Kremlin: Ukraina harus menarik diri dari Donbas untuk mencapai kesepakatan

Pars Today – Juru bicara Kepresidenan Rusia menyatakan bahwa untuk mencapai kesepakatan, angkatan bersenjata Ukraina harus meninggalkan wilayah Donbas; syarat ini merupakan tuntutan yang sangat penting dari Rusia untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Dmitry Peskov, juru bicara Kepresidenan Rusia, dalam menanggapi pertanyaan para wartawan mengenai perundingan pada Kamis malam antara Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Amerika Serikat, beserta delegasinya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menegaskan bahwa Kremlin telah melalui perundingan malam hari dengan Amerika Serikat secara normal dan aman.

Ia menambahkan bahwa perundingan Rusia dan Amerika Serikat di Moskow berlangsung intensif. Isu yang dibahas sangat penting dan kompleks, dan angkatan bersenjata Ukraina harus meninggalkan wilayah Donbas.

Rusia: Moskow tidak akan menoleransi penyitaan kapal tanker minyaknya oleh Prancis

Berita lainnya, Dmitry Polyanskiy, Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), mengatakan bahwa Moskow tidak akan menoleransi penyitaan kapal tanker minyaknya oleh Prancis dan akan memberikan tanggapan atas tindakan tersebut

.

Dmitry Polyanskiy, Perwakilan Tetap Rusia di OSCE, pada Jumat malam terkait penyitaan kapal tanker “Grinch” oleh Prancis menyatakan: Kami tidak akan menoleransi tindakan bermusuhan semacam ini dan pasti akan menanggapinya, karena langkah tersebut sepenuhnya tidak dapat diterima. Ia menambahkan bahwa penyitaan kapal tanker Grinch merupakan contoh dari “kekacauan yang nyata”.

Moskow: Sidang Dewan HAM terhadap Iran bersifat tidak konstruktif

Gennady Gatilov, Perwakilan Tetap Rusia di Jenewa, mengkritik penyelenggaraan sidang khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Iran dan menyatakan bahwa tujuan sidang tersebut adalah untuk mengeluarkan sebuah resolusi yang “dipolitisasi” guna mendestabilisasi situasi di Iran

.

Gennady Gatilov menambahkan bahwa inisiatif semacam itu sama sekali tidak berkaitan dengan keprihatinan terhadap hak asasi manusia, karena tujuannya adalah memberi label dan menekan negara-negara dengan menjadikan isu hak asasi manusia sebagai dalih.