PBB Kecam Rencana Pemukiman Baru Israel

Sekretaris Jenderal PBB mengutuk rencana pemukiman baru rezim Zionis.

Dewan Tinggi Perencanaan dan Pembangunan Rezim Zionis hari Senin menyetujui pembangunan 5.623 unit pemukiman baru di Tepi Barat.

Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq hari Rabu (29/6/2023) mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk rencana Israel untuk membangun lebih dari 5.500 unit pemukiman baru di Tepi Barat.

"Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menekankan penghentian permukiman di wilayah pendudukan dan menyebut pemukiman Zionis jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB," kata Wakil Jubir PBB.

"Masalah ini akan mengarah pada konsolidasi pendudukan daerah-daerah ini dan menginjak-injak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri," tegas Farhan Haq.

Di sisi lain, Parlemen Eropa dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu menyerukan untuk mengadili rezim Zionis karena melakukan kejahatan perang.

Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa menyatakan penyesalan atas kemajuan terbatas Pengadilan Kriminal Internasional dalam penyelidikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina.

Komite ini menekankan keseriusan Mahkamah Pidana Internasional dalam memajukan penyidikan dan penuntutan di bidang ini.

Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa juga mengumumkan bahwa Uni Eropa harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menangani pemukiman ilegal rezim Zionis di Tepi Barat.

Pada akhir tahun 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334, dan menganggap setiap pembangunan oleh rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina sebagai tindakan ilegal, dan menekankan perlunya penghentian segera semua pemukiman Zionis yang dibangun di Tepi Barat.

Rezim Zionis telah berulang kali melanggar resolusi ini dan bukan hanya tidak menghentikan pembangunan permukiman, bahkan mengintensifkannya.(PH)