Friksi Rusia dan NATO
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyampaikan persyaratan terhadap NATO mengenai normalisasi hubungan antara negara ini dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Lavrov hari Sabtu (2/4) menyinggung pemutusan kerja sama Rusia dengan NATO karena masalah krisis Ukraina.
"NATO harus menghentikan sikap konfrontatifnya atas nama urgensi menghadapi ancaman dari Timur (Rusia)," ujar Lavrov.
Menlu Rusia mengungkapkan kesiapan Moskow untuk menjalin kembali kerja sama dengan NATO berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan penerapan seluruh kesepakatan yang berkaitan dengan jaminan keamanan setara bagi seluruh negara anggotanya.
Di bagian lain statemennya, Lavrov menjelaskan hubungan antara Moskow dan Uni Eropa. Kepala jawatan diplomatik Rusia ini menegaskan, Jika Uni Eropa menjalankan komitmennya untuk tidak memaksa negara anggota memutuskan hubungan dengan Rusia, maka tidak akan muncul masalah antara Moskow dan Brussels.
Statemen terbaru Menlu Rusia sebagai upaya Moskow untuk meredam friksi dengan NATO, dan menjalin kembali hubungan kerja sama dua arah. Rusia berulangkali menyampaikan maksudnya untuk menjalin kembali kerja sama bilateral dengan NATO mengenai sejumlah masalah dan ancaman bersama, terutama pemberantasan terorisme.
Dalam pandangan Rusia, sikap NATO berseberangan dengan Moskow dan pemutusan kerja sama dengan Rusia melemahkan upaya mengatasi berbagai masalah seperti: pemberantasan terorisme, perompak laut, senjata pemusnah massal, penyelundupan narkotika, dan instabilitas regional.
Pada saat yang sama, seiring meningkatnya krisis Ukraina, NATO menghunuskan pedang terhadap Rusia dengan alasan menghadapi aksi Moskow di Ukraina. NATO meningkatkan jumlah pasukannya di wilayah timur Eropa. Tapi kini, situasi dan kondisi di Eropa berubah akibat eskalasi ancaman terorisme, terutama serangan teroris November 2015 di Paris, dan serangan teroris Maret 2016 di Brussel. Para pejabat NATO menyaksikan terjadinya peningkatan serangan dan dampak tragedi tersebut.
Tampaknya, NATO baru-baru menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama dengan Rusia dalam penumpasan terorisme. Terkait hal ini, Deputi Sekjen NATO, Alexander Vershbow pada 24 Maret lalu menyatakan, semua anggota NATO antusias untuk bekerja sama lebih erat dengan Rusia dalam pemberantasan terorisme. Meski demikian, ia menegaskan tidak ada program untuk mengurangi jumlah pasukannya yang ditempatkan di perbatasan Rusia.
Sejatinya, NATO yang menyebut Rusia sebagai ancaman utama Eropa selama dua tahun lalu, saat ini menghadapi masalah terorisme takfiri. Eskalasi penyebaran terorisme di Eropa tidak bisa dilepaskan dari peran sejumlah negara anggota NATO sendiri seperti Prancis dan Inggris terhadap sejumlah kelompok teroris yang beroperasi di Suriah.
Oleh karena itu, negara-negara anggota Eropa yang menghadapi ancaman terorisme akibat banyaknya warga mereka yang bergabung dengan kelompok teroris di Suriah, kini menghendaki kerja sama dengan Rusia dalam menghadapi ancaman terorisme.
Reaksi Rusia terhadap seruan NATO menjadi perhatian di tempatnya sendiri. Menyikapi masalah ini Moskow menegaskan bahwa negara-negara Barat alih-alih berlindung di bawah NATO menghadapi musuh rekaan yaitu Rusia, seharusnya bekerja sama dengan Moskow dalam pemberantasan terorisme.
Meskipun demikian statemen terbaru Lavrov mengenai persyaratan utama Rusia untuk memulai kerja sama dengan NATO menunjukkan bahwa Moskow berkayakinan bahwa NATO harus mengubah sikapnya terhadap Rusia, dari pandangan negatif menjadi mitra dalam pemberantasan terorisme.
Tapi tampaknya para pemimpin NATO sulit untuk menerima prasyarat Rusia tersebut. Oleh karena itu, NATO akan tetap melanjutkan provokasinya terhadap Rusia di kawasan Eropa Timur dan Laut Hitam dengan meningkatkan jumlah pasukannya disertai persenjataan yang canggih. Tampaknya, Rusia pun tidak akan tinggal diam dengan melakukan hal yang sama di kawasan tersebut.(PH)
