengalami kontraksi 18 persen pada 2021, sampai Dana Moneter Internasional (IMF) pun memprediksi ekonomi Myanmar melamban tahun ini.

Ekonomi Myanmar yang dikendalikan militer dan kroni-kroninya itu juga sudah relatif kering dari investasi asing, baik karena sanksi internasional maupun akibat hengkangnya sejumlah perusahaan asing yang sebelum ini aktif berbisnis di negara itu.

Perekonomian Myanmar juga semakin terpuruk setelah nilai mata uangnya mengalami devaluasi untuk memangkas separuh dari nilai asalnya.

Devaluasi ini mendorong inflasi tinggi yang pada 2022 sudah menyentuh 16 persen.

Jika sudah begitu, maka harga-harga pun menjadi sulit diimbangi oleh daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat paling rentan menjadi pihak yang paling terancam mencapai akses ke bahan pokok dan pangan.

Skenario ini membuat Program Pangan Dunia (WFP) memprediksi 14,4 juta penduduk Myanmar atau 25 persen dari total penduduk negeri itu terancam rawan pangan.

Keadaan ini bisa membuat Myanmar menghadapi dua malapetaka sekaligus, yakni siklus kekerasan dan hantu kelaparan.

Jika ini yang terjadi, hal lebih buruk bisa terjadi pada kawasan, termasuk gelombang pengungsi yang bisa merepotkan negara-negara ASEAN yang berbatasan dengan Myanmar, yakni Laos dan Thailand.

Situasi ini juga bisa mengganggu derap langkah ASEAN dalam menghadapi tantangan-tantangan kawasan dan global yang mutlak membutuhkan sikap bersama yang kuat dari seluruh anggota ASEAN.

Inilah mungkin alasannya ASEAN mesti lebih aktif lagi menekan junta dalam melibatkan semua pihak demi solusi langgeng dan menyeluruh di Myanmar karena situasi ini bisa mendorong stabilitas kawasan yang bisa membuat ASEAN fokus membentuk diri sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Melejit di Atas Ekspektasi

Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada kuartal I-2023 secara tahunan (year-on-year/YoY).

Berdasarkan data dari Bank Negara Malaysia (BNM) dan Departemen Statistik yang dirilis Jumat (12/5/2023), angka tersebut berada di atas ekspektasi para analis dalam jajak pendapat Reuters yang meramalkan angka 4,8% YoY.

Pertumbuhan itu telah mencapai level tertinggi 22 tahun sebesar 8,7% tahun lalu seiring dengan kebangkitan ekonomi dari hantaman pandemi. Meskipun demikian, permintaan global masih belum sepenuhnya pulih dan membebani prospek ekonomi Asia Tenggara.

Bank sentral, bagaimanapun, mengatakan permintaan domestik yang kuat akan terus mendorong ekspansi ekonomi, mempertahankan perkiraan pertumbuhan 2023 antara 4% dan 5%.

Gubernur BNM Nor Shamsiah Mohd Yunus mengatakan ekspansi triwulanan Malaysia didukung oleh kondisi pasar tenaga kerja yang membaik, kelanjutan proyek infrastruktur besar dan pemulihan pariwisata.

"Risiko terhadap prospek pertumbuhan cukup seimbang, dengan risiko penurunan terutama berasal dari faktor eksternal."

Beberapa ekonom melihat kenaikan suku bunga - yang menandai kembalinya biaya pinjaman ke tingkat prapandemi - menandakan akhir dari siklus pengetatan bank sentral.

"Setiap normalisasi akan bergantung pada apakah akan ada perkembangan yang secara material akan memengaruhi penilaian kami terhadap inflasi dan prospek pertumbuhan," kata Nor Shamsiah, ketika dimintai komentar tentang apakah BNM akan menaikkan suku bunga.

Ia mengharapkan inflasi utama rata-rata antara 2,8% dan 3,8% tahun ini, dibandingkan dengan 3,3% pada 2022.

Filipina Bakal Terima Senjata dari Korea Selatan

Korea Selatan di tengah-tengah eskalasi tensi antara Cina dan Filipina dilaporkan akan mengirim sistem manajemen pertempuran laut.

Angkatan laut Filipina dan Cina saling berhadapan pada 28 April. Beijing mengumumkan bahwa masuknya kapal militer Filipina ke perairannya menjadi penyebab ketegangan militer antara angkatan laut kedua negara.

