Pars Today

Parstoday- Rezim Zionis saat ini tidak saja menyaksikan peningkatan drastis sanksi terhadap lembaga yang berafiliasi dengan mereka termasuk universitas dan pusat ilmiah, bahkan kini sanksi juga menyebar ke tingkat kerja sama militer dan persenjataan antara di antara perusahaan Barat dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Amnesty International meminta negara-negara Eropa untuk mengembargo senjata rezim Zionis. Menurut Parstoday, pernyataan Amnesty International menyatakan: Sanksi ini tidak hanya mencakup embargo senjata, namun beberapa barang yang digunakan dalam rantai produksi senjata tersebut juga harus diembargo.

Setelah dimulainya perang Gaza menyusul operasi Badai al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober 2023 dan kejahatan rezim Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rakyat tertindas di Gaza, terutama genosida dan penggunaan kelaparan sebagai senjata serta menciptakan kelaparan di kawasan ini, gerakan boikot terhadap rezim ini di tingkat global mempunyai dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak institusi dan negara telah menyerukan embargo senjata terhadap Israel.

Permintaan yang diabaikan oleh Amerika Serikat sebagai pendukung utamanya, serta beberapa negara Eropa, khususnya Jerman. Tentu saja, masyarakat di banyak negara Eropa telah mengambil sikap tegas terhadap rezim Zionis dan dengan mengorganisir demonstrasi dan pertemuan serta aksi konsentrasi, mereka menuntut diakhirinya agresi Israel dan bantuan kepada rakyat Gaza.

Michael Fakhri, Pelapor khusus PBB bidang pangan pertengahan bulan Juni 2024, mengatakan: Apa yang kita butuhkan saat ini adalah penerapan sanksi ekonomi dan politik terhadap Israel.

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak atas pangan telah menekankan perlunya sanksi ekonomi dan politik terhadap Israel karena tidak efektifnya tekanan politik dan permintaan berulang-ulang yang tidak terjawab dari Tel Aviv untuk menghentikan perang di Gaza dan genosida dengan tujuan memusnahkan rakyat tertindas di Gaza.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis tidak hanya menyaksikan peningkatan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lembaga-lembaga afiliasinya, termasuk universitas dan pusat ilmiah, namun kini sanksi tersebut juga telah meluas ke tingkat kerja sama militer dan senjata antara perusahaan-perusahaan Barat dan Israel.

Dalam konteks ini, bahkan beberapa negara Eropa telah mempertimbangkan kembali kerja sama dengan perusahaan senjata Israel.

Kantor berita Reuters mengutip dua sumber terpercaya melaporkan bahwa Prancis telah melarang perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran senjata angkatan laut negara tersebut.

Namun, beberapa sekutu Israel di Eropa, terutama Jerman dan Inggris, tetap mendukung rezim Zionis dan terus mengirimkan peralatan militer kepada rezim tersebut, bahkan membela kejahatan Israel selama perang Gaza, terutama pembunuhan warga sipil.

Dalam konteks ini, pidato Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada pertemuan Parlemen Federal Jerman pada 10 Oktober, dalam rangka peringatan satu tahun serangan Israel di Jalur Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, mendapat reaksi luas.

Menlu Jerman dalam pertemuan tersebut seraya mengumbar klaim bahwa Hamas bersembunyi di pusat-pusat konsentrasi warga sipil dan sekolah, mengatakan: Tentu saja arti dari membela diri adalah menghancurkan teroris, bukan hanya menyerang mereka.

Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina pada 15 Oktober mengecam statemen Baerbock yang membela pengeboman tempat-tempat perlindungan pengungsi Palestina di Gaza oleh Israel, dan memperingatkan dampak hukum dukungan terhadap sebuah "negara" yang melakukan kejahatan internasional.

Selain itu, ketika lebih dari 100 Dewan Buruh Muslim di Inggris seraya mengirimkan surat kepada Perdana Menteri negara ini, Keir Starmer, memintanya untuk menghentikan penjualan senjata militer kepada rezim Zionis sepenuhnya dan segera, namun pemerintah London masih tetap penekankan dukungan senjata kepada Israel.

Proses global tentunya berbeda dengan ini, dan mengarah pada eskalasi sanksi terhadap Israel.

Menurut Wall Street Journal, sejak awal serangan rezim Zionis di Gaza pasca operasi badai Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu, arena gerakan pendukung boikot rezim ini telah mengalami perubahan besar. Sebagai hasil dari operasi ini dan perang Gaza berikutnya, beberapa tujuan jangka panjang gerakan boikot Israel dan organisasi pro-Palestina telah tercapai.

Gerakan "Boikot, Divestasi dan Sanksi Israel" (BDS) adalah kampanye internasional untuk memberikan tekanan pada rezim Zionis karena menduduki tanah Palestina dan membangun pemukiman di tanah tersebut. Gerakan yang didirikan pada tahun 2005 dengan dukungan 171 warga Palestina tersebut sejauh ini mampu meraup banyak pengikut di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika. Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, mengatakan tentang gerakan ini bahwa niat para perancangnya adalah "untuk menghancurkan Israel".

Kini setelah satu tahun berlalu dari perang Gaza, seiring dengan meluasnya sanksi terhadap Israel di berbagai bidang, bahkan di negara-negara Barat termasuk di Eropa, Amerika dan Kanada, dapat dikatakan bahwa mimpi buruk para pemimpin Zionis terkait eskalasi keterkucilan rezim ini telah terwujud. (MF)