Dinamika Asia Tenggara, 19 Desember 2020

Transformasi Asia Tenggara sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya mengenai keputusan pemerintah Indonesia menggratiskan vaksin Covid-19, dan klaster baru Covid-19 meningkat di Malaysia.

Selain itu, Vietnam menyesalkan sanksi AS atas perdagangan dengan Iran, Kantor HAM PBB meminta Thailand merevisi pasal penghinaan kerajaan, dan Kamboja tidak mengizinkan warganya menjadi relawan vaksin Covid-19.

Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

Vaksin COVID-19 akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan mengenai vaksin gratis itu diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (16/12/2020).

"Dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenai biaya," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Diakui Jokowi, keputusan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis ini diambilnya setelah menerima banyak masukan dari masyarakat serta menghitung ulang keuangan negara. Jokowi kemudian menginstruksikan ke jajaran kabinetnya, lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan vaksinasi dalam anggaran 2021.

Mengenai mekanisme vaksinasi gratis, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan hal itu dan tindak lanjutnya sedang dirampungkan.

"Kami sedang menyesuaikan rencana dan merampungkan petunjuk teknis dan aturannya," ujar Nadia kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat, Kamis (17/12/2020).

Siti Nadia menjelaskan, petunjuk teknis dan aturan lengkap mekanisme vaksinasi COVID-19 dalam tahap upaya pematangan serta menunggu persetujuan penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan pada Januari 2021. Dia memastikan masyarakat akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis.

Klaster Baru COVID-19 Meningkat di Malaysia

Pemerintah Malaysia pada hari Rabu (16/12/2020) mengumumkan keadaan darurat untuk menghentikan pemilihan sela di dua daerah pemilihan yang dijadwalkan bulan depan, karena negara itu bergulat dengan lonjakan kasus virus Corona selama beberapa bulan terakhir.

Menurut laporan channelnewsasia.com, negara ini telah mengalami lonjakan tajam dalam kasus sejak September, dengan jumlah total infeksi naik di atas 86.000 dan dengan 422 kematian pada Selasa.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa raja telah menyetujui permintaan untuk memberlakukan keadaan darurat di daerah pemilihan Bugaya di Sabah, negara bagian yang dipercaya oleh otoritas kesehatan sebagai pusat gelombang ketiga infeksi negara itu, dan daerah pemilihan Gerik di negara bagian Perak.

Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat di daerah pemilihan lain di Sabah bulan lalu, juga untuk menghentikan pemilihan sela yang dijadwalkan.

Vietnam Sesalkan Sanksi AS atas Perdagangan dengan Iran

Kementerian Luar Negeri Vietnam pada Kamis (17/12/2020) menyatakan menyesalkan keputusan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi pada perusahaan Vietnam terkait dengan pengangkutan produk minyak bumi dari Iran.

"Hubungan perdagangan antara Vietnam dan Iran benar-benar bersifat sipil dan melibatkan barang-barang yang akan melayani kebutuhan esensial rakyat serta tidak bertentangan dengan resolusi PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, seperti dimuat laman kantor berita Antara.

Departemen Keuangan AS pada hari Rabu, memberlakukan sanksi terhadap sejumlah perusahaan global, dan menuduh mereka mendukung penjualan produk petrokimia Iran saat Washington meningkatkan tekanan pada Tehran pada hari-hari penutupan masa jabatan Presiden Donald Trump.

Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corp menjadi sasaran sanksi karena hubungannya dengan transaksi signifikan untuk pengangkutan produk minyak bumi dari Iran, kata Departemen Keuangan AS.

Jubir Kemenlu Vietnam Hang mengatakan Vietnam sepenuhnya mematuhi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menangani setiap pelanggaran sesuai aturan. Hang menambahkan bahwa Vietnam berharap AS akan mencabut sanksi terhadap perusahaan Vietnam itu.

PBB Minta Thailand Revisi Pasal Penghinaan Kerajaan

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) meminta Thailand merevisi hukum lese majeste yang belakangan ini digunakan untuk menjerat 35 aktivis di sana. Sebagaimana diketahui, Thailand dalam kondisi kalut sejak paruh pertama 2021 di mana warganya mendesak reformasi pemerintahan dan monarki.

"Kami sangat terganggu dengan langkah otoritas Thailand yang menuntut setidaknya 35 pengunjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pengunjuk rasa berusia 16 tahun, dengan Pasal 112 ketentuan lese majeste dari hukum pidana Thailand," kata Komite HAM PBB dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 18 Desember 2020.

Komite HAM PBB menyatakan, Thailand harus berhenti menggunakan undang-undang yang memuat larangan penghinaan terhadap kerajaan, dan tuntutan pidana serius lainnya terhadap pengunjuk rasa. Komite HAM PBB menilai, penggunaan pasal tersebut merupakan upaya mengkriminalisasi dan melanggar kebebasan berekspresi.

Menanggapi desakan Kantor HAM PBB, pemerintah Thailand menyatakan perlu meninjau pernyataan itu terlebih dahulu.

Kamboja Tidak Izinkan Warganya jadi Relawan Vaksin Covid-19

Kamboja tidak akan mengizinkan warganya menjadi relawan dalam uji coba vaksin anti Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan dan negara asing. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

“Kamboja tidak akan menggunakan rakyatnya sendiri untuk menguji vaksin dari perusahaan atau negara manapun. Ini adalah posisi teguh (saya)," ucap Sen, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (16/12/2020).

Sen kemudian mengatakan bahwa pemerintahnya telah memesan satu juta dosis vaksin potensial dari inisiatif COVAX yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Vaksin itu akan diberikan kepada 500 ribu penerima prioritas pertama di Kamboja,” ujarnya seperti dikutip dari Sindonews. Namun, dia mengaku belum tahu kapan vaksin itu akan dikirimkan ke Kamboja.

Di bawah COVAX, 172 negara bekerja sama dengan produsen vaksin untuk memberi negara-negara di seluruh dunia akses yang adil ke vaksin yang aman dan efektif, setelah dilisensikan dan disetujui. (RM)