Peran AS dalam Perang Yaman

Bertepatan peringatan tiga tahun agresi militer Arab Saudi ke Yaman yang mendapat lampu hijau dari Gedung Putih, tuntutan penghentian dukungan AS terhadap rezim Al Saud dalam perang tersebut semakin mengalir deras.

Senator independen AS, Bernie Sanders menyerukan penghentian segera partisipasi AS dalam perang Yaman. Sanders mengungkapkan bahwa anggota DPR AS terutama partai demokrat juga mendesak penghentian intervensi AS dalam perang Yaman. Menurutnya, Kongres AS sejak lama sudah seharusnya menjalankan tanggung jawab ini, dan tidak menyerahkannya kepada presiden.

Beberapa pekan lalu, sejumlah anggota  Kongres AS berupaya menelorkan rancangan resolusi yang berisi penghentian kerja sama militer negara ini dengan Arab Saudi  dalam perang Yaman. Para pendukung rancangan resolusi ini menilai intervensi militer AS dalam perang Yaman tidak mengantongi izin dari Kongres AS. Oleh karena itu, tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Berdasarkan undang-undang wewenang perang yang disahkan pada tahun 1970, keterlibatan AS dalam setiap perang di luar perbatasan negara ini membutuhkan pengesahan dari Kongres, dan pemerintah AS tidak diizinkan untuk memperpanjang penempatan pasukannya dalam perang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Tapi aturan ini terus-menerus dilanggar oleh pemerintah AS yang datang silih berganti. Selama 45 tahun, pemerintahan AS terlibat dalam berbagai perang tanpa mendapatkan izin dari Kongres. Semua itu menunjukkan pelanggaran nyata terhadap undang-undang wewenang perang yang dilangkahi oleh Gedung Putih. Salah satunya adalah keterlibatan AS dalam perang Yaman yang terus berlanjut sejak tiga tahun lalu hingga kini.

Ketika pertama kali Arab Saudi melancarkan agresi militer di Yaman, pejabat tinggi AS yang tidak mendapat izin untuk terlibat dalam perang tersebut mengklaim sedang menumpas Al Qaeda di Yaman. Kini setelah berlalu tiga tahun, Gedung Putih mengklaim hanya memberikan bantuan intelejen kepada Arab Saudi dalam perang Yaman. Padahal faktanya, dukungan AS terhadap Arab Saudi jauh melampaui kerja sama intelejen semata.

Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah AS memicu protes dari anggota Kongres negara ini. Ironisnya, Presiden AS, Donald Trump sebelum menjabat dikenal sebagai orang yang keras memprotes perang. Trump di masa pemilu presiden kerap menyerang Obama yang menghabiskan dana miliaran dolar untuk membiayai perang. Tapi kini pemerintahan Trump justru menjadi mitra utama Arab Saudi yang mengobarkan perang di berbagai negara dunia, termasuk Yaman.

Menteri Pertahananan AS, James Mattis berkeyakinan bahwa intervensi AS dalam perang Afghanistan dan Irak demi mendukung Arab Saudi. Mattis melobi supaya rancangan resolusi penghentian dukungan AS terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman tidak mencapai ambang batas jumlah pendukungnya. Semua ini tidak lepas dari gelontoran dana Arab Saudi terhadap AS, termasuk kontrak senilai 450 miliar dolar yang ditandatangani dalam lawatan Trump ke Riyadh.

Para senator kritis semacam Barnie Sanders mengungkapkan bahwa di Yaman terjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, sebab jutaan orang menderita, mereka kelaparan dan menghadapi wabah menyakit dan minum air tercemar.

Tapi suara mereka dibungkam oleh mayoritas anggota Kongres lainnya yang pasif menyikapi krisis kemanusiaan Yaman. Fakta ini menunjukkan wajah sejati AS yang semakin tersingkap di era Trump dengan dukungan penuhnya terhadap Riyadh dalam kejahatan perang di Yaman.(PH)