Hamas: Langkah Otorita Ramallah Kontradiksi dengan Demokrasi
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menilai keputusan Otorita Ramallah menggelar pemilu daerah (pilkada) hanya di Tepi Barat dan mengecualikan Jalur Gaza sebagai pemicu eskalasi friksi internal.
Abdul-Latif al-Qanu, juru bicara Hamas Rabu (1/3) saat diwawancarai Pusat Informasi Palestina menyatakan, keputusan Hamdallah, perdana menteri Otorita Ramallah menggelar pemilu walikota di Tepi Barat diambil berdasarkan keinginan Fatah dan akan menghancurkan proses demokrasi dan partisipasi politik.
Al-Qanu menjelaskan, keputusan pemerintah Rami Hamdalah merupakan langkah provokatif terhadap realita yang ada dan memperumit kondisi Palestina. Menurutnya Hamas menuntut penyelenggaraan pemilu yang sehat dan bebas tanpa aksi perburuan serta penangkapan anggotanya di Tepi Barat.
Jubir Hamas menekankan bahwa keputusan pemerintah Ramallah di tahap sebelum penyelenggaraan pilkada di beberapa bulan lalu telah mendorong kegagalan pemilu.
“Semua pihak harus komitmen dengan kesepakatan yang diambil antara kubu Palestina dan komisi pusat pemilu, karena partisipasi di pemilu tanpa partisipasi nasional tidak mungkin dapat diraih,” papar al-Qanu.
Al-Qanu menjelaskan, tujuan dari aksi dinas keamanan di Tepi Barat dan penerapan kontrol keamanan ketat serta penangkapan politik anggota Hamas merusak proses demokrasi di Palestina.
Pemerintah Otorita Ramallah di sidangnya hari Selasa di Bethlehem memutuskan untuk menyelenggarakan pilkada di Tepi Barat serta mengecualikan Jalur Gaza di pemilu kali ini. (MF)
