Partai Demokrat AS Memperingatkan: Trump harus Mematuhi Kewenangan Hukum terkait Iran
https://parstoday.ir/id/news/world-i185922-partai_demokrat_as_memperingatkan_trump_harus_mematuhi_kewenangan_hukum_terkait_iran
Pars Today - Demokrat Kongres Amerika Serikat seraya memperingatkan Donald Trump tentang konsekuensi berbahaya dari tindakan militer sepihak terhadap Iran, menegaskan Presiden harus berkonsultasi dengan Kongres.
(last modified 2026-02-22T12:33:42+00:00 )
Feb 22, 2026 19:28 Asia/Jakarta
  • Iran-Amerika
    Iran-Amerika

Pars Today - Demokrat Kongres Amerika Serikat seraya memperingatkan Donald Trump tentang konsekuensi berbahaya dari tindakan militer sepihak terhadap Iran, menegaskan Presiden harus berkonsultasi dengan Kongres.

Menurut laporan IRNA, di tengah berlanjutnya negosiasi nuklir Iran dan Amerika Serikat serta munculnya spekulasi mengenai kemungkinan konfrontasi antara kedua negara, Demokrat di Kongres Amerika Serikat memperingatkan Donald Trump, Presiden negara tersebut, dan menuntut kepatuhannya pada kewenangan hukum Kongres terkait tindakan militer terhadap Iran.

 

Debbie Wasserman Schultz, anggota DPR dari Partai Demokrat negara bagian Florida, menyatakan bahwa Trump harus berkonsultasi dengan Kongres sebelum setiap tindakan militer terhadap Iran dan menjelaskan secara transparan mengapa Iran dianggap sebagai ancaman langsung bagi Amerika Serikat dan mengapa tindakan militer diperlukan. Ia menambahkan bahwa George W. Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, telah mendapatkan otorisasi dari Kongres sebelum menyerang Irak pada tahun 2003.

 

Wasserman Schultz menegaskan bahwa tidak ada indikasi ancaman yang akan segera terjadi dari Iran yang memerlukan serangan militer besar-besaran. Ia menekankan bahwa setiap tindakan militer dari presiden harus disertai dengan konsultasi dan persetujuan Kongres.

 

Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Demokrat di Senat Amerika Serikat, juga pada hari Jumat dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pemerintahan Trump sejauh ini belum menentukan tujuan dan alasan mereka untuk menyerang Iran, dan juga belum meminta otorisasi dari Kongres untuk memulai kampanye militer. Ia menambahkan, "Kongres adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang dan harus menegakkan Undang-Undang Kekuasaan Perang."

 

Trump pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa ia sedang mempertimbangkan opsi-opsi militer terbatas terhadap Iran untuk memaksa Tehran menghentikan pengayaan nuklir. Hal ini terjadi di saat Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dalam wawancara dengan jaringan MSNBC menyatakan bahwa "tidak ada solusi militer untuk program nuklir Iran" dan satu-satunya solusi adalah opsi diplomasi.

 

Di sisi lain, Senator Jack Reed, anggota senior Komite Angkatan Bersenjata Senat, memperingatkan bahwa "serangan pre-emptive terhadap Iran dalam kondisi saat ini akan menjadi kesalahan strategis" dan menyatakan kekhawatirannya tentang konsekuensi yang tidak terkendali dari tindakan semacam itu. Reed menambahkan, "Memulai perang itu mudah, tetapi mengakhirinya akan sangat sulit."

 

Pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasukan militer di kawasan, dan hal ini terjadi di saat Kongres Amerika Serikat tidak secara resmi diberitahu tentang perkembangan ini. Para Demokrat meminta pemerintah untuk berkonsultasi dengan Kongres dalam hal ini dan memberikan penjelasan yang transparan untuk tindakan militer mereka. (MF)