Jejak Kejahatan Inggris di Yaman
Sebuah kelompok amal internasional mengutuk Inggris karena menjual senjata ke Arab Saudi, dan menuduh London mengekspor rasa takut kepada anak-anak Yaman.
Save the Children dalam sebuah laporan Selasa lalu mengatakan bahwa Inggris telah memperoleh sedikitnya 3,2 miliar pound (4,24 miliar dolar AS) keutungan dari penjualan rudal dan peralatan militer ke Saudi dan sekutunya sepanjang serangan mereka ke Yaman.
Direktur Eksekutif Save the Children, Kevin Watkins mengatakan, "Inggris dengan menyediakan senjata dan dukungan kepada Arab Saudi, terlibat dalam membunuh dan melukai anak-anak Yaman."
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa sejak Maret 2015, lebih dari 4.000 anak Yaman terluka atau terbunuh dalam serangan. Penyebab utama kematian mereka adalah serangan udara yang dilakukan koalisi pimpinan Arab Saudi.
Sekretaris Jenderal Pembangunan Internasional Inggris, Kate Osamor memperingatkan bahwa laporan tersebut kembali membunyikan alarm bahaya terkait pendekatan yang bertentangan dengan pembangunan internasional.
"Inggris mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Yaman, ketika mereka juga memainkan peran signifikan dengan menjual bom ke Arab Saudi untuk membunuh warga sipil Yaman," ujar Kate Osamor.
Amnesty International dalam laporannya pada Maret lalu, mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Yaman.
Saudi adalah salah satu konsumen utama senjata Inggris. Sejak tahun 2015, pemerintah Riyadh telah memesan senjata ke London senilai lebih dari 3 miliar pound, yang didominasi oleh bom dan jet tempur.
Inggris juga menjual peralatan spionase ke beberapa negara pelanggar HAM, termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab, yang mengundang kritik luas para aktivis HAM.
Menurut para pejabat Inggris, industri persenjataan memiliki pendapatan yang baik dan telah menciptakan 55.000 lapangan kerja di negara mereka.
Inggris memiliki posisi terdepan di sektor senjata pertahanan dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Namun, bisnis penjualan senjata mereka selalu menghadapi protes luas dari para aktivis HAM.
Beberapa pengamat ekonomi percaya bahwa Inggris sangat mengkhawatirkan periode pasca Brexit. Peningkatan penjualan senjata Inggris kepada negara-negara pelanggar HAM mencerminkan kekhawatiran ini.
Andor Smith, seorang aktivis Anti-War mengatakan, "Dari segi moral, penjualan senjata ini tidak dilakukan secara netral dan ada indikasi nyata tentang dukungan politik dan militer dari negara-negara yang menjual senjata tersebut kepada mereka."
Laporan dari organisasi HAM di Inggris dan bahkan lembaga-lembaga internasional tampaknya tidak akan mengendurkan ambisi pemerintah Inggris untuk meraup keuntungan lewat penjualan senjata.
Pada dasarnya, nilai-nilai HAM bagi pemerintah Inggris adalah instrumen untuk menekan negara-negara lain dan nilai-nilai HAM secara praktis tidak punya tempat dalam kebijakan makro negara ini. (RM)
