Berlanjutnya Friksi Antara Qatar dan Kuartet Arab

Telah dimulai mediasi baru untuk menyelesaikan friksi antara Qatar dan empat negara Arab, sementara Menlu Qatar, Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani, kembali menekankan bahwa negara ini akan hadir di meja perundingan agar kedaulatan Qatar tidak terusik.

Menlu Oman, Yusuf bin Alawi, pada Kamis (7/9/2017), berkunjung ke Doha, ibukota Qatar dan bertemu dengan Syeikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir Qatar, membicarakan friksi internal Arab.

Bersamaan dengan kunjungan tersebut, Sabah al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah, Emir Kuwait, juga berkunjung ke Washington, untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden AS Donald Trump, membicarakan isu yang sama. Usai dialog tersebut, Trump langsung menghubungi Emir Qatar, Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Telah dimulai tahap baru upaya mediasi untuk penyelesaian krisis Arab oleh Amerika Serikat, Kuwait dan Oman. Friksi itu muncul sejak 5 Juni dan telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Meski telah diupayakan mediasi, namun hingga kini belum ada indikasi dalam peredaan friksi. Pernyataan yang saling bertentangan antara Emir Kuwait dan Menlu Qatar serta statemen empat negara Arab pemberlaku sanksi pada Jumat pagi (8/9/2017), mensinyalir berlanjutnya friksi antara Qatar dan kuartet Arab.

Emir Kuwait dalam pertemuan dengan Trump mengatakan, "Pemerintah Doha telah melayangkan surat untuk perundingan guna memberikan jawaban positif terhadap tuntutan negara-negara Arab." Sementara itu, Menlu Qatar setelah bertemu dengan mitranya dari Oman mengatakan, 13 persyaratan yang diajukan negara-negara pemberlaku sanksi, bertentangan dengan kedaulatan Qatar. Doha hanya akan berunding jika kedaulatannya dihormati dan sesuai dengan ketentuan internasional.

Empat negara Arab sendiri pada Jumat pagi dalam sebuah statemen mereaksi cepat pernyataan Emir Kuwait dan Menlu Qatar dan menyatakan, "Penentuan syarat oleh Qatar untuk perundingan pelaksanaan persyaratan 13 poin, menunjukkan ketidakseriusan Qatar untuk memberantas sumber-sumber pendanaan terorisme."

Pernyataan kuartet Arab itu bagaikan siraman air yang memadamkan api dalam upaya untuk mereduksi friski dan mengakhiri sanksi terhadap Qatar yang dituding mendanai terorisme.

Pertanyaannya adalah, mengapa upaya-upaya untuk mereduksi friksi tidak membuahkan hasil? Mengapa tidak ada indikasi ketertarikan dua pihak untuk mereduksi friksi? Jawabanya dapat dicari pada dua kata kunci penting yaitu "independensi" dan "perspektif senioritas".

Pemerintah Qatar berpendapat bahwa perundingan untuk pelaksanaan 13 syarat yang diberikan oleh kuartet Arab melanggar kedaulatannya, karena pada hakikatnya 13 persyaratan tersebut akan mengubah politik dan strategi Qatar menjadi negara dependen. Adapun alasan kedua adalah "perspektif senioritas" Arab Saudi. Riyadh tetap menekan Doha menerima 13 persyaratan tersebut tanpa pre-kondisi, karena Arab Saudi menilai dirinya sebagai pihak yang paling senior di Dewan Kerjasama Teluk Persia (PGCC).  Arab Saudi menilai dirinya sebagai kekuatan superior di antara negara-negara Arab dan oleh karena itu dapta mendikte strategi dan politik negara-negara Arab lain termasuk Qatar.(MZ)