Situasi Politik Dalam Negeri AS Mempengaruhi Cara Pandang Hubungan Washington-Moskow

Amerika Serikat menginvasi dan menduduki Afghanistan pada tahun 2001 dengan dalih peristiwa 11 September, dan meskipun ada persetujuan antara Amerika Serikat dan Taliban terkait penarikan pasukan AS dari Afghanistan, sampai sekarang sejumlah besar pasukan ini masih ada di Afghanistan. Ketika perbedaan Rusia-AS meningkat, media dan sejumlah pejabat AS menuduh Moskow berkolusi dengan Taliban untuk membunuh pasukan AS.

Rusia, tentu saja, bereaksi terhadap tuduhan Washington. Dalam sikap terbaru Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Jumat (10/07/2020) membantah tuduhan media AS bahwa Rusia menyuap Taliban untuk membunuh pasukan AS di Afghanistan. Menyangkal tuduhan itu, Lavrov mengatakan bahwa iklim politik domestik AS dan perselisihan partai di Amerika Serikat juga menyebabkan publikasi berita palsu tersebut.

Kubu Demokrat dan media afiliasinya di Amerika Serikat menyalahkan Donald Trump sejak awal kepresidenannya, dan menuduh Rusia mendukung Trump dalam upayanya untuk menjadi presiden. Dalam dakwaan terbaru terhadap pemerintahan Trump, New York Times baru-baru ini menulis dalam sebuah artikel bahwa dinas intelijen militer Rusia, GRU, telah berjanji dalam kesepakatan dengan Taliban bahwa setiap tentara AS yang terbunuh di Afghanistan, mereka akan mendaoat hadiah uang tunai.

Menurut surat kabar itu, pejabat intelijen AS telah memberi tahu Donald Trump tentang langkah Rusia itu, tetapi dia tidak memperhatikannya. Laporan itu kemudian dipublikasikan di Washington Post dan The Wall Street Journal, dengan mengutip "Sumber Gedung Putih."

Di sisi lain, klaim itu juga mendapat reaksi negatif dan keras dari Taliban, Rusia, dan bahkan Trump. Juru Bicara Politik Taliban, Suhail Shaheen, membantah laporan baru-baru ini tentang telah menerima uang dari Rusia untuk membunuh pasukan AS di Afghanistan, dengan mengatakan, "Kami tidak tidak dibayar oleh siapa pun." Menurutnya, berita palsu semacam itu menyebar untuk menodai reputasi Taliban dan menciptakan kekacauan ketika pasukan AS meninggalkan Afghanistan, sementara proses perdamaian sedang berlangsung.

Para pejabat senior Rusia telah mengambil sikap serupa beberapa kali. Menurut Nikolai Patrushev, Ketua Dewan Keamanan Federal Rusia, "Rusia tidak pernah bekerja sama dengan Taliban, dan bahkan Mahkamah Agung Rusia pada tahun 2003 mengidentifikasi Taliban sebagai kelompok teroris."

Trump juga secara eksplisit membantah laporan itu, menyebutnya kebohongan para media palsu. Presiden mengatakan dia dan para penasihat dekatnya sama sekali tidak mengetahui laporan "dugaan serangan" terhadap pasukan AS di Afghanistan dengan dukungan Rusia tahun lalu. Trump menolak laporan New York Times itu sebagai "palsu."

"Komunitas intelijen Amerika melaporkan kepada saya bahwa mereka tidak menganggap informasi ini kredibel, jadi mereka tidak melaporkannya kepada saya atau wakil saya," tulis presiden dalam tweet.

Pada 29 Februari 2020, pemerintah Trump menandatangani perjanjian dengan Taliban yang menyatakan bahwa salah satu ketentuan AS adalah penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Tidak ada pasukan AS yang terbunuh oleh Taliban sejak April 2020, dan jumlah pasukan AS turun dari 13.000 menjadi 8.600.

Rusia percaya bahwa tujuan utama dari klaim ini adalah untuk menghancurkan lebih lanjut hubungan antara Moskow dan Washington, serta untuk menemukan alasan baru mengintensifkan tekanan anti-Rusia dari Amerika Serikat, sementara pada saat yang sama, kubu Demokrat mengambil tindakan untuk semakin merusak citra Trump di waktu yang tersisa sampai pemilihan presiden AS pada November 2020 demi menunjukkan bahwa dirinya alat Rusia.

Pernyataan Lavrov baru-baru ini menegaskan kembali bahwa di arena politik domestik AS, lawan politik menggunakan segala cara dan tuduhan untuk menyalahkan dan melemahkan posisi lawan politik mereka.