EU Kaji Sanksi Dagang untuk Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Pars Today - Menurut para diplomat dan pejabat, para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin (13/7) akan mengkaji penghentian perdagangan dengan permukiman-permukiman Zionis ilegal di Tepi Barat.

Sebagaimana dilaporkan IRNA mengutip Reuters, 13 Juli 2026, dua pejabat senior Uni Eropa mengatakan bahwa pembahasan ini akan didasarkan pada dokumen rahasia dari Komisi Eropa yang mengajukan tiga opsi berbeda, termasuk pengenalan sistem izin impor, tarif yang bersifat pencegah, atau pelarangan total.

Uni Eropa selama ini mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan penting mengenai kebijakan Asia Barat karena perbedaan mendalam dan lama di antara 27 negara anggotanya, terutama terkait konflik Israel-Palestina.

Namun, tekanan dari negara-negara anggota untuk mengambil tindakan terhadap permukiman Zionis dalam beberapa bulan terakhir meningkat, disebabkan oleh meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel serta rasa frustrasi terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang terus memperluas pembangunan permukiman.

Pada bulan Mei, Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap empat entitas dan tiga individu karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat konsultatifnya pada Juli 2024 menyatakan bahwa pendudukan wilayah-wilayah Palestina dan pembangunan permukiman di Tepi Barat oleh Israel adalah ilegal, dan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah hubungan dagang atau investasi di permukiman-permukiman tersebut.

Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri Israel, tahun lalu menggambarkan upaya beberapa pemerintah Eropa untuk melaksanakan pendapat konsultatif ini sebagai tindakan yang "memalukan".

Lembaga-lembaga PBB dan sebagian besar negara menganggap pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.

Pejabat senior Eropa yang tidak disebutkan namanya ini menambahkan bahwa pada hari Senin akan ada diskusi mengenai opsi-opsi tersebut, dan mereka akan memperoleh gambaran tentang posisi semua negara anggota.

Para diplomat mengatakan bahwa kemungkinan besar pada hari Senin (13/7) tidak akan ada keputusan resmi mengenai tindakan apa pun.(Sail)