Menelisik Doktrin Politik Luar Negeri Baru Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin menyetujui doktrin kebijakan luar negeri baru negaranya berdasarkan konsep "Dunia Rusia". Doktrin Dunia Rusia adalah sebuah konsep dari para ahli teori konservatif Rusia yang diklaim oleh Barat untuk membenarkan tindakan agresif Rusia.

Doktrin setebal 31 halaman yang disebut "kebijakan kemanusiaan" ini menekankan bahwa Rusia harus mendukung dan melindungi tradisi dan cita-cita dunia Rusia dan memajukannya. Dokumen ini menyatakan bahwa Federasi Rusia mendukung warganya di luar negeri untuk mengakui hak-hak mereka, dan memastikan perlindungan kepentingan mereka serta melestarikan identitas budayanya. Moskow juga harus mengembangkan hubungan dengan wilayah Georgia yang memisahkan diri di Abkhazia dan Ossetia Selatan, serta republik separatis Luhansk dan Donetsk yang memproklamirkan diri di Ukraina timur.

Tampaknya penyusunan dan penandatanganan dokumen ini oleh Presiden Rusia merupakan upaya untuk memberikan kerangka teoritis bagi intervensi asing Rusia, khususnya invasi ke Ukraina pada akhir Februari 2022.

Pada 24 Februari 2022, dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Rusia mengumumkan dekrit operasi militer khusus di Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan republik Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri di Ukraina timur. Putin mengklaim langkah ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang telah dilecehkan dan dibantai oleh rezim Kiev selama delapan tahun, sekaligus membersihkan Ukraina dari kehadiran Neo Nazi.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menjelaskan alasan intervensi militer Rusia di Ukraina, dengan menunjukkan adanya ancaman nyata bagi penduduk Donbass dan Rusia di masa depan, dengan mengatakan, "Kiev yang tidak ingin menerapkan perjanjian Minsk menjadi ancaman nyata bagi penduduk Donbass di masa depan, demikian juga dengan Federasi Rusia. Ini  yang menjadi pertimbangan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina,".

Dokumen strategis tersebut juga menyatakan bahwa hubungan antara Rusia dan mitra senegaranya di luar negeri memungkinkan Moskow memperkuat citranya sebagai negara demokratis yang berusaha menciptakan dunia multipolar di panggung internasional.

Salah satu isu yang berulang kali diangkat dalam satu dekade terakhir, terutama oleh pejabat senior Rusia mengenai penekanan pada penciptaan dunia multipolar sesuai dengan realitas baru di arena global dan munculnya kekuatan internasional baru seperti Cina dan India menghadapi unilateralisme AS. 

Unilateralisme telah menjadi pendekatan dominan AS, terutama di era kepresidenan Donald Trump yang dilanjutkan oleh Joe Biden, presiden AS saat ini, yang mengikuti pendekatan ini di bidang politik luar negeri. Contoh nyatanya adalah pembebanan tuntutan Washington kepada sekutu Baratnya, terutama sekutu Eropa, untuk mendukung penuh Ukraina melawan Rusia. 

Tampaknya dokumen baru kebijakan luar negeri Rusia telah disusun dan ditandatangani oleh Putin mengingat perkembangan baru di arena regional dan internasional, terutama perang di Ukraina dan upaya Moskow untuk membenarkannya dalam kerangka prinsip-prinsip politik luar negeri yang baru. 

Mengingat banyaknya masalah yang dihadapi Rusia di kancah regional dan internasional, Mosow telah dilakukan upaya serius untuk menghadirkan dan menerapkan kebijakan yang tetap menjaga identitas nasional dan kepentingan nasionalnya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor penting di arena internasional.

Selain itu, salah satu poros utama politik luar negeri Rusia adalah perubahan aspek lain dari pendekatan luar negerinya di kancah regional dan global. Menurut dokumen ini, Rusia harus meningkatkan kerja samanya dengan negara-negara Slavia, Cina dan India serta memperkuat hubungannya dengan Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika.

Seiring kelanjutan dari pendekatan sanksi Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Rusia, Moskow telah mengambil kebijakan melihat ke Timur dan menjalin hubungan yang luas dan multilateral dengan negara-negara Timur dan Selatan Asia, Afrika dan Amerika Latin.(PH)