Nuklir AS Di Tangan Saudi untuk Saingi Iran ?

Isu nuklir Arab Saudi sedang ramai dibicarakan media-media Barat, sementara Amerika Serikat pada saat yang sama terus menjegal kemajuan program nuklir damai Iran.

Dua pekan lalu, Khalid Al Falih, Menteri Energi Saudi mengatakan, Saudi meminta perusahaan-perusahaan Amerika untuk terlibat dalam pengembangan program listrik bertenaga nuklir negara ini. Ia menegaskan bahwa Saudi tidak akan menggunakan nuklir untuk tujuan militer.

Penegasan ini disampaikan pejabat Saudi namun ia tidak mengatakan apa jaminannya Riyadh tidak akan menggunakan nuklir untuk militer padahal negara itu terbukti melancarkan agresi militer ke Yaman.

Sementara Amerika biasanya meminta negara-negara yang ingin menguasai teknologi nuklir untuk kepentingan damai, menandatangani Perjanjian 123 untuk Kerjasama Perdamaian yang melarang penggunaan nuklir untuk membuat bom, pada tahap produksi bahan bakar.

Namun demikian, rezim Zionis Israel mengumumkan akan menolak menandatangani setiap perjanjian internasional apapun yang bisa menghambat pengayaan uranium rezim ini.

Turki Al Faisal, mantan Kepala Badan Intelijen Saudi yang juga mantan duta besar negara itu untuk Amerika dalam wawancara dengan kantor berita Reuters menuturkan, Riyadh tidak akan melepaskan hak "berdaulatnya" atas teknologi nuklir sipil.

Statemen petinggi Saudi ini semakin meningkatkan kekhawatiran terkait kemungkinan penggunaan nuklir untuk tujuan militer oleh Saudi dengan kedok penggunaan alternatif bahan bakar di negara itu. 

Majalah Amerika, Newsweek dalam laporannya yang berjudul "Saudi akan Menguasai Nuklir dan Mengayakan Uranium untuk Mengkonter Ancaman Iran" menulis, Riyadh beberapa pekan mendatang akan melakukan pembicaraan dengan Amerika untuk menjalin kerja sama di bidang nuklir dan membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengajukan penawaran kontrak milyaran dolar untuk membangun dua reaktor nuklir di Saudi.

Menurut Newsweek, Saudi mengaku, reaktor-reaktor nuklir itu hanya akan digunakan untuk tujuan damai dan non-militer, akan tetapi sikap negara itu tidak jelas, apakah uranium tersebut akan digunakan untuk memproduksi bahan bakar nuklir terkayakan atau tidak.

Sebelumnya, situs berita Bloomberg menulis, pemerintah Amerika tengah mendorong Saudi untuk menerima usulan Westinghouse dan beberapa perusahaan Amerika lainnya untuk membangun reaktor nuklir di negara itu dan ada kemungkinan izin pengayaan uranium juga akan diberikan kepada Saudi sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Hal yang menarik adalah, Washington terlihat begitu bersemangat mengurus program nuklir Saudi, namun di saat yang sama Presiden Donald Trump dengan dalih bahaya nuklir Iran, mengancam keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Ini jelas kontradiksi, di satu sisi mendukung program nuklir Saudi, namun di sisi lain melanggar kesepakatan nuklir Iran. Hal ini membuat sebagian pengamat politik meragukan tujuan terselubung program nuklir Riyadh.

Namun tidak diragukan, dengan memperhatikan kelemahan Saudi di bidang ilmu pengetahuan, maka program nuklir negara itu pantas diduga politis dan hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi Amerika saja. Oleh karena itu, rezim Al Saud dengan bekal iptek yang lemah, jika menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan militer, maka pasti akan menyeret kawasan ke dalam konflik besar.

Selain itu akan tercipta persaingan nuklir sengit dan berbahaya di kawasan, terutama setelah Menteri Energi Amerika dalam kunjungannya ke Qatar dan Uni Emirat Arab memulai dialog dengan kedua negara itu seputar nuklir. (HS)