Kebijakan Luar Negeri Erdogan Pada 2018

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato bertepatan dengan tahun baru bahwa Turki akan menerapkan kebijakan yang lebih berani dan berisiko pada tahun 2018.

"Turki tidak dapat menjamin masa depannya tanpa memecahkan masalah di kawasan. Hal ini akan membawa kita untuk mengejar kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan lebih berani," tambahnya.

Erdogan menolak memberikan rincian terkait kebijakan luar negeri Turki yang lebih berani dan berisiko pada tahun 2018. Namun dari komentarnya dapat ditangkap bahwa ia ingin meningkatkan keterlibatan di Timur Tengah dan Afrika, sambil meneruskan kebijakan luar negeri tahun 2017 Turki.

Dalam hal ini, Henry J. Barki, seorang pakar masalah Timur Tengah dalam sebuah artikel di majalah Amerika, Foreign Policy menulis, "Ankara telah memperluas hubungan dengan tetangganya dan secara bertahap bergerak menuju peran superior di kawasan."

Menurut pengamat Amerika itu, kebijakan luar negeri Turki saat ini adalah produk dari pandangan dan keegoisan pribadi Erdogan, dan diperkirakan situasi seperti ini dalam kebijakan domestik dan luar negeri akan membawa Ankara ke perseteruan lebih lanjut dengan sekutu-sekutunya.

Kebijakan domestik dan luar negeri pemerintahan Erdogan selama satu dekade terakhir telah diwarnai oleh penolakan di dalam negeri dan regional. Salah satu penolakan ini adalah penentangan partai-partai Turki terhadap kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Ankara di Timur Tengah.

Misalnya, Ketua Partai Rakyat Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu pada Oktober 2017, mengkritik kebijakan Erdogan di Suriah. "Dengan mencampuri urusan Dunia Arab, Turki menempatkan dirinya pada posisi sebuah negara yang mendorong konflik regional," ujarnya.

Menurut Kilicdaroglu, kebijakan Erdogan dan intervensi Ankara di Suriah sejak hari pertama konflik telah menyebabkan munculnya kondisi saat ini di Turki. Dia menilai pemicu timbulnya permusuhan negara-negara tetangga terhadap Turki adalah karena kebijakan intervensif Erdogan di Suriah.

Dalam kondisi ini, upaya presiden Turki untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih ambisius tahun ini dapat dianggap sebagai militerisasi baru Turki di beberapa negara dunia.

Ankara tampaknya ingin meningkatkan peran militer dalam kebijakan luar negeri Turki pada tahun ini. Selama 2017, selain kehadiran ilegal di Suriah dan Irak, Turki juga membangun sebuah pangkalan militer di beberapa negara Arab dan Timur Tengah, dengan persetujuan pemerintah setempat.

Sebagai contoh, kehadiran militer Turki di Qatar dilakukan atas restu pemerintah Doha. Dikatakan bahwa pemerintah Ankara berencana membangun pangkalan militer di beberapa negara Afrika.

Dengan melihat fakta ini, mungkin maksud Erdogan dari kebijakan luar negeri yang lebih berani adalah membawa militerisme ke dalam kebijakan luar negeri Turki. (RM)