Hizbullah Dukung Langkah Ekonomi Kabinet Baru Lebanon

Wakil kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Sheikh Ali Damoush menyambut keputusan pemerintah Lebanon untuk menangguhkan pembayaran utang dan menyerukan persatuan nasional untuk mengatasi krisis yang melanda negara Arab ini.

Sebelumnya, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab hari Sabtu mengumumkan rencana untuk menangguhkan pembayaran utang kepada perusahaan-perusahaan asing demi memusatkan pemulihan kondisi perekonomian nasionalnya.

"Keputusan pemerintah itu lebih sedikit kerugiannya daripada melunasi hutang karena gagal menyediakan likuiditas akan menyebabkan kebangkrutan. Sementara meminjam dari Dana Moneter Internasional (IMF) memiliki konsekuensi harus mematuhi persyaratannya,"  ujar Sheikh Damoush dilansir televisi Al-Manar hari Minggu.

IMF memberikan persyaratan bagi pemerintah Lebanon jika menerima pinjamannya, dengan menyerukan pajak 20 persen dan melakukan privatisasi perusahaan nasional, padahal kondisi perekonomian sedang menghadapi masalah serius.

Sheikh Naim Qassim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah baru-baru ini juga menyampaikan penentangan terhadap persyaratan IMF dalam membantu memberikan pinjaman kepada pemerintah Lebanon.

Lebanon memiliki utang luar negeri dan publik sebesar 2 miliar dolar, dari jumlah tersebut sebanyak 30 juta dolar dalam bentuk utang dan surat berharga dalam mata uang  euro dan pound yang harus dibayar pada bulan Maret, April dan Juni tahun ini, tetapi pemerintah Lebanon tidak mampu membayarnya.(PH)