Dinamika Asia Tenggara, 21 November 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya tentang penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP) oleh Indonesia.

Selain itu, masalah permintaan Indonesia kepada Uni Eropa supaya mengakhiri diskriminasi ekspor sawit, Raja Malaysia membatalkan penyelenggaraan pemilu Sabah demi mencegah penyebaran Covid-19 dan parlemen Thailand menolak memenuhi tuntutan demonstran pro-demokrasi.

Indonesia Tandatangani RCEP

Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Agus Suparmanto menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership ( RCEP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/10/2020).

Proses penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun RCEP disepakati oleh Indonesia bersama sepuluh negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), negara di Asia Pasifik seperti Korea Selatan dan Cina, dan negara di Benua Australia seperti Australia dan Selandia Baru.

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan sebagai puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP keempat yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-37.

Agus mengatakan, penandatanganan RCEP merupakan pencapaian tersendiri bagi Indonesia di kancah perdagangan internasional.

Namun RCEP yang sudah digagas sejak 2011 tidak berjalan mulus dan sempat mengalami kendala untuk diimplementasikan.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membeberkan peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik golnya perjanjian dagang antarnegara ASEAN dan negara mitra lainnya.

Dia mengatakan Jokowi menguasai permasalahan perjanjian-perjanjian perdagangan termasuk RCEP. Oleh karena itu arahan-arahannya bisa menyelesaikan isu-isu perundingan.

Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional membawa kegairahan baru di kawasan. Pasar saham di Asia melambung pada awal perdagangan Senin usai 15 negara di kawasan itu menandatangani kesepakatan yang membentuk aliansi perdagangan terbesar di dunia yaitu RCEP. Australia, sementara itu, menghentikan perdagangan segera setelah pasar dibuka.

Kesepakatan perdagangan, yang ditandatangani pada Minggu kemarin, bertujuan untuk secara bertahap mengurangi tarif di banyak bidang, menurut Reuters.

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional kini menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, kesepakatan yang mengecualikan AS. Ini menandai pertama kalinya kekuatan Asia Timur, Cina, Jepang, dan Korea Selatan berada dalam satu perjanjian perdagangan.

Indonesia Minta Uni Eropa Akhiri Diskriminasi Ekspor Sawit

Pemerintah Republik Indonesia telah mengajukan usulan pembicaraan untuk meminta Uni Eropa mengakhiri diskriminasi terhadap ekspor sawit.

Menteri Luar Negeri RUI, Retno L.P Marsudi mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kepala kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell untuk membahas masalah tersebut.

"Beberapa hari lalu saya telah menelepon high representative president komisi Eropa atau Menlu Uni Eropa, Josep Borrell, dan saya sampaikan mengenai pentingnya membangun kemitraan yang lebih kuat dan menyelesaikan isu diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Indonesia selalu membuka komunikasi secara terbuka," ujar Retno dalam kegiatan Food Security Summit, Kamis (19/11).

"Tentunya kita ingin memiliki kemitraan yang lebih kokoh dengan Uni Eropa. Uni Eropa sudah lama menjadi partner kita. Kita punya banyak sekali kesamaan pandangan di banyak isu internasional dengan Uni Eropa," tegasnya.

Menurut Retno, nilai ekspor sawit pada 2019 mencapai US$23 miliar atau sekitar Rp326,5 triliun yang sebagian menjadi sumber pendapatan bagi petani-petani kecil di Indonesia.

Swiss Info, Senin (16/11) melaporkan usulan jajak pendapat menolak impor minyak sawit dari Indonesia diajukan oleh serikat tani Swiss, Uniterre, dan seorang petani anggur, Willy Cretegny yang didukung oleh 50 organisasi.

Uniterre dilaporkan berhasil mendapatkan 59.200 tanda tangan penduduk yang mendukung usulan referendum untuk menolak impor minyak sawit dari Indonesia. Mereka mendaftarkan gagasan jajak pendapat itu kepada Mahkamah Federal di Bern.