Filipina baru-baru ini menyerahkan pangkalan militer baru kepada Amerika Serikat. Presiden Filipina juga berkunjung ke Amerika Serikat. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr Minggu (30 April 2023) lalu berkunjung ke AS dan bertemu serta berunding dengan Presiden Joe Biden.

Di tengah eskalasi ketegangan antara Cina dan Filipina, sebuah perusahaan senjata Korea Selatan mengkonfirmasikan penjualan sistem perang maritim kepada Manila.

Menurut laporan Yonhap, Hanwha Systems Jumat (12/5/2023) melaporkan telah menjual sistem pertempuran laut kepada Filipina.

Masih menurut sumber ini, perusahaan senjata tersebut membenarkan kontrak senilai 34,5 juta dolar untuk sistem manajemen pertempuran laut CMS dengan angkatan laut Filipina.

Sistem yang diperbarui dari Direktorat Perang Angkatan Laut buatan Korea Selatan akan dipasang pada enam kapal patroli Angkatan Laut Filipina seberat 2.400 ton. Nilai sistem ini adalah 29,5 juta dolar, dan nilai sistem komunikasi periferalnya - terutama untuk transmisi data taktis - dinyatakan 5 juta dolar.

Perusahaan senjata Korea Selatan, yang terakhir menandatangani kontrak senjata dengan militer Filipina pada 2017, telah mengumumkan akan berpartisipasi dalam rencana untuk memodernisasi dan memperbarui armada angkatan laut negara tersebut.

Sistem manajemen pertempuran laut digunakan untuk analisis terperinci dari data yang dikumpulkan, baik senjata maupun komunikasi, dengan tujuan untuk menangani potensi ancaman dengan lebih baik.

Disebutkan bahwa menyusul berita kesepakatan AS dan Filipina terkait penyerahan empat pangkalan militer kepada Washington dan kekhawatiran Cina, Ferdinand Marcos Kamis lalu berusaha menenangkan Beijing bahwa empat pangkalan tersebut tidak akan digunakan untuk menyerang negara mana pun. Ini sebuah upaya justifikasi presiden Filipina terkait pangkalan militer baru Amerika tersebut.

Jelang Pemilu Thailand, Para Kandidat PM Gelar Pawai di Bangkok

Thailand akan menggelar pemilu pada Minggu (14/5) besok yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Para kandidat Perdana Menteri (PM) menggelar pawai dengan menaiki truk atau mobil beratap terbuka untuk menyapa pendukung di jalanan Bangkok.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (13/5/2023), PM Prayuth Chan-O-Cha yang merupakan kandidat petahana menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan kekuasaannya dalam pemilu yang digelar Minggu (14/5) besok, dengan partai-partai oposisi seperti Pheu Thai dan Move Forward melonjak popularitasnya.

Ada sekitar 52 juta pemilih sah dalam pemilu Thailand tahun ini, yang mencakup 3,3 juta pemilih berusia 18-22 tahun yang akan menggunakan hak suara mereka untuk pertama kalinya. Para pendukung pro-militer, konservatif pendukung kerajaan, dan oposisi populis berupaya memperebutkan suara para pemilih baru.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa pemungutan suara pada Minggu (14/5) besok akan bisa mengakhiri hampir satu dekade pemerintah yang dipimpin atau didukung oleh militer dan kalangan konservatif.

Kandidat yang menjadi penantang utama PM Prayuth adalah Paetongtarn Shinawatra, yang merupakan anak perempuan dari mantan PM Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri ke luar negeri. Shinawatra, bersama dengan Srettha Thavisin, menjadi kandidat PM dari Partai Pheu Thai.

Keduanya menggelar pawai di jalanan Bangkok dan menyapa langsung para pendukung mereka pada Sabtu (13/5) waktu setempat, yang merupakan hari terakhir kampanye.

"Saya ingin meminta para pemilih pemula untuk Pheu Thai. Kami memiliki sejarah selama 20 tahun dan kami telah mendapatkan kesuksesan," ucap Paetongtarn kepada wartawan saat dirinya menuruni kendaraan dengan atap terbuka dalam pawai di Bangkok.

Pheu Thai yang memimpin dalam jajak pendapat menjelang pemilu Thailand, didukung oleh keluarga miliarder Shinawatra, yang partainya memenangkan pemilu sejak tahun 2002 dengan platform populis. Pemerintahan Shinawatra digulingkan dalam kudeta militer atau melalui keputusan pengadilan.

