Lawatan Sekjen Liga Arab ke Irak

Seiring semakin dekatnya penyelenggaraan referendum pemisahan diri Kurdistan dari pemerintahan pusat Irak, sekjen Liga Arab mengunjungi Baghdad untuk menemui pejabat tinggi negara Arab itu.

Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit tiba di Baghdad hari Sabtu, 9 September 2017. Kunjungan selama dua harinya itu diawali dengan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Haider Al Abadi di Baghdad, kemudian ia mengunjungi Arbil untuk berdialog dengan pemimpin wilayah otonomi Kurdistan Irak, Masoud Barzani.

Dalam kunjungan tersebut, sekjen Liga Arab menyerukan terjaganya keutuhan teritorial Irak, dan komitmen semua pihak terhadap undang-undang dasar negara ini, serta melanjutkan dialog antara Baghdad dan Arbil. 

Sekitar dua pekan lagi tersisa dari hari penyelenggaraan referendum penentuan nasib pemisahan diri Kurdistan dari wilayah Irak. Masoud Barzani yang menempatkan referendum ini sebagai "Harga Diri Politik" tetap melanjutkan rencananya, meskipun muncul berbagai penolakan dan penentangan dari berbagai kalangan, bahkan dari pihak Kurdistan Irak sendiri. Barzani juga menentang usulan sekjen Liga Arab yang menyampaikan seruannya untuk membatalkan penyelenggaraan referendum Kurdistan dalam pertemuan di Arbil.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat Irak di Baghdad memandang referendum Kurdistan ilegal serta hasilnya tidak sah dan tidak mengikat. Tidak hanya itu, para pejabat Irak memandang penyelenggaraan referendum sebagai bentuk agresi terhadap kedaulatan Irak. Sebab menimbulkan pemisahan sebagian wilayah Irak yang diakui secara legal oleh aturan internasional dan undang undang dasar negara Arab itu. Ironisnya, di tubuh faksi-faksi Kurdistan sendiri, berbagai kelompok seperti Gerakan Perubahan dan Jamaat Islam Kurdistan serta sebagian anggota Liga Nasional Kurdistan secara resmi menentang penyelenggaraan referendum tersebut.

Tampaknya, Barzani tetap memaksakan diri untuk menggelar referendum pemisahan diri Kurdistan dari pemerintahan Irak karena masalah ini telah menjadi semacam harga diri politik yang dilekatkan terhadap dirinya. Pasalnya, di satu sisi posisi Barzani sebagai pemimpin Kurdistan sendiri tidak bisa dijustifikasi. Di sisi lain, ia berupaya menjadi "Pahlawan" bagi Kurdistan demi melanggengkan kekuasaannya di wilayah itu.

Sementara itu, gelombang penentangan rakyat wilayah Kurdistan terhadap referendum Kurdistan semakin deras dari sebelumnya. Para tokoh masyarakat dan agamawan hingga analis politik berkeyakinan bahwa penyelenggaraan referendum Kurdistan merugikan kepentungan umum, terutama dimensi ekonominya, yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungannya.

Masalah penting dari isu ini berkaitan dengan kunjungan Aboul Gheit dan seruannya supaya Barzani membatalkan penyelenggaraan referendum Kurdistan, yang menunjukkan sikap jelas Liga Arab dalam masalah referendum tersebut. Dengan kata lain, Sekjen Liga Arab secara resmi menentang penyelenggaraan referendum pemisahan diri Kurdistan dari pemerintah pusat Irak. Oleh karena itu, penentangan terhadap referendum Kurdistan tidak hanya datang dari negara seperti Iran, Turki, Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa saja, tapi juga menunjukkan penentangan negara-negara Arab yang direpresentasikan oleh kunjungan Aboul Gheit ke Irak. Dengan demikian, jika hasil referendum ini positif, maka belum tentu akan diakui oleh negara-negara di kawasan sendiri.