Patuhi AS, Saudi Langgengkan Konflik dengan Qatar

Statemen terbaru Adel Al Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi terkait ketegangan negaranya dengan Qatar, menunjukkan bahwa eskalasi konflik dua negara Arab itu kembali memanas.

Adel Al Jubeir, Ahad (10/9/2017) dalam jumpa pers bersama dengan Sergei Lavrov, Menlu Rusia mengatakan, krisis Qatar kembali ke era 20 tahun lalu karena kebijakan permusuhan yang diterapkan pemerintah Doha terhadap negara-negara kawasan.

Al Jubeir kembali mengklaim bahwa Qatar harus menghentikan dukungannya atas terorisme, berhenti melindungi buronan, tidak mengintervensi urusan internal negara lain dan harus memenuhi tuntutan kami sehingga lembaran baru dalam hubungan kita dapat dibuka kembali.

Pada hari Jumat lalu, setelah tiga bulan krisis dan kebuntuan dalam hubungan Qatar dengan empat negara Arab, yaitu Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar melakukan pembicaraan telepon dengan Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Saudi untuk menemukan solusi ketegangan dua negara.

Akan tetapi, hanya berselang beberapa jam setelah kontak telepon itu, putaran baru ketegangan Qatar-Saudi dimulai. Pasalnya stasiun televisi Al Arabiya dan beberapa media Saudi yang lain, langsung menyimpangkan pembicaraan telepon Emir Qatar dengan Mohammed bin Salman. Mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa Doha bertekuk lutut di hadapan Riyadh.

Kantor berita Saudi, SPA (Saudi Press Agency) beberapa jam setelah pembicaraan telepon Emir Qatar dengan Putra Mahkota Saudi mengumumkan, dikarenakan isi pembicaraan telepon kedua petinggi negara itu rentan didistorsi oleh media-media Qatar, maka seluruh konten pembicaraan itu tidak dipublikasikan untuk sementara.

Alasan kontak telepon mengejutkan Emir Qatar dengan Putra Mahkota Saudi, adalah usulan yang diberikan Amerika Serikat kepada Doha. Donald Trump, Presiden Amerika akhir pekan lalu dalam pembicaraan teleponnya dengan Syeikh Tamim, meminta Emir Qatar itu untuk menjadi pihak pertama dan terdepan dalam menyelesaikan ketegangan dengan Riyadh.

Emir Qatar yang bahkan sejak tiga bulan lalu menolak berkunjung ke Amerika untuk berdialog dengan petinggi negara itu, akhirnya menerima usulan Trump dan melakukan pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota Saudi. Namun, usulan Washington itu bukan saja tidak manjur, bahkan memperburuk situasi.

Pada kondisi seperti ini, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam pandangan Gedung Putih, bukan Saudi yang harus melangkah lebih dulu untuk menyelesaikan ketegangan dengan Qatar, tapi pemerintah Doha yang harus melakukannya.

Kedua, peristiwa ini menunjukkan bahwa kontak telepon dan dialog yang dilakukan tanpa menghasilkan solusi asasi, tidak akan mampu menyelesaikan konflik, pasalnya Qatar menuntut Saudi untuk menjaga independensi dan menghormati kedaulatan Doha.

Meski demikian, Saudi tetap memandang negara-negara seperti Qatar berada di bawah hirarki dan perintahnya. Oleh karena itu, media-media Saudi berusaha menyampaikan kepada para pemirsanya bahwa Emir Qatar telah menyerah dan bertekuk lutut di hadapan Riyadh.

Statemen Adel Al Jubeir, Menlu Saudi dalam jumpa pers dengan Sergei Lavrov, Menlu Rusia, secara transparan menjadi bukti bahwa usulan bernada perintah seperti yang diberikan Trump pada Doha, tidak akan bisa menurunkan ketegangan Qatar dengan empat negara Arab yang telah lebih dulu memboikot negara itu. (HS)