AS Tinjauan dari Dalam; 9 Januari 2021

 

Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden setelah meraih suara elektoral sesuai standar secara resmi diumumkan sebagai presiden Amerika ke-46 meski ada aksi kekerasan pendukung Trump yang menyerang Kongres.

 

Sidang bersama Kongres Amerika digelar pada Rabu (6/1/2020) untuk menghitung suara elektoral dan menyatakan kemenangan Biden berakhir di tengah jalan karena terjadi insiden serangan pendukung Trump ke gedung Kongres.

 

Setelah pasukan Garda Nasional diturunkan dan FBI dilibatkan untuk mengusir para penyerbu, anggota Kongres melanjutkan sidang mereka.

 

Protes anggota Kongres pendukung Trump terkait hasil suara di sejumlah negara bagian juga ditolak di sidang ini.

 

Dengan demikian upaya Trump untuk mengubah hasil pemilu presiden kandas.

 

 

 

Hari Kamis (7/1/2021), Kongres AS dijadwalkan menggelar sidang untuk mengumumkan pengesahan Presiden terpilih Joe Biden, tetapi pendukung Trump menyerbu Kongres dan mendudukinya.

 

Ribuan pendukung Trump menyerang dan menduduki Capitol Hill, tempat anggota Kongres bersidang untuk mencegah pengesahan Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika.

 

Sebagaimana Trump, para pendukung Presiden petahana Amerika itu menolak hasil pemilu presiden dan setelah gagal menempuh jalur hukum, akhirnya melakukan aksi kekerasan dengan menyerang Capitol Hill sehingga menewaskan sedikitnya 4 orang.

 

Di sisi lain, Mantan Menteri Pertahanan AS, James Mattis menyalahkan Presiden Donald Trump atas pendudukan gedung Kongres.

 

Mattis, seperti dilaporkan CNN, Rabu (6/1/2021) mengatakan Trump telah menggunakan jabatan untuk merusak kepercayaan pada pemilu dan merongrong hak-hak warga negara.

 

"Serangan kekerasan di gedung Kongres digerakkan oleh Trump," tegasnya.

 

Sementara itu, Joe Biden dalam pidatonya melalui kanal CBS, meminta Trump untuk menenangkan pendukungnya dan mengakhiri pengepungan Kongres AS. 

 

"Saat ini demokrasi kita berada di bawah serangan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya," ucapnya.

 

"Ini hanyalah bagian kecil dari para ekstremis yang tidak mematuhi hukum," kata Biden.

 

"Peristiwa ini berakar pada kekacauan dan harus berakhir sekarang. Saya ingin Presiden Trump tampil di televisi dan melaksanakan sumpahnya. Trump harus membela Konstitusi AS dan menyerukan diakhirinya pengepungan, karena itu bukan protes, tetapi sebuah pemberontakan," imbuhnya.

 

"Generasi masa depan pasti akan mengenang hari ini sebagai hari yang menyakitkan, karena demokrasi sangat rapuh," ujar Biden.

 

Setelah Biden berpidato, Trump melalui pesan video di akun Twitter-nya, meminta para pengunjuk rasa untuk kembali ke rumah.

 

 

 

Berbagai pihak termasuk Jaksa Agung Distrik Columbia menyerukan pencopotan segera Donald Trump dari jabatan presiden yang tinggal beberapa hari setelah terjadi kerusuhan besar di gedung Kongres AS, Capitol Hill.

 

Jaksa Agung Distrik Columbia Karl Racine meminta Wakil Presiden AS, Mike Pence mengajukan Amandemen ke-25 guna mencopot Donald Trump dari jabatan presiden AS.

 

"Hal ini mengharuskan Wakil Presiden Pence bergerak dan mendapatkan mayoritas suara Kabinet atau mayoritas Kongres untuk segera mencopot Presiden, karena dia jelas-jelas tidak layak untuk menjabat," kata Racine dilansir CNN hari ini.

 

Para anggota Komite Kehakiman DPR AS mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan anggota Kabinet menggunakan Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat untuk memecat Trump dari jabatannya.

 

Desakan senada juga disampaikan para pengusaha AS. Asoasiasi Produsen Nasional di AS mendesak pemecatan segera Donald Trump dari jabatan presiden AS.

 

Jay Timmons, Ketua asosiasi yang mewakili 14 ribu perusahaan di AS seperti, Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc, dan Toyota Motor Corp menilai kerusuhan di Capitol Hill dipicu oleh hasutan yang dilakukan Trump atas hasil pemilihan presiden AS.

 

Kongres Amerika Serikat mengukuhkan kemenangan Joe Biden atas Donald Trump setelah merampungkan penghitungan suara elektoral (electoral college) pada Rabu (6/1).

 

Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menolak keberatan yang meragukan kemenangan Biden dalam hasil perolehan suara elektoral di Georgia dan Pennsylvania.

 

Partai Republik juga mengajukan keberatan dengan perolehan suara elektoral di Arizona, Nevada, dan Michigan, tapi ditolak.

 

Pengukuhan kemenangan Joe Biden sebagai pemenang pilpres AS terjadi setelah massa loyalis Trump menyulut kerusuhan di Capitol Hill.

 

Di tempat lain, Richard Haass, Kepala lembaga think tank terkemuka AS, Council on Foreign Relations (CFR) meyakini jika era dunia pasca-AS dimulai, maka pastinya dimulai ketika para pendukung Trump menyerang gedung Kongres AS.

 

Haass mengungkapkan keprihatinannya tentang konsekuensi kerusuhan di Kongres AS terhadap citra internasional negaranya. Ia mengatakan, "Tampaknya kecil kemungkinan ada orang di dunia ini yang akan melihat, menghormati, takut, atau bergantung pada kita dengan cara yang sama (sebelumnya). Jika era pasca-Amerika dimulai, tentu saja hari ini dimulai,".

 

Pengakuan dimulainya era pasca-Amerika oleh kepala think tank politik luar negeri Amerika menunjukkan adanya kekhawatiran besar atas kemerosotan pamor AS yang semakin merosot di berbagai bidang. Sebuah isu yang telah lama diangkat oleh para pemikir politik. Jika selama ini Amerika Serikat diklaim berada di puncak piramida kekuatan dunia sebagai sistem demokrasi liberal terbesar, tapi kini legitimasi dan pengaruh internasionalnya, terutama di bidang politik, dipertanyakan.

 

Faktanya, aksi penyerangan yang dilakukan para pendukung Trump di gedung Capitol Hill mengingatkan kita pada peristiwa politik di negara-negara yang selama ini dianggap tidak berdemokrasi dan terlibat dalam konflik politik internal. Bagaimanapun hal ini menjadi perhatian khusus mitra Washington di Eropa, yang sekarang sangat skeptis terhadap demokrasi di Amerika Serikat.

 

 

 

Jaksa Agung Amerika Serikat mengabarkan kemungkinan tindakan hukum terhadap Presiden Donald Trump terkait serangan dan pendudukan gedung Kongres negara itu.

 

Seperti dikutip ISNA (8/1/2021), Michael R. Sherwin mengatakan, Presiden Amerika bisa berhadapan dengan tuntutan hukum federal karena telah menggerakkan aksi kekerasan dalam unjuk rasa terbaru di Washington, dan serangan para pendukungnya ke gedung Kongres.

 

Sherwin menambahkan, setiap orang yang terlibat dalam penyerangan Kongres, masuk dalam daftar tuntutan hukum federal.

 

Trump dituduh memprovokasi para pendukungnya untuk menyerang Capitol Hill, tempat anggota Kongres Amerika mengesahkan Joe Biden sebagai Presiden baru negara itu. (HS)