Dinamika Asia Tenggara, 26 September 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai potensi ancaman stabilitas dan perdamaian akibat rivalitas AS vs Cina yang disampaikan Presiden Indonesia di PBB.

Selain itu, polisi Malaysia memperketat keamanan menjelang pemilu di Sabah, Parlemen Thailand mengabaikan tututan pengunjuk rasa dengan menolak amandemen UUD tentang hak istimewa kerajaan, dan Presiden Filipina memperpanjang masa darurat Covid-19 hingga 2021.

Reuters: Jokowi Peringatkan Potensi Perang Militer AS-Cina

Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya di Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-75, Selasa (22/9/2020) memperingatkan stabilitas dan perdamaian global bisa hancur jika rivalitas geopolitik terus berlanjut.

Reuters melaporkan, Jokowi dalam pidatonya mengatakan, perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

Pernyataan Jokowi ini menyinggung meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Cina, termasuk di Laut Cina Selatan. Jokowi menuturkan, prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Reuters menerangkan, sehubungan dengan meningkatnya eskalasi ketegangan Amerika dan Cina, Jokowi menjelaskan, jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir, pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah, atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera, semakin sulit diwujudkan. Ia menegaskan, Indonesia akan menjadi "bridge builder", dan mengadvokasi kesetaraan global.

IDI Usulkan Pilkada Ditunda

Berbagai kalangan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penyelenggaraan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahlil Ruby berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pelaksanaan Pilkada 2020, yang berlangsung saat pandemi Covid-19.

Mahlil menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam diskusi daring yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan tema Menimbang Pilkada Serentak 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama", pada Kamis (24/9).

Ia beralasan, angka pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tren penurunan, sehingga bersikap untuk menunda Pilkada 2020. Hingga saat ini, angka pertambahan kasus masih belum sampai puncak.

Sebelumnya, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nu dan Muhamadiyah menyampaikan pandangan senada kepada pemerintah. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mendengar usulan penundaan Pilkada 2020 yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Dari ormas-ormas, dari NU, Muhamadiyah, itu semua didengar dan Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau membicarakan secara khusus untuk membahasnya," ujar Mahfud dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Sementara itu, sejumlah pengamat menekankan perlunya peran penting Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai bisa mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 di daerah karena penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum berhasil dikendalikan.

Pengamat pemilu Titi Anggraini mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga yang diatur dalam UUD 1945. Tidak semua lembaga negara di Indonesia disebut secara gamblang dalam konstitusi. Oleh karena itu, Titi mengatakan KPU bisa mengambil keputusan yang mandiri dan profesional berlandaskan Pasal 22E UUD 1945

Jelang Pemilu Sabah, Polisi Malaysia Perketat Keamanan

Kepolisian Malaysia memperketat keamanan Sabah menjelang pemungutan suara yang akan digelar pada Sabtu (26/9/2020).

Strait Times hari Selasa (22/9/2020) melaporkan, Komisaris Polisi Sabah, Datuk Hazani Ghazali hari ini mengatakan bahwa keamanan di Sabah diperketat menjelang pemungutan suara pada hari Sabtu untuk mencegah elemen asing menciptakan masalah termasuk melakukan penculikan.

"Ada upaya untuk melakukan penculikan (untuk tebusan). Kami menerima informasi ini dari mitra kami di Filipina ... ada upaya (oleh penjahat) di sana untuk datang melakukan kejahatan ini," tambahnya.

Sebelumnya, sudah ada sembilan upaya kelompok kriminal asal Filipina yang hendak masuk ke Sabah melakukan penculikan demi tebusan sejak Mei tahun ini.

Abaikan Protes Massa, Parlemen Thailand Tolak Amandemen UUD

Parlemen Thailand menolak melakukan amandemen undang-undang dasar, meskipun terus didesak oleh kalangan aktivis pro-demokrasi di negara Asia Tenggara ini.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang di parlemen Thailand di Bangkok dua hari lalu. Para aktivis sudah hampir dua bulan berunjuk rasa menuntut parlemen mengubah undang-undang Thailand, dan mereformasi peran serta posisi kerajaan.

CNN Jumat (25/9) melaporkan, alih-alih langsung membahas inti permasalahan, anggota parlemen Thailand yang dikuasai pendukung pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha justru memutuskan akan terlebih dulu membentuk komisi khusus untuk mengkaji persoalan amandemen.

Hal itu dinilai oleh kelompok oposisi dan kelompok aktivis sebagai upaya membuang-buang waktu.

Dia luar gedung parlemen, sekitar seribu demonstran berunjuk rasa menuntut aspirasi mereka dilaksanakan. Tapi harapan mereka kandas karena ditolak parlemen. Oleh karena itu, mereka mengancam akan terus berunjuk rasa sepanjang Oktober jika tuntutan mereka tidak dikabulkan hingga 30 September.

Komisi khusus itu berisi anggota parlemen dari faksi pendukung pemerintah dan oposisi di Majelis Rendah, serta sejumlah anggota Senat yang tidak didukung partai politik tertentu.

Amandemen UUD adalah salah satu tuntutan mahasiswa dan para aktivis Thailand, selain desakan untuk menggelar pemilihan umum dan penguatan demokrasi.

Di sisi lain, kalangan bangsawan dan kerajaan juga mendesak pemerintahan PM Prayuth untuk tidak mengusik mereka. Sebab, sebagian masyarakat Thailand memandang kerajaan sebagai sesuatu yang sakral dan bisa diganggu.

Presiden Filipina Perpanjang Masa Darurat Covid-19 hingga 2021

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memutuskan memperpanjang status masa darurat Covid-19 di negaranya hingga satu tahun ke depan.

Langkah ini diambil supaya pemerintah dapat menarik anggaran darurat lebih cepat untuk memerangi pandemi Covid-19.

Status tersebut juga memungkinkan pemerintah Filipina untuk memanfaatkan polisi dan militer untuk menegakkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

Status darurat pandemi corona Filipina akan berlangsung hingga 2021. Selama itu, pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng di dalam kondisi bencana.

Sementara itu, sejumlah aturan seperti karantina dan pembatasan sosial akan tetap dilakukan seperti saat ini. Filipina sekarang memiliki lebih dari 290 ribu kasus infeksi Covid-19 yang dikonfirmasi, tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Dari jumlah itu, ada hampir 5.000 pasien meninggal. Beberapa waktu lalu, demi menjaga jumlah dokter seiring kasus yang bertambah banyak, pemerintah Filipina pernah melarang dokter dalam negeri untuk ke pergi ke luar negeri. Apalagi, Filipina adalah salah satu negara pemasok tenaga kerja medis terbesar di dunia. Meski begitu, Duterte mengatakan larangan penempatan perawat Filipina, dokter, dan petugas kesehatan lainnya dengan kontrak kerja akhir di luar negeri telah dicabut.

Mereka yang tidak menandatangani kontrak tetap dilarang meninggalkan negara untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai di tengah wabah yang terus berlanjut.(PH)