Dinamika Asia Tenggara 19 September 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai rencana pidato perdana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Majelis Umum PBB.

Selain itu, Malaysia akan menghentikan layanan 3G di tahun 2021, warga Thailand turun ke jalan menuntut pengunduran diri perdana menteri dan badai menerjang Vietnam.

Jokowi akan Pidato Perdana di Majelis Umum PBB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato pada sesi General Debate Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) yang dilaksanakan pada 22-29 September 2020.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, diperkirakan waktu penyampaian pidato Presiden akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020 pukul 07.30 pagi waktu Jakarta dan akan ditayangkan di webTV.un serta di General Assembly Hall secara virtual

SMU PBB ke-75 sendiri akan dimulai pada tanggal 15 September 2020, sementara Sesi Tingkat Tinggi SMU PBB ke-75 akan berlangsung tanggal 21 September 2020 – 2 Oktober 2020.

“Tema SMU PBB tahun ini adalah “The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism – Confronting COVID-19 through effective Multilateral Action,” ujar Retno.

Serangkaian acara juga akan diikuti sejumlah menteri dari Indonesia, yakni High Level Meeting of the General Assembly to Commemorate the 75th Anniversary of the UN (UN75) pada 21 September 2020 dan The High-Level Meeting to Commemorate and Promote the International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons pada 2 Oktober 2020, Indonesia diwakili oleh Menlu Retno Marsudi.

Pertemuan The Summit on Biodiversity pada 30 September 2020, Indonesia akan diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

The High-Level Meeting of the General Assembly on the Twenty-fifth Anniversary of the Fourth World Conference on Women pada 1 Oktober 2020, yang akan diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Partisipasi Indonesia pada SMU PBB ke-75, akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting, antara lain pentingnya terus memajukan kerjasama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi pandemi.

Indonesia juga mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB, serta menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme.

Malaysia akan Hentikan Layanan  3 G di Tahun 2021

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan Malaysia akan menghentikan layanan telekomunikasi 3G secara bertahap pada 2021. Muhyiddin Yassin mengemukakan rencana itu saat memberikan sambutan pada Hari Malaysia 2020, yang berlangsung di Stadion Tertutup Sibu Sarawak, Rabu malam.

"Rangkaian 3G akan ditamatkan secara bertahap hingga akhir 2021 guna memantapkan rangkaian 4G serta memperkukuh rangkaian 5G. Fase kedua, yaitu peralihan kepada rangkaian 5G, akan menyusul selepas tamatnya fase pertama," katanya.

Muhyiddin mengatakan pemerintah federal juga senantiasa memberikan keutamaan kepada pembangunan Sabah dan Sarawak.

"Baru-baru ini saya telah mengumumkan program infrastruktur digital iaitu Jalinan Digital Negara atau Jendela yang akan dimasukkan dalam Program Malaysia ke-12," katanya.

Program tersebut, ujar Muhyiddin, termasuk untuk penduduk di Sabah dan Sarawak yang sebagian besar agak ketinggalan menyangkut akses ke pencapaian internet berkecepatan tinggi.

"Program ini merupakan kerja sama strategis antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM), Komite Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dan lembaga terkait," tegas PM Malaysia.

Fase pertama akan memperluas 4G, dari 91,8 persen menjadi 96,9 persen di kawasan berpenduduk serta memberikan akses berkecepatan gigabit bagi masyarakat di 7,5 juta lokasi.

"Di Sabah, sebanyak 35 menara baru dan 1.048 alat pemancar komunikasi akan dinaikkan secara komersial bagi peningkatan liputan 4G. Di Sarawak pula, sebanyak 49 menara baru dan 825 alat pemancar komunikasi juga akan dinaikkan secara komersial," katanya.

Rakyat Thailand Tuntut Perdana Menteri Turun

Warga Thailand akan turun ke jalan, Sabtu (19/9) sore, untuk menyerukan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha turun dari kekuasaan dan menuntut reformasi monarki. Jumlah peserta aksi hari ini disebut mencapai puluhan ribu orang.

Demonstrasi kali ini diorganisir oleh mahasiswa Universitas Thammasat Bangkok, sebuah kelompok yang paling vokal tentang peran keluarga kerajaan, setelah sebelumnya sebagian besar aksi tanpa pemimpin.

"Kami berjuang untuk lebih banyak demokrasi. Rencananya bukan untuk menghancurkan monarki, tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita," kata Panusaya Sithijirawattanakul, aktivis mahasiswa terkemuka pada Jumat (18/9) malam.

Aksi massa dilaporkan akan dimulai di Universitas Thammasat, sebelum pindah ke lapangan Sanam Luang yang bersejarah di depan istana kerajaan, tempat para pengunjuk rasa berencana untuk bermalam.

Pada Minggu, para demonstran diperkirakan akan merapat ke gedung pemerintah terdekat, sebuah langkah yang telah diperingatkan oleh pihak berwenang.

Unjuk kekuatan massa ini diperkirakan akan menjadi yang terbesar sejak kudeta 2014, di mana aktivis mahasiswa mengharapkan kehadiran lebih dari 50 ribu pendukung.

Polisi mengatakan sekitar 10 ribu aparat akan dikerahkan di sekitar daerah aksi.

Pada Jumat malam, tagar "19 Sept, kami mengambil kembali kekuatan rakyat" menjadi topik utama di Trending Topci Twitter di Thailand.

Warga Thailand yang berada di berbagai penjuru dunia diharapkan juga berkumpul sebagai bentuk solidaritas. Demonstrasi akhir pekan ini juga direncanakan di banyak negara, termasuk Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.

Sejak pertengahan Juli lalu, hampir setiap hari Thailand telah mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh para pemuda untuk menuntut pengunduran diri Prayut, mantan panglima militer di balik kudeta 2014, dan perombakan total pemerintahannya.

Beberapa juga menuntut reformasi monarki kerajaan yang sangat kaya dan kuat - topik yang dulunya tabu di Thailand karena undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.

Undang-undang pencemaran nama baik di Kerajaan Thailand dinilai melindungi pemerintahan monarki Raja Vajiralongkron Rama X supaya bebas dari kritik.

Badai Tropis Hantam Vietnam

Badai tropis Noul yang menghantam Vietnam pada Jumat (18/9) telah menewaskan satu orang dan puluhan luka-luka. Badai juga merusak rumah, tiang listrik, hingga pohon tumbang.

Sehari sebelum diterpa badai, Kamis (17/9) lebih dari satu juta warga di tiga provinsi dan kota Danang dievakuasi.

AFP melaporkan Badan prakiraan cuaca Vietnam mengatakan kategori badai telah turun dan kondisi berangsur-angsur membaik.

Badai yang menghantam Vietnam membuat semua bandara di sana ditutup sementara untuk penerbangan lokal dan internasional.

Pemerintah lokal juga mengeluarkan larangan melaut bagi nelayan. Aliran listrik dilaporkan sempat mati total di Provinsi Thua Thien Hue.

Vietnam merupakan negara yang kerap dilanda badai tropis saat masuk bulan Mei hingga Oktober. Wilayah pantai biasanya akan menjadi wilayah paling parah terkena dampaknya.

Berdasarkan laporan resmi, sejumlah 68 orang meninggal dunia atau hilang dalam setahun terakhir karena badai.(PH)