Suriah Akan Cegah Kehadiran Lebih Luas Militer AS

Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Al-Moallem, mereaksi upaya Amerika Serikat meningkatkan kehadirannya di utara negara ini termasuk di kota Raqqah dan menilaiya ilegal.

Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya sejak Agustus 2014, dengan alasan pemberantasan kelompok teroris Daesh serta tanpa mandat PBB dan ijin pemerintah Suriah, membentuk sebuah koalisi dan menempatkan pasukannya di utara Suriah.

Al-Moallem dalam wawancaranya dengan Russia Today, menilai ilegal kehadiran militer AS di wilayah Suriah dan mengatakan, "Untuk mecegah proses tersebut, Damaskus akan menggunakan mekanisme diplomasi dan setelah itu berbagai jalan lain."

Menteri Luar Negeri Suriah menyinggung serangan repetitif rezim Zionis ke Suriah dalam rangka mendukung para teroris dan mengatakan, "Prioritas Suriah sekarang adalah pemberantasan kelompok-kelompok teroris Daesh dan Front Al-Nusra, akan tetapi jika serangan udara Israel berlanjut, Damaskus akan mereaksinya.

Jet-jet tempur Israel pada 7 September 2017 menarget sebuah pangkalan militer Suriah di wilayah Misyaf di pinggiran provinsi Hama, yang menewaskan dua tentara Suriah dan mengakibatkan kerugian pada pangkalan tersebut.

Di bagian lain pernyataannya, Al-Moallem menyinggung tuntutan Kurdi Suriah dan mengatakan, "Warga Kurdi negara ini mengupayakan wilayah otonomi di dalam perbatasan Suriah dan masalah ini dapat dirundingkan."

Menlu Suriah juga mereaksi referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan Irak dan kembali menekankan dukungan pemerintah Damaskus terhadap integritas dan kedaulatan pemerintah Irak.

Meski muncul penentangan dari dalam negeri, regional dan internasional, Masoud Barzani, demi tujuan-tujuan pribadinya, tetap menggelar referendum di Kurdistan pada Senin (25/9/2017) bahkan di wilayah-wilayah yang masih disengketakan dengan pemerintah pusat Baghdad.(MZ)