Dinamika Asia Tenggara, 6 Mei 2021

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai reaksi publik internasional, termasuk PB terhadap berlanjutnya kekerasan yang dilakukan junta militer terhadap demonstran penentang kudeta di Myanmar.

Selain itu, Indonesia mendesak aparat Myanmar tidak menggunakan kekerasan, Singapura meminta junta Militer Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi, pengadilan Malaysia perintahkan penghentian deportasi warga Myanmar dan Duterte melarang AS menempatkan senjata nuklirnya di Filipina.

 

 

PBB Desak Junta Militer Hentikan Kekerasan terhadap Demonstran

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak junta militer Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap demonstran, setelah 54 orang tewas selama aksi melawan kudeta.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa.

Meskipun korban terus berjatuhan, tapi aksi protes tetap berlanjut. Salah satu aktivis Maung Saungkha mengatakan kelompok komite Pemogokan Umum Kebangsaan mengadakan kembali protes pada hari Kamis.

"Kami tahu kami bisa selalu ditembak dan dibunuh dengan peluru tajam, tapi tak ada artinya tetap hidup di bawah junta (militer), jadi kami memilih jalan berbahaya ini sebagai jalan keluar," ujar aktivis Saungkha kepada Reuters.

Tidak hanya masyarakat, bahkan aparat keamanan juga ikut melawan junta militer. Lebih dari 100 aparat kepolisian Myanmar dilaporkan turun ke jalan bergabung dalam demonstrasi menentang pemerintahan junta militer.

Media lokal independen, Irrawaddy, melaporkan setiap hari sejak awal Februari, personel polisi, termasuk beberapa perwira berpangkat tinggi di kota-kota besar di Myanmar, telah bergabung dengan gerakan anti-junta militer nasional.

Salah satunya, Kolonel Polisi Tin Min Tun dari Departemen Kepolisian Yangon menjadi polisi dengan jabatan tinggi pertama yang bergabung dengan massa pembangkangan sipil terhadap junta militer sejauh ini.

Di Naypyidaw, lebih dari 70 anggota polisi telah bergabung dengan gerakan anti-kudeta untuk menentang kekuasaan militer.

Tak hanya polisi dan masyarakat sipil, petugas medis, dokter, hingga pegawai negeri sipil juga telah melangsungkan mogok kerja dan bergabung dalam demonstrasi anti-kudeta yang semakin meluas di Myanmar.

 

 

Awasi Demonstrasi, Junta Militer Myanmar Gunakan Drone Israel

Junta militer yang saat ini mengambil alih kekuasaan di Myanmar disinyalir menggunakan drone buatan Israel untuk mengawasi aksi protes yang marak di kawasan Asia Tenggara ini.

CNN hari Selasa (2/3/2021) melaporkan penggunaan drone dan senjata buatan Israel oleh junta militer Myanmar untuk memberangus aksi protes massa.

Para jenderal Myanmar diduga menggunakan drone pengintai dan alat-alat canggih yang dibeli dari Israel dan sejumlah negara Barat untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil dan mengawasi para penentang kudeta.

Tahun 2019, surat kabar Haaretz Israel melaporkan bahwa Israel mempertahankan hubungan yang hangat dengan Myanmar dan melanjutkan penjualan senjata.

Padahal, ketika itu masyarakat internasional mengkritik pemerintah Myanmar karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia secara luas dan melakukan genosida.

Avigdor Lieberman, Menteri Peperangan Israel manyampaikan bahwa penjualan senjata ke Myanmar adalah masalah diplomatik, oleh karena itu bukan isu yang harus diprotes.

Selama ini, sejumlah petinggi militer Myanmar juga melakukan perjalanan ke Israel untuk kepentingan kerja sama militer.

 

 

RI Mendesak Aparat Myanmar Tak Gunakan Kekerasan

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengaku prihatin atas meningkatnya kekerasan terhadap pendemo anti-kudeta di Myanmar.

Retno menyebut Indonesia mendesak agar aparat keamanan di Myanmar tidak menggunakan kekuatan saat berhadapan dengan massa.

