Pelanggaran Gencatan Senjata di Suriah

Gencatan senjata nasional di Suriah baru berumur sepuluh hari, tapi kelompok-kelompok bersenjata secara rutin melanggar kesepakatan itu dan dalam aksi terbarunya, mereka memutuskan aliran air di distrik Wadi Barada di pinggiran Damaskus. Aksi ini memaksa tentara Suriah untuk terjun ke lokasi dan melancarkan operasi militer.

Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam wawancara dengan media Perancis, mengatakan pemerintah Suriah siap untuk melakukan perundingan dengan kubu oposisi di Astana, Kazakhstan.

"Delegasi Damaskus akan melakukan pembicaraan dengan oposisi yang memiliki basis massa di Suriah untuk membahas persoalan negara. Pemerintah tidak akan berunding dengan oposisi yang mewakili Arab Saudi, Perancis dan Inggris," tegasnya.

Sejak pecahnya krisis Suriah pada Maret 2011, masalah menegakkan gencatan senjata selalu menjadi salah satu proposal untuk menghentikan perang di negara itu. Desakan gencatan senjata selalu datang menjelang kemenangan militer Suriah dalam menumpas teroris.

Ketika militer Suriah sudah menguasai 99 persen bagian timur Aleppo, para pemimpin Barat yang mendukung teroris kembali mewacanakan gencatan senjata di Suriah. Gagasan ini tentu saja ditentang oleh pemerintah Damaskus dan sekutunya.

Pemerintahan Assad menyetujui gencatan senjata setelah kemenangan penuh militer Suriah di Aleppo, tapi kesepakatan ini juga dilanggar oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Babak baru gencatan senjata diumumkan pada 30 Desember 2016. Sayangnya, kelompok-kelompok bersenjata melanggar gencatan senjata dan memblokir pasokan air minum Damaskus di distrik Wadi Barada. Daerah ini merupakan pusat penyuplai air minum untuk masyarakat ibukota Suriah.

Pemerintah Suriah dan kubu oposisi gagal mencapai kesepakatan di distrik Wadi Barada. Dengan demikian, militer Suriah melanjutkan operasinya di daerah tersebut.

Dalam hal ini, Presiden Assad mengatakan, "Anasir bersenjata telah menduduki sumber utama air Damaskus dan lebih dari lima juta warga sipil tidak menerima pasokan air sejak tiga pekan lalu. Tentara Suriah akan berupaya maksimal untuk membebaskan distrik itu."

Beberapa kelompok oposisi menjadikan operasi militer Suriah sebagai pembenaran untuk meninggalkan kesepakatan gencatan senjata. Mereka menuding militer Suriah melanggar gencatan senjata, padahal Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) di Damaskus, Jan Egeland menyebut pemutusan air minum untuk warga sipil sebagai kejahatan perang.

OCHA memperingatkan bahwa pemutusan air akan menyebabkan penyebaran penyakit menular terutama di tengah anak-anak, di samping membebani pengeluaran keluarga karena harus membeli air dari penjual swasta.

Kelompok bersenjata dan teroris sudah sering memutuskan pasokan air untuk menekan tentara Suriah, yang sedang melakukan operasi di kantong-kantong mereka. (RM)