Dalam sistem demokrasi di Swiss, masyarakat atau individu diperbolehkan menolak atau mengubah aturan atau kesepakatan yang dilakukan oleh negara. Mereka harus mengumpulkan minimal 50 ribu dukungan penduduk, yang harus diverifikasi, untuk bisa mengajukan usul referendum.

Uniterre dan beberapa pihak lain mempermasalahkan soal perjanjian impor minyak sawit dalam Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dengan sejumlah negara Eropa, yaitu Swiss, Norwegia, Islandia dan Lichtenstein. Kesepakatan itu diteken pada 19 Desember 2019 lalu.

Dalam perjanjian itu disebutkan kedua belah pihak membebaskan sejumlah komoditi dari pajak, dan memangkas tarif impor minyak sawit dari Indonesia sebesar 40 persen.

Cegah Penyebaran Covid-19, Raja Malaysia Batalkan Pemilu Sabah

Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah membatalkan penyelenggaraan pemilu sela di Sabah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pengawas Keluarga Kerajaan Ahmad Fadil Syamsuddin Rabu (18/11) mengatakan, "Dengan deklarasi ini, proses pemilihan sela Batu Sapi akan dihentikan untuk mencegah gelombang keempat Covid-19 dan tanggal baru akan ditentukan untuk pemilihan sela,".

Dia mengatakan Raja telah menyetujui deklarasi darurat Pemilu atau P185 Batu Sapi, Sabah, sebagai langkah proaktif untuk menanggulangi wabah Covid-19.

Hari pencalonan untuk pemilihan sela Batu Sapi awalnya dijadwalkan pada Senin pekan depan.

Fadil mengatakan Yang di-Pertuan Agong sebelumnya telah menerima kunjungan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Istana Negara.

Pada kesempatan tersebut Muhyiddin Yassin menyampaikan hasil dari keputusan rapat Kabinet tentang implementasi Deklarasi Proklamasi Darurat Divisi Pemilihan Parlemen (P.185) Batu Sapi, Sabah.

Persetujuan Raja ditempuh setelah melihat pengalaman Pemilu Negara Bagian Sabah ke-16 yang menjadi faktor utama gelombang ketiga Covid-19.

Kementerian Kesehatan Malaysia mengumumkan peningkatan tajam hingga 148,4 persen yaitu 3.842 kasus kumulatif pada 10 Oktober 2020, dua minggu setelah hari pemungutan suara.

Kasus positif harian Covid-19 terus melonjak tiba-tiba dua pekan berikutnya dengan peningkatan hingga 193,7 persen yaitu sebanyak 11.285 kasus kumulatif tercatat pada 24 Oktober 2020.

Parlemen Thailand Tolak Penuhi Tuntutan Demonstran

Parlemen Thailand menolak tuntutan yang disampaikan massa pro-demokrasi untuk melakukan reformasi monarki.

Para anggota parlemen Thailand justru memilih membentuk komite penulisan ulang piagam yang akan melewatkan peninjauan dari bab yang mengatur tentang monarki sebagai lembaga terkuat Thailand.

Penolakan tersebut menunjukkan bahwa amandemen yang diusulkan oleh kelompok hak asasi manusia dan didukung oleh para demonstran gagal mendapatkan dukungan dari para anggota parlemen negara Asia tenggara ini.

Sebelumnya, para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang berjumlah sekitar seribu orang mengepung gedung parlemen Thailand di Ibu kota Bangkok pada Selasa (17/11).

Mereka menuntut supaya parlemen segera menyetujui penyusunan undang-undang dasar baru mengenai proses politik yang demokratis dan membatasi kekuasaan kerajaan.

Petugas Keamanan Thailand menghalau para pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan meriam air. Tapi para pedemo tetap maju dan membuka kawat berduri yang dipasang di jalan.

Para aktivis pro-demokrasi mengusulkan rancangan konstitusi yang merombak total UUD 2017, yang dibuat saat masa junta militer, yang menghapus wewenang luar biasa kepada Senat.

Para demonstran mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengundurkan diri dan mereformasi monarki.(PH)