Dinamika Asia Tenggara, 28 November 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya tentang posisi Indonesia yang akan menjadi Ketua G20 di tahun 2022.

Selain itu,  Indonesia mendukung rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, Malaysia masuk prioritas penerima vaksin Covid-19 dari Cina, Thailand memproduksi vaksin Covid-19 dengan menggandeng Inggris dan ribuan siswa Thailand turun ke jalan protes sistem pendidikan.

 

 

Indonesia Jadi Ketua G20 Tahun 2022

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Indonesia akan memegang ketua G20 pada tahun 2022, meskipun awalnya presidensi Indonesia pada tahun 2023.

Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Indonesia di tahun 2023 akan memegang keketuaan ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan kemungkinan besar pemerintah akan melanjutkan tema pembahasan yang menjadi fokus dalam pertemuan tahun ini.

"Sebagai anggota Troika G20, Indonesia sudah akan aktif sejak 2021 ini, antara lain melanjutkan isu-isu yang sudah disepakati leaders G20 (di bawah keketuaan Saudi)," kata Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, dilansir CNNIndonesia.com, Senin (23/11).

Hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam KTT G20 yang digelar Arab Saudi secara virtual tahun ini mengenai persoalan pentingnya menjaga prinsip kebersamaan di tengah situasi pandemi virus corona. Selain itu, upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi juga menjadi perhatian.

Selain itu, fokus KTT G20 tahun ini menekankan urgensi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama langkah untuk menekan jumlah emisi karbon dan menjaga dunia dari perubahan iklim.

Masalah lain yang menjadi fokus utama lainnya dalam KTT G20 tahun ini mengenai pengetatan pengawasan terhadap upaya pencucian uang atau pengiriman dana bagi kelompok teroris.

Indonesia akan menggelar KTT G20 pada 2022 setelah bertukar tempat dengan India. Perubahan rencana tersebut disepakati karena Indonesia juga akan menjadi ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023.

 

 

Indonesia Dukung Rekonsiliasi Hamas-Fatah

Pemerintah Indonesia menyampaikan dukungan terhadap persatuan Palestina, terutam rekonliasi antara Hamas dan Fatah.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menelepon Menlu Palestina, Riyad al Maliki untuk membahas soal hasil dialog antara faksi Hamas dan Fatah menjelang pemilihan umum.

Dalam dialog itu, Retno menyatakan pemerintah Indonesia akan tetap mendukung Palestina demi mengakhiri penjajahan yang dilakukan Israel.

Kantor berita Palestina, WAFA, Jumat (27/11) melaporkan, Menlu Indonesia sangat berharap dialog antara kedua kubu itu berjalan lancar dan mengakhiri perpecahan internal.

Sebelumnya, Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, sudah berjanji di dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan menggelar pemilu yang melibatkan Hamas dan Fatah.

Hubungan Hamas dan Fatah retak selepas pemilu 2007.

Menlu Indonesia mengundang Maliki untuk berkunjung ke Indonesia kapan saja, dan akan bekerja sama dengan Palestina dan PBB di forum tingkat kawasan dan dunia.

Sampai saat ini Indonesia juga tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, setelah negara itu memproklamirkan berdiri di tanah Palestina pada 1948.

Untuk mendukung, pemerintah Indonesia membebaskan pajak barang impor dari Palestina.

 

 

Malaysia Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 dari Cina

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan Malaysia telah dimasukkan daftar sebagai negara yang akan diberi keutamaan untuk menerima vaksin virus corona (COVID-19) dari Cina.

Muhyiddin mengemukakan hal itu melalui facebook-nya di Kuala Lumpur, Kamis (26/11/2020), usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Cina untuk Malaysia, Bai Tian di Gedung Parlemen, seperti dilaporkan Antara.

Muhyiddin Yassin mengatakan pihaknya turut memberikan penghargaan kepada kepada Cina atas komitmen tersebut.

"Tuan Bai Tian turut memberikan penghargaan kepada pemerintah Malaysia yang senantiasa memberi dukungan dalam pelbagai aspek kepada negara tersebut khususnya ketika pandemik Covid-19 melanda Wuhan awal tahun ini," katanya.

Muhyiddin mengatakan Cina menganggap Malaysia sebagai negara sahabat sangat akrab yang senantiasa bersedia menghulurkan bantuan ketika Cina menghadapi musibah.

Dia mengatakan Cina merupakan rekan dagang Malaysia yang terbesar selama 11 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan tahun lalu mencatat RM315.19 miliar atau Rp1,91 triliun.

 

 

Gandeng Inggris, Thailand Produksi Vaksin Covid-19

Thailand menggandeng perusahaan farmasi Inggris untuk memproduksi vaksin Covid-19 dan rencananya akan diluncurkan sekitar pertengahan tahun depan.

Thailand akan menerima vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca dan Universitas Oxford.

Vaksin tersebut akan diproduksi secara lokal di pabrik produksi Siam Bioscience Group yang berlokasi di Pathum Thani.

AstraZeneca memilih Siam Bioscience Group sebagai mitra regionalnya dalam memproduksi vaksin untuk kawasan Asia Tenggara.

Direktur National Vaccine Institute (NVI), Nakhon Premsri mengungkapkan bahwa perusahaan farmasi asal Inggris itu akan segera mendapatkan persetujuan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Inggris.

Saat ini Siam Bioscience Group sedang dalam proses transfer teknologi yang disediakan oleh perusahaan. Setelah itu, pabrik akan memulai batch produksi pertama untuk proses pengiriman vaksin jadi untuk memperoleh persetujuan FDA Thailand pada Maret.

Hasil uji klinis fase 3 menunjukkan vaksin AstraZeneca 70 persen efektif dan telah melonjak menjadi 90 persen efektif tergantung pada dosis.

Nation Thailand melaporkan Siam Bioscience Group memiliki kapasitas produksi 180 juta hingga 200 juta dosis per tahun atau 15 juta dosis per bulan. Sebagai langkah awal, pihaknya akan memproduksi 26 juta dosis bagi 13 juta warga Thailand.

 

 

Ribuan Siswa Thailand Turun ke Jalan Protes Sistem Pendidikan

Ribuan siswa sekolah menengah di Thailand turun ke jalan untuk memprotes sistem pendidikan di negaranya.

Aksi para siswa sudah dilakukan sejak Agustus dan menuntut Menteri Pendidikan Thailand mengundurkan diri dari jabatannya.

Gelombang protes ini berbarengan dengan aksi massa yang menuntut reformasi sistem kekuasaan monarki.

Sebelumnya, para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang berjumlah sekitar seribu orang mengepung gedung parlemen Thailand di Ibu kota Bangkok pada Selasa (17/11).

Mereka menuntut supaya parlemen segera menyetujui penyusunan undang-undang dasar baru mengenai proses politik yang demokratis dan membatasi kekuasaan kerajaan.

Para aktivis pro-demokrasi mengusulkan rancangan konstitusi yang merombak total UUD 2017, yang dibuat saat masa junta militer, yang menghapus wewenang luar biasa kepada Senat.

Para demonstran juga mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengundurkan diri.

Parlemen Thailand menolak tuntutan yang disampaikan massa pro-demokrasi untuk melakukan reformasi monarki.(PH)