Mengapa AS Khawatir Maliki Kembali Menjadi Perdana Menteri Irak?

Pars Today - Ancaman eksplisit Donald Trump untuk memutus bantuan Amerika Serikat ke Irak jika Nouri Al-Maliki terpilih sebagai perdana menteri sekali lagi membawa isu campur tangan Washington dalam persamaan politik Baghdad kembali ke laman utama berita dan telah memicu reaksi luas di Irak dan di antara arus politik Irak.

Pencalonan Nouri Al-Maliki, mantan Perdana Menteri Irak oleh koalisi "Kerangka Koordinasi Syiah" sebagai kandidat perdana menteri, telah diusulkan pada saat kancah politik Irak masih dipengaruhi oleh persaingan internal dan tekanan asing. Kemungkinan kembalinya seorang politisi yang memegang kendali pemerintahan Irak selama delapan tahun ke posisi Perdana Menteri Irak telah disambut dengan penentangan terbuka dari AS. Penentangan yang berakar pada pengalaman masa lalu dan perhitungan geopolitik Washington.

Mengapa AS menentang kembalinya Maliki?

Pemerintah AS, khususnya di bawah Donald Trump, melihat Nouri Al-Maliki sebagai simbol era di mana pengaruh Iran meluas di Irak. Dalam pernyataan intervensionisnya, Trump menggambarkan masa jabatan Al-Maliki sebagai perdana menteri (2006-2014) sebagai penyebab "kemiskinan dan kekacauan" di Irak dan menekankan bahwa terpilihnya kembali Al-Maliki akan menyebabkan pemutusan bantuan AS.

Dari perspektif AS, kedekatan Al-Maliki dengan Tehran dan hubungannya dengan kelompok Syiah yang bersekutu dengan Iran dapat secara serius menantang upaya Washington untuk membatasi pengaruh Iran di Irak.

Kerangka Koordinasi dan pembelaan kedaulatan Irak

Sebagai tanggapan terhadap ancaman Trump, koalisi Kerangka Koordinasi Syiah telah mengadakan pertemuan darurat untuk menekankan sifat Irak dari proses pemilihan perdana menteri dan menolak campur tangan asing. Koalisi ini memperkenalkan Al-Maliki sebagai pilihan yang tepat karena "pengalaman politik dan kemampuan manajerialnya" dan menyerukan kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional.

Reaksi lembaga resmi dan gerakan politik

Dewan Tertinggi Islam Irak juga mengeluarkan pernyataan, dan menganggap pemilihan perdana menteri sebagai masalah kedaulatan sepenuhnya dan mengklarifikasi bahwa masalah ini harus ditentukan berdasarkan kehendak perwakilan rakyat dan tanpa tekanan eksternal.

Sementara itu, gerakan politik Irak menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa partai Sunni menyatakan keraguan tentang kembalinya Maliki dan menganggapnya sebagai faktor yang memperburuk perpecahan politik, sementara para pemimpin Partai Demokrat Kurdistan menyambut baik pencalonan ini dan menekankan perlunya kerja sama nasional.

Konfrontasi antara kehendak domestik dan tekanan eksternal

Pencalonan Nouri Al-Maliki sebagai perdana menteri Irak diusulkan dalam situasi di mana negara ini berada di ambang keputusan penting. Di satu sisi, koalisi Syiah, yang mengandalkan mayoritas parlemen, bersikeras pada hak untuk memilih perdana menteri secara independen, dan di sisi lain, Amerika Serikat mencoba memengaruhi jalannya perkembangan di Baghdad melalui tekanan politik dan ekonomi.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa masa depan politik Irak terkait dengan kemampuan lembaga-lembaga negara untuk menahan intervensi asing. Ujian yang mana pemilihan perdana menteri baru merupakan langkah pertama dan terpenting.(sl)