Motif AS Dukung Kerusuhan Terbaru di Iran

Presiden AS, Joe Biden dalam sebuah pernyataan untuk mendukung kerusuhan baru-baru ini di Iran hari Senin mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi baru terhadap pejabat Iran yang diklaim Washington terlibat dalam aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Joe Biden mengklaim, "Amerika Serikat akan memudahkan orang Iran untuk mengakses Internet, termasuk dengan memfasilitasi akses yang lebih besar ke platform dan layanan yang aman,". Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menuduh polisi moral Iran melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan menempatkannya dalam daftar sanksi.  Pejabat AS dalam pernyataan sebelumnya menyebut polisi moral bertanggung jawab atas kematian Mahsa Amini tanpa merujuk pada dokumen apapun.

Tindakan sanksi baru Amerika terhadap Iran dan ancaman baru Biden dalam hal ini sebenarnya bukan masalah baru. Bahkan Iran telah berada di bawah sanksi sepihak oleh Amerika Serikat selama lebih dari empat puluh tahun.

Pengenaan sanksi anti-Iran selama kepresidenan mantan Presiden AS Donald Trump setelah menarik diri dari JCPOA dan meluncurkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran menunjukkan dimensi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Washington memberlakukan sanksi paling berat terhadap bangsa Iran dengan harapan tunduknya Iran pada tuntutan irasional dan ilegal Amerika Serikat, yang selama ini gagal, sebagaimana diakui sendiri oleh pemerintahan Biden.

Meskipun mengetahui dampak sanksi tidak signifikan, tapi Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden terus melanjutkan kampanye tekanan maksimum sejak menjabat, yang berseberangan slogan-slogan sebelumnya. Biden agresif mengumumkan sanksi baru terhadap Iran dengan berbagai dalih. Kali ini, alasan sanksi untuk mendukung kerusuhan baru di Iran dengan dalih kematian Mahsa Amini.

Tujuan Amerika secara terbuka mencampuri urusan dalam negeri Iran dengan menjanjikan layanan akses Internet di satu sisi, dan menjatuhkan sanksi baru terhadap Tehran demi melemahkan pemerintahan Republik Islam Iran. Tampaknya, Biden bermaksud untuk mengadopsi strategi agitasi Donald Trump guna memajukan ambisinya menekan Iran.

Kit Klarenberg, jurnalis investigatif menguraikan perang online Pentagon melawan Iran dari klik tombol di Amerika hingga kekerasan di jalan-jalan Teheran. Menurutnya, protes terbaru di Iran direkayasa dan diprovokasi dari luar. Klaim simpati pemerintah Amerika untuk rakyat Iran dan dukungan mereka bertentangan dengan fakta sebenarnya. Bahkan selama epidemi covid-19 dan Iran sangat membutuhkan barang-barang farmasi dan medis untuk menangani penyakit mematikan ini, Amerika Serikat mencegah pemberian bantuan kepada rakyat Iran. Meskipun mengklaim tidak ada larangan mengirim barang-barang kemanusiaan ini ke Iran, tapi dalam praktiknya, penerapan sanksi sekunder mencegah perusahaan dan bank berinteraksi dengan Iran.

Pemerintah Amerika, yang mengklaim memudahkan warga Iran untuk mengakses Internet, termasuk dengan memfasilitasi lebih banyak akses ke utusan dan layanan aman, ironisnya AS dua tahun lalu menentang Dana Moneter Internasional mengucurkan bantuan ke Iran untuk pembelian obat-obatan, padahal saat itu penyebaran Covid-19 sangat tinggi. Faktanya, klaim yang dibuat oleh Biden mengungkapkan kebohongan klaim Amerika mendukung rakyat Iran. Rakyat Iran tidak akan pernah melupakan sejarah jahat Amerika Serikat terhadap Iran dalam 80 tahun terakhir.

Amerika, bersama dengan pasukan Sekutu, menduduki Iran dalam Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan banyak bencana bagi rakyat Iran. Setelah Perang Dunia II, AS dan Inggris pada tahun 1953 memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan kudeta terhadap Perdana Menteri sah Iran, Mohammad Mossadegh. Setelah itu, AS di 1960-an memaksakan penempatan penasihat militernya untuk mendapatkan kekebalan hukum.

Selain itu, Amerika Serikat adalah pendukung terbesar rezim Shah selama lebih dari 35 tahun. Dari tahun 1953 hingga 1979 M, AS juga memainkan peran penting dalam pembentukan SAVAK, dinas intelejen rezim Shah yang menekan secara represif para pengunjuk rasa. Setelah revolusi Islam, Washington juga berperan dalam memberikan bantuan intelijen, militer dan senjata kepada rezim Saddam selama perang yang dipaksakan. Bahkan pada akhir perang, pesawat penumpang Airbus Iran sengaja ditembak jatuh oleh militer AS, yang menyebabkan lebih dari 290 penumpang dan kru gugur.

Selain itu, Amerika telah memblokir miliaran dolar aset Iran dan memberlakukan ribuan sanksi terhadap Iran. Tidak hanya itu, selama pemerintahan Trump, Amerika Serikat membunuh Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korp Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan-rekannya di Baghdad. Semua ini hanyalah segelintir kejahatan Amerika terhadap Iran dan rakyatnya.(PH)