Dinamika Asia Tenggara, 12 Februari 2022

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai komitmen kemanusiaan Indonesia untuk membantu pengungsi internasional.

Selain itu, Malaysia akan menaikkan upah minimum tahun ini, junta militer Myanmar menyetujui wakil ASEAN menemui pejabat tinggi partai oposisi NLD, dan pasukan junta militer membakar desa di Myanmar.

Indonesia Berkomitmen Bantu Pengungsi Internasional

Indonesia tetap berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, meskipun tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka atau pengungsi internasional.

Pasalnya, Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, saat menerima kunjungan kehormatan Chief of Mission IOM UN Migration, H.E. Mr. Louis Hoffmann di kantornya, Jakarta.

Namun demikian, ungkap Yasonna, Indonesia tetap berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi meskipun kedatangan mereka ke Indonesia hanya transit dan ilegal.

“Sebagai negara non pihak, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para migran asing yang datang sebagai pengungsi. Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global,” kata Yasonna, Rabu (09/2).

Kedatangan Hoffmann ke Jakarta dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam rangka membahas keberlanjutan kerja sama antara International Organization for Migration (IOM) dan Kementerian Hukum dan HAM. Kerjasama dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah pengungsi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melintasi migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.

Keberadaan pengungsi internasional ini menjadi isu sensitif dalam diskursus internasional. Ada banyak alasan mengapa orang keluar dari negara dan menungsi ke negara lain. Mayoritas karena konflik dan ancaman terhadap keselamatan hidup. Beberapa negara menolak kehadiran mereka karena dianggap memberikan gangguan stabilitas keamanan internal.

Malaysia Akan Naikkan Upah Minimum Tahun Ini

Pemerintah Malaysia akan menaikkan upah minimum menjadi sekitar RM 1.500 atau setara Rp5,16 juta per bulan (kurs Rp3.438). Namun jumlah itu belum final karena masih menunggu persetujuan kabinet.

"Saya tidak bisa menyebutkan tingkat upah minimum yang tepat yang diusulkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia, tetapi sekitar RM 1.500 dan di bawahnya," kata Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan, dikutip dari Free Malaysia Today, Senin (7/2/2022).

"Saya merasa upah minimum yang ada harus dinaikkan. Meskipun beberapa karyawan (sektor) swasta dibayar lebih dari itu, tetapi di pemerintah tetap rendah," tambahnya.

Upah minimum Malaysia terakhir dinaikkan pada Februari 2020, dari RM 1.100 menjadi RM 1.200 per bulan. Namun di sektor usaha lain yang tidak terlalu terdampak pandemi, masih mampu menggaji pekerjanya di atas jumlah itu.

"Bahkan, ada yang tidak hanya memberikan upah minimum tetapi juga tunjangan lain seperti akomodasi dan kesejahteraan yang lebih baik," ucap Saravanan seperti dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, Federasi Pengusaha Malaysia (MEF) menilai usulan kenaikan upah minimum nasional menjadi RM1.500, akan mematikan dunia usaha. Menurutnya, saat ini sektor swasta Malaysia masih belum pilih dari pandemi.

"Upah minimum yang baru akan mendongkrak harga barang dan jasa. Biaya operasional pasti akan meningkat, jadi ini bukan waktu yang tepat," tutur Presiden MEF Syed Hussain Syed Husman.

"Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) membentuk lebih dari 90 persen bisnis Malaysia. Pemerintah harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan keberlanjutan mereka," lanjutnya.

Junta Myanmar Setujui Wakil ASEAN Temui Partai Oposisi NLD

Junta militer Myanmar memberikan akses kepada perwakilan ASEAN dari Kamboja untuk bertemu anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam waktu dekat.

Keputusan Junta Militer  ini menindaklanjuti pertemuan virtual pada 26 Januari 2022, antara Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing mengenai akses perwakilan ASEAN bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang dianggap menandai perubahan kecil dalam hasil proses perdamaian Myanmar sejak kudeta militer pada Februari tahun lalu.

Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi telah dipenjara setelah kudeta militer pada Februari 2021.

Lebih dari 1.500 pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 8.500 ditangkap dalam bentrokan dan tindakan represif junta militer terhadap oposisi yang memprotes terjadinya kudeta militer di Myanmar.

Pihak junta militer Myanmar menyalahkan kecurangan pemilu atas kudeta tersebut, tetapi sejauh ini tidak memberikan bukti kecurangan pemilu.

Pasukan Junta Militer Bakar Desa di Myanmar

Pasukan junta militer Myanmar menyerbu sebuah desa di Kabupaten Shwebo dan memaksa penduduknya meninggalkan rumah mereka.

Kantor Berita Burma, Mizzima melaporkan sekitar 100 tentara pemerintah Myanmar hari Rabu (9/2/2022) menyerbu desa dan menembaki semua yang mereka lihat.

Hingga kini, tidak ada laporan korban tewas dari pihak warga sipil dalam serangan yang dilancarkan tentara junta militer Myanmar tersebut.

Sebelumnya, pada peringatan tahun pertama kudeta militer Myanmar, tentara yang berkuasa memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi untuk mempersiapkan landasan bagi pemilihan umum multi-partai di negara ini.

Militer Myanmar menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, dan mendeklarasikan keadaan darurat selama satu tahun.

Sementara itu, sekitar 1.500 orang tewas dan 11.800 ditangkap dalam protes menentang kudeta militer di Myanmar.(PH)