Partai oposisi lainnya, Move Forward, yang digerakkan oleh kaum muda dan progresif mengalami peningkatan popularitas yang cenderung terlambat.

"Tidur lebih awal malam ini dan bangun lebih awal untuk memilih Move Forward," cetus kandidat PM untuk partai ini, Pita Limjaroenrat, melalui pengeras suara saat melakukan pawai dengan truk terbuka.

Jajaran anggota Partai Persatuan Bangsa Thailand, yang menaungi PM Prayuth, menyapa para pendukung bahkan sampai berfoto selfie bersama dan membagi-bagikan bunga di jalanan kota Bangkok.

Dalam kampanye pada Jumat (12/5), PM Prayuth menyerukan para pemilih untuk mendukung dirinya, bukan kandidat oposisi yang menjanjikan perubahan.

"Kita tidak menginginkan perubahan yang akan menjungkirbalikkan negara," ucap PM Prayuth kepada para pendukungnya.

"Apakah Anda mengetahui kerusakan seperti apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa tiba-tiba berubah sekaligus karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi," imbuhnya.

Menurut aturan pemilu yang berlaku di Thailand, para partai politik dan kandidat PM harus menghentikan seluruh aktivitas kampanye pada Sabtu (13/5) sore, sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Konvoi ASEAN yang bawa bantuan kemanusiaan diserang di Myanmar

Konvoi pejabat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang membawa bantuan kemanusiaan diserang di Negara Bagian Shan di Myanmar.

Meskipun belum jelas kapan dan siapa yang menyerang rombongan tersebut, perdana menteri pemerintah bayangan Myanmar NUG Mahn Win Khaing Than menyalahkan junta militer atas serangan yang terjadi.

"Serangan terhadap konvoi di Negara Bagian Shan yang dianggap dilakukan oleh PDF (Pasukan Pertahanan Rakyat anti junta) oleh militer Myanmar itu tidak masuk akal," cuit Than melalui Twitter, Senin (8/5).

Shan, yang terbesar di antara 14 negara bagian di Myanmar, disebut dia dijaga ketat oleh militer dan pasukan Organisasi Revolusioner Etnis (ERO).

"Para diplomat berkunjung untuk menemui para pengungsi perang. Hanya mereka yang takut kebenaran terungkap yang harus disalahkan," kata Than lebih lanjut.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam serangan terhadap para pejabat ASEAN dan menyerukan pengakhiran kekerasan di negara yang dilanda perselisihan itu.

Jokowi tidak menjelaskan detail mengenai insiden tersebut tetapi mengatakan bahwa para pejabat diserang ketika memberikan bantuan kemanusiaan.

Dia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak akan menyurutkan tekad Indonesia dan ASEAN dalam menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.

"Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali penghentian kekerasan. Stop using force. Stop violence (Hentikan pengerahan pasukan. Hentikan kekerasan. -red)," kata Jokowi ketika menyampaikan keterangan pers di salah satu lokasi KTT ke-42 ASEAN di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Senin.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan harus dihentikan karena pada akhirnya rakyat yang menjadi korban dari situasi tersebut.

"Kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," ujar dia.

Tidak ada komentar dari junta Myanmar sampai laporan ini diterbitkan.

Myanmar telah dihantui oleh lingkaran kekerasan dan krisis ekonomi sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih dan melancarkan serangan brutal untuk menumpas perbedaan pendapat pada 2021.

Segera setelah kudeta dilancarkan oleh militer Myanmar pada Februari 2021, ASEAN mengeluarkan usulan solusi perdamaian Konsensus Lima Poin (5PC) untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer memicu protes massal di Myanmar. Pasukan junta membunuh lebih dari 1.500 orang dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal Assistance Association for Political Prisoners.

Walaupun protes baru-baru ini menurun, konsensus ASEAN meminta semua pihak di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha untuk menghentikan kekerasan di negara itu dan menahan diri sepenuhnya.

Di bawah 5PC, ASEAN juga memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre), sementara utusan khususnya ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

ASEAN telah mengadakan beberapa pertemuan puncak dan pertemuan sejak kudeta militer terbaru di Myanmar, tetapi berhenti mengundang perwakilan junta.