Masoud Barzani dan Penangguhan Hasil Referendum

Kantor administrasi Kurdistan Irak mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa hasil referendum pemisahan Kurdistan dari Irak ditangguhkan, dan menyerukan perundingan dengan pemerintah Baghdad.

Ketua komisi pemilu Kurdistan Irak juga mengabarkan penundaan penyelenggaraan pemilu kepala pemerintahan dan ketua parlemen, karena tidak ada kandidat dari partai yang mendaftarkan dirinya. Pasalnya, partai oposisi hingga kini masih menyerukan pengunduran diri Masoud Barzani dari posisinya sebagai kepala pemerintahan Kurdistan Irak.

Reaksi keliru Masoud Barzani menyikapi sikap pemerintah Baghdad pasca penyelenggaraan referendum menyebabkan semakin tingginya friksi antara Arbil dan Baghdad. Pemerintah Irak yang mendapat dukungan dari negara-negara regional dan internasional secara tegas menyikapi sepak terjang separatis pemerintah Kurdistan. Hingga kini, sikap tegas Baghdad tersebut tidak berubah. 

Pemerintah Irak sebelum dan setelah penyelenggaraan referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak menyatakan tidak mengakui hasilnya, dan tidak akan menjalankan keputusan dari hasil referendum tersebut. Mengenai masalah  Kirkuk dan pembersihan wilayah itu dari pasukan Peshmerga sebagai dampak dari kebijakan keliru Masoud Barzani, dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Kini, Barzani menyampaikan usulan penangguhan hasil referendum Kurdistan dan menyatakan siap berunding dengan pemerintah Irak. Sementara itu, Baghdad meminta pembatalan bukan penangguhan sebagaimana disampaikan Masoud Barzani.

Di tingkat lokal, Masoud Barzani juga menangguhkan penyelenggaraan pemilu parlemen dan kepala pemerintahan Kurdistan. Tujuannya untuk menghalangi jatuhnya Masoud Barzani dari struktur kekuasaaan Kurdistan, sekaligus cara mengulur waktu untuk menunggu momentum yang tepat melakukan manuver baru.

Persoalannya, tindakan Barzani tersebut tidak mendapat dukungan dari partai politik dan kelompok massa di Kurdistan sendiri. Sebab mereka menyerukan dibentuknya kabinet penyelamatan nasional di daerah tersebut. Di sisi lain, keputusan tersebut tidak didukung oleh seluruh anggota parlemen Kurdistan. Dari 111 anggota parlemen, hanya 68 orang yang hadir dalam sidang. Dari jumlah tersebut 60 anggota parlemen menyetujui penangguhan selama delapan bulan mengenai penyelenggaraan pemilu parlemen dan kepala daerah.

Sejatinya, orang-orang yang memberikan dukungan tersebut tidak lain dari pihak yang memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan referendum pemisahan kurdistan dari Irak. Dengan kata lain, mereka sebagian besar adalah orang-orang dari partai Demokrat dan sebagian kecil dari uni patriotik Kurdistan. Keputusan tersebut alih-alih meredam friksi, justru sebaliknya menyulut konflik semakin berkobar di wilayah Kurdistan Irak.

Ujung dari masalah ini menunjukkan upaya Masoud Barzani untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun tampak menerima kesalahan, tapi hasilnya tidak bisa meredam kekeliruan yang sudah dilakukan  Barzani dan partainya. Sebab di tingkat lokal Kurdistan sendiri, tingkat ketidakpercayaan  sesama faksi Kurdistan  semakin tinggi melebihi sebelumnya.