PBB akan Kaji Kelayakan Legitimasi Taliban
Wakil Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa lembaga internasional ini akan menyelidiki legitimasi pemerintah Taliban di Afghanistan selama dua pekan lagi.
Sejak meraih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban berupaya menunjukkan wajah yang berbeda dari pemerintah sebelumnya untuk mendapat pengakuan dari komunitas internasional, terutama PBB.
Pemerintah Taliban saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi yang parah dan berusaha untuk menjalin interaksi perdagangan dengan dunia demi menggerakkan roda ekonominya. Tetapi komunitas internasional memberikan syarat atas menerima permintaan ini dengan menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penciptaan inklusif di Afghanistan. Berbagai tuntutan internasional ini bertentangan dengan klaim Taliban, dan tidak satu pun yang dipenuhi.
Menurut kantor berita Afghanistan, AVA, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina. J Mohammed hari Selasa (18/4/2023), "Sekretaris Jenderal PBB akan bertemu dengan perwakilan khusus dari negara-negara dunia untuk membahas isu Afghanistan selama dua pekan lagi,"
Dia berharap pertemuan tersebut akan mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengkaji kelayakan legitimasi pemerintah Taliban.
"Kurangnya interaksi dengan Taliban akan menyebabkan pemerintah Afghanistan saat ini membuat keputusan yang lebih buruk untuk warga negaranya sendiri," tegas Amina Mohammed.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB dalam pernyataannya memperingatkan bahwa Taliban tidak mengizinkan karyawan perempuan bekerja di organisasi PBB, dan mengancam akan meninggalkan Afghanistan.(PH)
