Mengapa Iran Menyerukan Diakhirinya tanpa syarat Sanksi terhadap Kuba?

Pars Today – Wakil tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut diakhirnya tanpa syarat sanksi terhadap Kuba.

Seperti dilaporkan Pars Today, Amir Saeed Iravani, wakil tetap Iran di PBB Rabu (29/10/2025) di sidang Majelis Umum PBB terkait akhir sanksi AS terhadap Kuba, seraya menekankan bahwa blokade terhadap negara ini harus segera dan tanpa syarat dicabut, mengatakan: Mengakhiri tindakan ini tidak hanya akan membawa bantuan yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Kuba, tetapi juga akan mengirimkan pesan yang jelas dan tegas kepada dunia bahwa era pemaksaan, dominasi, dan penindasan ekonomi harus diakhiri.

Merujuk pada sanksi sepihak AS terhadap Kuba, ia mengatakan: "Tidak diragukan lagi bahwa sanksi sepihak, sebagai tindakan ilegal yang berakar pada arogansi dan unilateralisme, membahayakan multilateralisme, mengganggu stabilitas tatanan dunia, dan merusak semangat asli Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Iravani menekankan: "Kelanjutan sanksi dan blokade sepihak dan tidak manusiawi terhadap Kuba, yang telah diberlakukan selama lebih dari enam puluh tahun dengan dalih mempromosikan demokrasi, merupakan contoh nyata tindakan koersif sepihak terhadap negara yang merdeka dan berdaulat yang secara sistematis telah merusak hak dan kesejahteraan rakyat Kuba."

Ia menambahkan: "Dengan melanjutkan kebijakan sepihak dan koersifnya terhadap negara-negara berdaulat, Amerika Serikat terus mengabaikan seruan bulat dan tegas dari komunitas internasional untuk mengakhiri permusuhannya terhadap Kuba, yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade." Republik Islam Iran sekali lagi menegaskan penentangannya yang tegas terhadap sanksi ekonomi, perdagangan, dan keuangan apa pun terhadap negara-negara berdaulat, termasuk Kuba.

Mayoritas masyarakat internasional, melalui resolusi-resolusi yang berulang kali disampaikan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menolak kelanjutan sanksi terhadap Kuba dan mendesak pemerintah AS untuk memperbaiki kebijakannya yang gagal dan mencabut blokade terhadap Kuba. Blokade Kuba harus dicabut segera dan tanpa syarat.

AS telah menjatuhkan sanksi terberat kepada Kuba selama lebih dari enam dekade dengan dalih palsu. Sanksi ekonomi pertama Washington terhadap Havana diterapkan pada Februari 1962, ditandatangani oleh Presiden AS saat itu, John F. Kennedy. Beberapa tahun yang lalu, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menulis di laman Twitter-nya, saat mengadakan upacara publik di berbagai wilayah Kuba untuk menentang sanksi ekonomi dan perdagangan AS: Kami telah bertahan selama 60 tahun dalam perlawanan dan kami tidak akan lelah menuntut diakhirinya kebijakan yang mengerikan dan ketinggalan zaman ini.

Pemerintah Havana menganggap Amerika Serikat sebagai penyebab tekanan ekonomi yang bertujuan melumpuhkan perekonomian Kuba dan menyebarkan ketidakpuasan domestik di negara tersebut, dan telah berulang kali mengangkat isu ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Kuba telah berhasil melawan tindakan tidak manusiawi dan ilegal Washington selama lebih dari 60 tahun. Sikap bermusuhan Washington terhadap Havana telah dikritik oleh lembaga-lembaga internasional. Majelis Umum PBB telah memberikan suara setiap tahun sejak 1992 atas resolusi pemerintah Kuba untuk mencabut sanksi AS.

Setiap kali resolusi tersebut diajukan untuk pemungutan suara, pemerintah Kuba selalu menyalahkan sanksi AS yang telah berlangsung lama atas kesulitan ekonomi negara tersebut, termasuk kekurangan, penjatahan, dan pembatasan akses terhadap barang, yang disebutnya sebagai "perang ekonomi". Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali mendesak AS untuk mengakhiri embargo ekonomi dan blokade terhadap Kuba dalam beberapa dekade terakhir, tetapi AS mengabaikan tuntutan global ini dan terus menekan Kuba.

Dalam laporan Agustus 2020, sejumlah pakar PBB mengkritik sanksi AS terhadap warga Kuba di tengah pandemi virus corona. Mereka menekankan bahwa sanksi tersebut, dengan dalih melindungi hak asasi manusia, justru membunuh dan merampas hak-hak dasar mereka, termasuk layanan kesehatan, pangan, dan mata pencaharian. Kuba memperkirakan pada tahun 2023 bahwa sanksi tersebut telah merugikan perekonomian negara sebesar 1,34 triliun dolar sejauh ini.

Dalam kerangka Doktrin Monroe, yang menganggap Amerika Latin sebagai wilayah pengaruh eksklusifnya, Amerika Serikat senantiasa mencampuri urusan dalam negeri negara-negara di kawasan ini, khususnya Kuba, dan terus berupaya menggulingkan pemerintahan Havana. Tujuan utama Washington dalam melancarkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatkan tekanan finansial dan ekonomi terhadap Kuba adalah untuk semakin melemahkan pemerintahan progresif negara ini dan pada akhirnya menggulingkannya.

Namun, kebijakan Washington ini telah menghadapi banyak pertentangan dan kecaman di tingkat global maupun di Amerika Latin. Pendekatan ini merupakan tanda sifat arogan dan dominan Amerika Serikat. Penerapan pendekatan ini terhadap Kuba telah menemui kegagalan yang nyata, yang telah ditentang keras oleh Washington selama enam dekade terhadap tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan ilegal ini. (MF)