Alarm Ekotoksikologi bagi Perguruan Tinggi, Negara, dan Warga

Khusnul Yaqin, Guru Besar Ekotoksikologi Perairan, Universitas Hasanuddin

Temuan bahwa sekitar sepertiga ikan di pulau-pulau Pasifik mengandung mikroplastik harus dipahami sebagai peringatan biologis atas tekanan pencemaran yang telah melampaui ambang kewajaran ekologis. Dalam perspektif ekotoksikologi, keberadaan mikroplastik dalam tubuh ikan mencerminkan paparan kronis, membuka peluang terjadinya bioakumulasi, serta meningkatkan risiko transfer partikel dan senyawa toksik terkait melalui rantai makanan hingga ke manusia.

Laporan survei yang menjadi dasar pemberitaan ini dipimpin oleh Jasha Dehm dari University of the South Pacific, sebuah universitas regional yang berbasis di Fiji, bersama tim peneliti yang menganalisis ribuan sampel ikan dari berbagai negara kepulauan Pasifik, termasuk Fiji, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. 

‎‎Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah PLOS One tersebut menunjukkan prevalensi mikroplastik pada ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat pesisir, sehingga mempertegas urgensi pendekatan ilmiah terpadu dalam memantau, memahami, dan mengendalikan dampak pencemaran plastik terhadap kesehatan ekosistem dan ketahanan pangan kawasan.‎‎

Partikel-partikel ini bukan sekadar fragmen plastik pasif; ia berfungsi sebagai pembawa senyawa toksik seperti logam toksik, polutan organik persisten, serta aditif kimia plastik yang dapat terlepas di dalam saluran pencernaan organisme. Dampaknya tidak berhenti pada gangguan fisik, tetapi dapat memicu stres oksidatif, inflamasi jaringan, perubahan metabolisme, hingga gangguan pertumbuhan dan reproduksi.‎‎

Bagi masyarakat kepulauan Pasifik yang menggantungkan hidup pada sumber daya perikanan, kontaminasi mikroplastik memiliki implikasi ekologis sekaligus sosial-ekonomi. Penurunan kualitas ikan berarti ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan publik, dan keberlanjutan ekonomi pesisir. Dalam kerangka precautionary principle, data ini menuntut respons sistemik yang tidak parsial dan tidak reaktif.‎‎

Universitas memiliki tanggung jawab ilmiah untuk melakukan penelitian monitoring secara kontinyu dan terstandar. Pemantauan harus mencakup kolom air, sedimen, serta organisme sentinel pada berbagai tingkat trofik. Analisis tidak cukup berhenti pada kuantifikasi partikel, tetapi perlu dikaitkan dengan biomarker toksisitas untuk memahami dampak subletal jangka panjang. ‎‎

Dengan desain longitudinal, universitas dapat memetakan tren temporal dan spasial sehingga kebijakan berbasis data dapat dirumuskan secara presisi.‎‎Laboratorium identifikasi polimer berbasis spektroskopi perlu diperkuat agar data memiliki validitas ilmiah tinggi dan dapat menjadi rujukan nasional maupun regional.‎Namun riset saja tidak memadai.‎‎

Universitas juga harus menjadi motor inovasi teknologi tepat guna, khususnya dalam pengembangan sistem pirolisis skala terdesentralisasi.Transformasi sampah plastik menjadi bahan bakar melalui pirolisis merupakan salah satu strategi realistis dalam kerangka ekonomi sirkular.‎‎Teknologi ini perlu dikembangkan hingga mencapai tingkat kesiapan teknologi yang matang, efisien, aman, dan ramah lingkungan. Reaktor skala kecil dan menengah harus dirancang adaptif terhadap kondisi lokal, mudah dioperasikan, serta memiliki standar emisi yang terkontrol.‎‎

Lebih jauh, diperlukan kebijakan progresif di mana setiap wilayah administratif setingkat kelurahan atau desa (RW) diwajibkan memiliki unit teknologi pirolisis tepat guna yang mampu mengonversi sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Dengan pendekatan ini, sumber pencemaran diputus dari hulu. Plastik tidak lagi bocor ke sungai dan laut, tetapi diolah langsung di komunitas menjadi produk bernilai ekonomi. ‎‎Sistem ini juga membuka peluang kewirausahaan lokal dan memperkuat partisipasi warga dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.‎‎Pemerintah memegang peranan strategis dalam mendukung transformasi tersebut.

Dukungan regulatif dan fiskal sangat diperlukan untuk mempercepat penyempurnaan teknologi pirolisis, termasuk standarisasi desain, sertifikasi keselamatan, serta insentif bagi daerah yang berhasil mengimplementasikannya. Pemerintah juga harus mengintegrasikan hasil monitoring akademik ke dalam kebijakan nasional pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran laut. Tanpa integrasi ini, data ilmiah tidak akan bertransformasi menjadi tindakan struktural.

‎‎Masyarakat, pada sisi lain, harus terlibat aktif melalui sistem bank sampah dan praktik pemilahan sejak dari rumah. Bank sampah tidak lagi sekadar tempat penampungan, melainkan simpul logistik yang memasok bahan baku bagi unit pirolisis komunitas. Perubahan perilaku konsumsi, pengurangan plastik sekali pakai, dan disiplin dalam pengelolaan limbah menjadi fondasi dari seluruh sistem ini.‎‎

Tanpa partisipasi warga, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif.‎Temuan tentang mikroplastik dalam ikan Pasifik adalah cermin dari relasi kita dengan material sintetis yang kita produksi secara masif tanpa perencanaan siklus hidup yang memadai. Ekotoksikologi menunjukkan bahwa dampak pencemaran bersifat kumulatif dan sistemik; oleh karena itu, solusi pun harus bersifat terintegrasi dan berjangka panjang. ‎‎

Universitas menyediakan ilmu dan inovasi, pemerintah membangun kerangka kebijakan dan dukungan, masyarakat menjalankan praktik kolektif di lapangan.‎Jika monitoring dilakukan secara konsisten, teknologi pirolisis tepat guna dikembangkan hingga matang dan diwajibkan pada tingkat komunitas, serta partisipasi warga diperkuat melalui bank sampah, maka aliran plastik menuju laut dapat ditekan secara signifikan. Tanggung jawab ini bukan hanya urusan lingkungan, melainkan komitmen terhadap kesehatan ekosistem dan keberlanjutan generasi mendatang.