Gaza Berada di Persimpangan antara Gencatan Senjata dan Krisis Kemanusiaan

Bersamaan dengan perkembangan politik dan lapangan terbaru di Jalur Gaza, pernyataan para pemimpin perlawanan Palestina, pembukaan terbatas Pos Perbatasan Rafah, dan meningkatnya tekanan rezim Zionis terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan menunjukkan bahwa wilayah ini telah memasuki tahap yang sensitif dan kompleks; tahap di mana masa depan gencatan senjata, administrasi Gaza, dan kondisi kemanusiaan berada dalam ketidakpastian lebih besar dari sebelumnya.

Setelah pelaksanaan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, diharapkan jalan bagi penurunan ketegangan, perbaikan kondisi kemanusiaan, dan dimulainya proses rekonstruksi menjadi terbuka; namun bukti-bukti lapangan dan posisi resmi pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa rezim Zionis dengan pembatasan baru dan penghalangan pelaksanaan penuh kesepakatan tetap berusaha mempertahankan kondisi tidak stabil di wilayah ini.

Para pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengkritik larangan rezim Zionis terhadap lalu-lintas bebas di Pos Rafah dan menegaskan bahwa Tel Aviv tidak berniat memasuki tahap kedua kesepakatan Gaza. Sementara itu, lembaga-lembaga hak asasi manusia memperingatkan mengenai memperburuk krisis kemanusiaan dan pembatasan kegiatan organisasi bantuan.

Hamas: Israel Menghalangi Lalu-lintas di Rafah

Ghazi Hamad, salah satu pemimpin Hamas, pada Selasa pagi menyatakan bahwa rezim Zionis tidak mengizinkan lalu-lintas normal ke Jalur Gaza. Ghazi Hamad menyebutkan persyaratan yang diterapkan Tel Aviv di Pos Rafah, dan mengatakan bahwa Israel tidak ingin ada yang masuk ke Gaza dan juga tidak mempermudah keluarnya penduduk wilayah ini.

Pejabat Hamas ini juga menegaskan bahwa lanjutan serangan dan tekanan rezim pendudukan menjadi penghalang serius bagi dimulainya komite nasional independen untuk mengelola Gaza, dan menekankan perlunya pendanaan serta kondisi yang memungkinkan komite ini beroperasi.

Hamas Siap Menyerahkan Administrasi Gaza

Hamas mengumumkan bahwa semua persiapan administratif dan pemerintahan telah disiapkan untuk penyerahan penuh administrasi Jalur Gaza kepada komite nasional independen.

Hazem Qassem, juru bicara Hamas, menegaskan bahwa begitu komite ini memasuki Gaza, proses transfer wewenang akan dimulai secara transparan dan menyeluruh, dan komite tinggi yang terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok Palestina, masyarakat sipil, dan lembaga internasional akan mengawasi proses ini.

Menurut juru bicara Hamas, tujuan dari langkah ini adalah memfasilitasi rekonstruksi dan perbaikan kondisi kemanusiaan setelah berbulan-bulan perang dan kehancuran.

Tekanan terhadap Lembaga Kemanusiaan dan Peringatan HAM

Seiring dengan perkembangan ini, seorang pejabat hak asasi manusia Palestina mengkritik keputusan rezim Zionis untuk menghentikan kegiatan organisasi “Doctors Without Borders” di Jalur Gaza.

Samir Zaqout, wakil Direktur Pusat HAM Al-Mizan, menilai penghentian kegiatan organisasi ini sebagai bagian dari kebijakan tekanan sistematis terhadap lembaga kemanusiaan, dan memperingatkan bahwa lanjutan tren ini bisa menyebabkan penghapusan bertahap puluhan organisasi bantuan serta memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.

Pembukaan Terbatas Rafah; Langkah yang Belum Memadai

Di tingkat internasional, pejabat PBB dan Uni Eropa menilai pembukaan terbatas Pos Rafah sebagai hal positif tetapi tidak memadai.

Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, menekankan bahwa Rafah harus menjadi pos perbatasan kemanusiaan yang nyata untuk pengiriman bantuan secara luas.

Selain itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri Inggris menuntut penghapusan pembatasan segera dan fasilitasi kegiatan para pekerja bantuan kemanusiaan.

Prospek Gencatan Senjata yang Kabur

Perkembangan ini terjadi sementara lembaga internasional memperingatkan bahwa tanpa aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan pelaksanaan penuh komitmen gencatan senjata, pembukaan terbatas pos perbatasan tidak akan memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Gaza; suatu kondisi yang dapat kembali menjadikan Jalur Gaza sebagai pusat krisis baru di kawasan.(PH)