Bentrokan tidak terhindarkan saat massa pengunjuk rasa anti-kudeta berhadap-hadapan dengan polisi Myanmar pada Selasa, 2 Maret 2021. Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Indonesia memimpin ASEAN dalam upayanya untuk mengatasi gejolak politik yang pecah di Myanmar, setelah militer merebut kekuasaan serta menahan pemimpin Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh lain.

 

 

Singapura Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Pemerintah Singapura mendesak junta militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang saat ini berada dalam tahanan.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan meminta junta militer Myanmar menghentikan kekerasan dalam menanggapi demonstran yang menolak kudeta terhadap pemerintahan sipil.

"Penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil tidak bisa dimaafkan," ujar Menlu Singapura.

Ia juga menyerukan seluruh pihak di Myanmar menahan diri dan segera menyelesaikan sengketa melalui dialog dengan itikad baik demi mencapai solusi politik jangka panjang dan rekonsiliasi nasional.

 

 

Pengadilan Malaysia Perintahkan Hentikan Deportasi Muslim Rohingya

Pengadilan Malaysia memerintahkan penghentian rencana deportasi 1.200 warga Muslim Rohingya. Hal ini untuk mendengarkan banding dari Amnesty International Malaysia dan Asylum Access Malaysia, yang mengatakan ada anak di bawah umur termasuk di antara pengungsi yang ingin dikirim kembali.

Keputusan pengadilan Malaysia ini datang tepat setelah para migran diangkut ke pangkalan angkatan laut di mana tiga kapal militer Myanmar menunggu untuk membawa mereka pulang.

"Sehubungan dengan keputusan pengadilan, pemerintah harus menghormati perintah pengadilan dan memastikan bahwa tidak satu pun dari 1.200 orang yang dideportasi hari ini," kata direktur Amnesty International Malaysia, Katrina Jorene Maliamauv, dikutip dari Tempo.co, Selasa, 23 Februari 2021.

Amnesty mengatakan pengadilan akan mendengarkan banding mereka besok dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencananya untuk mengirim para migran kembali ke Myanmar. Terlebih di saat militer, yang diduga melanggar HAM kepada etnis Rohingya, mengkudeta pemerintahan sipil.

Sebanyak 27 anggota parlemen dan senator Malaysia juga mengirim surat kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Ahad lalu dan mendesaknya untuk menghentikan deportasi.

Malaysia tidak mengakui pencari suaka atau pengungsi, tetapi mengizinkan ribuan orang untuk tinggal dengan alasan kemanusiaan. Tercatat ada sekitar 180 ribu pengungsi PBB dan pencari suaka, termasuk lebih dari 100 ribu Muslim Rohingya dan kelompok etnis Myanmar lainnya.

 

 

Duterte Larang AS Tempatkan Senjata Nuklir di Filipina

Presiden Filipina tidak memberikan izin bagi penempatan senjata nuklir Amerika Serikat di negaranya, dan akan membatalkan perjanjian militer antara Washington dan Manila, jika Gedung Putih bersikeras untuk mewujudkan ambisinya di Filipina.

Sputnik hari Senin (1/3/2021) melaporkan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam konferensi pers di Pangkalan Udara Pasay menegaskan Filipina memiliki kebijakan luar negeri yang independen dan tidak akan mengizinkan senjata nuklir AS disimpan di negara Asia Tenggara ini.

Konferensi pers tersebut digelar setelah Duterte menghadiri upacara penyambutan kedatangan vaksin Covid-19 dari Cina.

Ditanya tentang stok senjata nuklir AS di negaranya, Duterte mengungkapkan bahwa konstitusi Filipina melarang penyebaran senjata nuklir di wilayahnya. Duterte juga menyampaikan keprihatinan mengenai langkah Amerika Serikat membawa masuk senjata nuklir ke Filipina tanpa sepengetahuannya.

"Jika hal ini dilakukan, maka Manila akan segera membatalkan perjanjian militer dengan Washington," ujar Duterte.

Presiden Filipina baru-baru ini menetapkan syarat keberlanjutan pasukan AS di Manila dengan kompensasi pembayarannya.

Tahun lalu, Duterte secara sepihak membatalkan perjanjian militer penting dengan Washington tentang penempatan pasukan AS di Filipina sebagai protes terhadap penolakan AS terhadap visa yang diajukan pemerintahannya.(PH)