Penolakan Dunia terhadap Premanisme AS
-
Presiden Donald Trump.
Dampak dari unilateralisme Amerika Serikat telah menjadikan negara itu sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan dunia. Jika masyarakat internasional tidak memperlihatkan penentangan keras terhadap perilaku ini, maka premanisme dan arogansi AS tidak akan terhenti.
Keputusan dan kebijakan yang diadopsi oleh AS telah merugikan masyarakat internasional. Perjanjian nuklir JCPOA dan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB hanyalah salah satu contoh dari dampak unilateralisme AS.
Kepala Badan Energi Atom Iran, Ali Akbar Salehi dalam pertemuan virtual Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Senin kemarin, menyinggung upaya Washington untuk merusak JCPOA.
"Tidak ada jalan untuk memelihara multilateralisme selain mengakhiri perilaku destruktif Amerika," imbuhnya.
Salehi dalam pidatonya menyebut penentangan masyarakat internasional terhadap usulan AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran dan pengembalian sanksi-sanksi PBB sebagai sebuah gerakan penting. Menurutnya, ini sebuah prestasi nyata yang harus dilestarikan.
Pernyataan Salehi menunjukkan bahwa meskipun Iran punya kemampuan yang cukup untuk menghadapi ancaman-ancaman AS, namun tetap memegang norma-norma yang berlaku dalam hubungan internasional.
Kementerian Luar Negeri Iran baru-baru ini juga mengingatkan bahwa pendekatan AS merupakan sebuah bahaya besar bagi perdamaian dan keamanan internasional serta ancaman yang luar biasa terhadap PBB dan Dewan Keamanan.
"Jika AS sendiri atau bersama beberapa negara bonekanya mengambil tindakan yang bersifat mengancam, mereka akan menerima respons serius dan bertanggung jawab atas semua dampak berbahaya yang ditimbulkan," tegas Kemenlu Iran.
Dalam beberapa pekan terakhir, AS merasakan beberapa kegagalan di Dewan Keamanan PBB dan di tingkat global. Gagasan mereka tidak didengar oleh masyarakat internasional dan menemui kegagalan beruntun dalam menghadapi diplomasi global.
Para anggota Dewan Keamanan secara tegas menolak mengakui pengembalian sanksi-sanksi terhadap Iran. Troika Eropa serta Cina dan Rusia dalam sebuah pernyataan bersama menekankan bahwa AS tidak dapat memulai proses pengembalian sanksi-sanksi PBB terhadap Iran dengan berpegang pada resolusi 2231 Dewan Keamanan.
Apa yang dilakukan Washington dalam beberapa bulan terakhir, tidak sah menurut hukum internasional dan sepenuhnya bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Tindakan itu hanya berpijak pada unilateralisme AS.
Oleh karena itu, penolakan terhadap unilateralisme AS semakin gencar dilakukan oleh masyarakat internasional, dan sidang tahunan Majelis Umum PBB pada September ini akan menjadi panggung penolakan lebih keras terhadap premanisme AS.
Juru bicara Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan dunia memandang tindakan-tindakan AS hanya membawa ketidakamanan, perang, kekerasan, dan pertumpahan darah.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa dunia sedang berubah. Jika AS menolak perubahan ini dan Trump juga tetap mengejar kebijakan-kebijakan yang tidak rasional di dunia, tentu saja AS sendiri akan menjadi korban pertama dari petualangan ini. (RM)