PM Jepang Kembali Geruduk Tiongkok, Hubungan Dua Negara Makin Panas

ParsToday – Peringatan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, kepada Tiongkok telah memicu eskalasi ketegangan baru antara Tokyo dan Beijing.

Melaporkan dari ParsToday, Minggu, 22 Februari 2026, Sanae Takaichi, setelah kemenangan telak partainya dalam pemilu parlemen dan kembali terpilih sebagai Perdana Menteri, dalam pidato perdananya kembali melontarkan peringatan kepada Tiongkok.

Takaichi, yang sebelumnya pada 7 November 2025 telah memicu ketegangan dengan pernyataannya tentang Taiwan, kembali angkat bicara. Dalam pidato perdananya setelah kemenangan telak dalam pemilu 8 Februari 2026 yang memperkuat posisinya, ia memperingatkan Beijing tentang "penggunaan kekerasan".

Saat itu, dalam sesi parlemen, ia menyatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan akan dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" Jepang dan memerlukan respons dari "pasukan bela diri". Dengan kata lain, menurutnya, serangan Tiongkok ke Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang, dan dalam kondisi itu Tokyo dapat mengerahkan militernya.

Kini, Takaichi, dalam pidato perdananya pasca-pemilu di parlemen, menuduh Tiongkok meningkatkan "aksi pemaksaan". Ia berkomitmen untuk merevisi strategi pertahanan Jepang, melonggarkan pembatasan ekspor militer, dan memperkuat rantai pasok vital.

Perdana Menteri Jepang, setelah mengubah mayoritas tipis Partai Demokrat Liberal menjadi kemenangan telak di pemilu, menyusun agenda untuk menghadapi apa yang dilihatnya sebagai ancaman ekonomi dan keamanan yang meningkat dari Tiongkok dan mitra regionalnya. Merujuk pada meluasnya aktivitas militer Tiongkok, hubungan keamanannya yang erat dengan Rusia, serta peningkatan kemampuan rudal nuklir Korea Utara, Takaichi mengatakan, "Jepang menghadapi lingkungan keamanan paling parah dan kompleks sejak Perang Dunia II."

Dengan memanasnya hubungan Tiongkok-Jepang, kabinet Jepang pada Desember 2025 menyetujui paket belanja rekor untuk tahun fiskal yang dimulai April 2026, termasuk peningkatan anggaran militer tahunan sebesar 3,8 persen menjadi 9 triliun yen (58 miliar dolar AS).

Dalam pidatonya, ia menambahkan bahwa pemerintah berencana merevisi tiga dokumen keamanan utama Jepang untuk merumuskan strategi pertahanan baru, serta mempercepat tinjauan aturan ekspor militer untuk memperluas penjualan luar negeri dan memperkuat industri pertahanan. Ia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Tiongkok telah mengintensifkan upaya untuk mengubah status quo secara sepihak melalui kekerasan atau paksaan di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Masa jabatan Takaichi sebelumnya selama empat bulan diwarnai sengketa diplomatik dengan Tiongkok, setelah ia mengklaim Jepang dapat mengerahkan militer untuk menghadapi serangan apa pun ke Taiwan yang juga mengancam wilayah Jepang.

Yang penting, dengan memanasnya hubungan Tiongkok-Jepang, Tokyo berharap AS, sebagai sekutu utama dan penjamin keamanannya, akan mengambil sikap tegas dan terbuka mendukung Jepang. Namun, pemerintah AS hanya mengirimkan pesan dukungan melalui kedutaannya di Jepang, sementara pejabat tinggi Washington enggan menyatakan sikap terbuka.

Situasi ini mengecewakan Jepang. Dari sudut pandang Jepang, diamnya AS tidak hanya mengirimkan pesan lemah ke Tiongkok, tetapi juga dapat mempertanyakan kredibilitas aliansi keamanan Washington-Tokyo di mata publik Jepang dan kawasan.

Krisis terkini antara Tiongkok dan Jepang menunjukkan bahwa Tokyo tengah bertransisi dari "ambiguitas strategis" menuju "kejelasan strategis terbatas". Jepang lebih siap dari sebelumnya untuk memainkan peran lebih aktif dalam keamanan Asia Timur, sejalan dengan kepentingan Barat. Namun perubahan pendekatan ini membutuhkan dukungan nyata dari Amerika, yang pada praktiknya tidak sepenuhnya terwujud.

Hal ini membuat Jepang merasa perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi Tiongkok dan tidak bisa hanya mengandalkan dukungan terbuka AS. Tindakan balasan politik dan ekonomi Beijing juga semakin memperjelas keterbatasan Jepang di hadapan Tiongkok.(sl)