PBB, Harapan Teroris dan Pendukungnya di Suriah

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (20/12) menyetujui penempatan pasukan PBB di kota Aleppo di Suriah untuk mengawasi relokasi teroris dan menyusun laporan soal nasib warga sipil di kota tersebut.

Seluruh 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui draf resolusi yang diusulkan Perancis yang kemudian direvisi atas tekanan Rusia. Rusia menekankan bahwa resolusi tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga menutup kemungkinain intervensi dalam urusan dalam negeri Suriah.

Berdasarkan pertimbangan itu, dalam resolusi Dewan Keamanan PBB disebutkan bahwa pengawasan pasukan PBB di Aleppo harus dilakukan secara netral.

Penetapan resolusi Dewan Keamanan PBB itu merupakan resolusi pertama soal Suriah yang disetujui secara aklamasi, dalam beberapa bulan terakhir. Muncul semacam perubahan di kancah internasional terkait masalah Suriah pasca pembebasan Aleppo.

Akan tetapi perubahan tersebut bukan berarti perubahan peran positif Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam krisis di Suriah dan bahwa analisa dampaknya bergantung pada kinerja mendatang lembaga internasional itu menyangkut resolusi tersebut.

Dalam kondisi ini, Suriah menyatakan akan menyambut segala bentuk itikad baik dalam penetapan resolusi DK PBB. Akan tetapi transformasi Suriah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan, meski pemerintah Damaskus menjalin koordinasi positif dalam urusan kemanusiaan, akan tetapi PBB tidak melaksanakan tugasnya dengan baik di Suriah.

Salah satu bukti nyatanya adalah sikap pasif Perserikatan Bangsa-Bangsa menyakut berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah-wilayah yang diduduki teroris serta berbagai tindak kejahatan tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris terhadap warga sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengambil langkah atau resolusi dalam hal ini. Di saat para teroris sibuk dengan berbagai kejahatan anti-kemanusiaan, pemenggalan kepala dan pembakaran hidup-hidup korban mereka, PBB bersikap seolah tidak ada peristiwa penting yang sedang terjadi.  

Namun ketika militer dan pasukan relawan Suriah dan Irak berusaha membersihkan negara mereka dari para teroris serta mencapai keberhasilan besar, mendadak masyarakat internasional seperti baru terjaga dari tidur dan menjawab seruan para teroris serta menyerukan kekhawatiran soal kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.  

Standar ganda PBB ini merupakan imbas dari tekanan dan dikte dari sejumlah pemerintah Barat pendukung teroris. Contoh terbarunya adalah agitasi dan propaganda miring atas keberhasilan dan kemenangan berharga militer Suriah dan pasukan relawan rakyat melawan teroris dan dalam pembebasan Aleppo. Para teroris dan pendukung mereka setelah kekalahan memalukan di medan pertempuran, mereka sedang memanfaatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghambat atau menggagalkan pembebasan Aleppo oleh militer Suriah dan sekutunya. Namun hal itu direaksi sigap oleh Rusia dengan mengancam akan memveto jika ternyata ada indikasi untuk intervensi dalam resolusi baru DK PBB.(MZ)