Boikot Israel secara Mandiri; Irlandia Terapkan Strategi Independen di Eropa

Parlemen Irlandia mengesahkan draf undang-undang yang menetapkan Rezim Zionis sebagai penjahat yang saat ini tengah melakukan genosida di Gaza, di hadapan mata dunia.

 

Berdasarkan draf undang-undang yang mengikat ini, pemerintah Irlandia, diminta untuk menerapkan sanksi-sanksi perdagangan, perjalanan, dan diplomatik terhadap Rezim Zionis.

 

Parlemen Irlandia, mendesak pemerintah negara ini untuk segera menangguhkan seluruh transaksi di bidang peralatan militer dan senjata dengan Rezim Zionis, melarang izin ekspor barang-barang yang memiliki "fungsi ganda" atau dual-use goods (sipil dan militer), serta melarang penggunaan zona udara, dan bandara-bandara Irlandia, untuk pesawat-pesawat pengangkut senjata Israel.

 

Pengesahan draf undang-undang ini oleh Parlemen Irlandia, dilakukan setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri negara ini Micheál Martin, mengabarkan keputusan Dublin, untuk bergabung dengan gugatan Afrika Selatan, atas Rezim Zionis, di Mahkamah Internasional, ICJ.

 

Beberapa waktu lalu, pemerintah Irlandia mengumumkan akan menjatuhkan sanksi-sanksi independen terhadap Israel. Langkah Irlandia ini dilakukan di luar kerangka Uni Eropa, setelah para pendukung Rezim Zionis di Uni Eropa, menggagalkan upaya Irlandia dan Spanyol.

 

Kedua negara Eropa tersebut bersama Slovenia dan Luksemburg, membentuk aliansi dukungan atas rakyat Palestina, di Benua Eropa, dan mereka berusaha mencegah ekspor produk-produk Israel, ke Eropa, terutama produk makanan dan industri.

 

Sebagaimana diketahui, Uni Eropa adalah sekutu bisnis terbesar Israel, dan transaksi perdagangan Uni Eropa dan Israel, tahun lalu mencapai sekitar 50 miliar dolar Amerika.

 

Pada saat yang sama, awal tahun 2024, Irlandia dan Spanyol, ditambah beberapa negara Eropa lain menuntut penangguhan kesepakatan kemitraan Uni Eropa dan Israel. Masalah ini didukung Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, tapi ditentang negara-negara Eropa pro-Israel, terutama Austria dan Jerman.

 

Irlandia dan Spanyol menegaskan, mengingat keputusan Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, pada Juli 2024 lalu, dan mengeingat pendudukan Tepi Barat oleh Israel, adalah melanggar hukum, maka langkah tersebut harus dilakukan.

 

Sejak beberapa bulan yang lalu, sejumlah laporan mengabarkan upaya Irlandia, untuk menerapkan strategi yang berbeda dengan Uni Eropa, dan memboikot Israel, secara mandiri.

 

Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, sekitar tiga minggu lalu mengumumkan, upaya untuk memberikan hukuman ekonomi atas Israel, akan dilakukan, dan ia percaya negara-negara Eropa, harus membantu merealisasikan keputusan ini.

 

Para pengamat meyakini, Irlandia, kemungkinan juga sudah menjatuhkan hukuman ekonomi atas produk-produk Israel yang lain dengan memboikot barang-barang yang diproduksi di distrik-distrik Zionis di Tepi Barat.

 

Di sisi lain, Uni Eropa, tidak bermaksud merespons dan memberi hukuman khusus atas Irlandia, karena tidak menginginkan munculnya ketegangan internal. Salah satu opsi yang tersedia adalah pelarangan impor pangan dan barang-barang yang diproduksi di distrik-distrik Zionis di Tepi Barat, yang berada di luar garis hijau, dan menurut perkiraan Irlandia, nilai produk-produk tersebut mencapai satu juta euro.

 

Sejak serangan Rezim Zionis, ke Gaza, setelah operasi Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023, terbuka kesempatan bagi gerakan pendukung boikot Israel, untuk menciptakan perubahan besar. Pada akhirnya operasi ini, dan perang Gaza, memberikan dampak terealisasinya beberapa tujuan jangka panjang gerakan boikot Israel, dan organisasi-organisasi pendukung Palestina.

 

Saat ini di bukan ke-14 perang Gaza, seiring dengan meluasnya sanksi Israel, di berbagai bidang bahkan di negara-negara Barat sendiri, termasuk di Eropa, dan di Amerika Latin, mimpi buruk dan ketakutan para pejabat tinggi Israel, terkait memburuknya isolasi Israel, mulai terwujud. (HS)