Kilas Balik Malaysia di Tahun 2018

Berbagai peristiwa penting terjadi di Malaysia di tahun 2018 di antaranya yang paling menjadi sorotan mengenai pemilu yang dimenangkan kubu koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad.

Selama tahun 2018, berbagai isu utama menjadi perhatian pemerintahan Malaysia dalam kebijakan domestik dan luar negerinya. Isu pemberantasan korupsi menjadi masalah utama kabinet Mahathir. Isu Palestina, penghentian kerja sama dengan Arab Saudi dalam perang Yaman, dan reaksi pemerintahan Kuala Lumpur kasus pembunuhan jurnalis kritis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Pemilu Fenomenal dan Kekalahan Barisan Nasional

Tahun 2018 menandai fase penting dalam sejarah negara yang merdeka 31 Agustus 1957 ini. Di tahun ini sejarah penting terjadi dalam dinamika politik Malaysia, karena kabinet dikendalikan oleh orang-orang di luar kubu Barisan Nasional sejak berdiri tahun 1973.

Malaysia memakai sistem first-past-the-post seperti yang diterapkan di Inggris dalam pemilu. Di bawah sistem ini, setiap distrik menetapkan anggota parlemen dengan suara terbanyak. Pemenang akan langsung menggugurkan kandidat lainnya, tidak peduli jumlah selisih suara mereka, atau yang dikenal sebagai winner takes all.

Pilihan raya Malaysia yang berlangsung 9 Mei diikuti oleh 14,940,624 orang dengan tingkat partisipasi 82,23 persen sebesar 12,299,514 orang. Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Malaysia, koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Mahathir Mohamad meraih 113 kursi dari total 222 kursi parlemen. Sementara koalisi partai berkuasa Barisan Nasional (BN) pimpinan Najib Tun Razak meraih 79 kursi, Partai PAS pimpinan Abdul Hadi Awang mendapat 18 kursi serta seluruh partai lainnya 12 kursi.

Naiknya Kembali Mahathir sebagai PM Malaysia

Pada 8 Januari 2018, Mahathir diumumkan sebagai kandidat perdana menteri dari koalisi Pakatan Harapan. Pencalonan ini tak lepas dari rencana koalisi untuk memintakan pengampunan bagi Anwar Ibrahim jika Mahathir menang, dan menyerahkan peran perdana Menteri kepadanya. Setelah pemilu menang dan Mahathir menjabat sebagai perdana menteri, langkah pertama yang dilakukan adalah memintakan pengampunan bagi pembebasan Anwar Ibrahim.

Pada Rabu 16 Mei 2018, Anwar dinyatakan bebas dari penjara setelah mendapat pengampunan atas kasus sodomi yang dituduhkan Mahathir hingga mengirimnya ke penjara selama tiga tahun terakhir. Bersatunya kembali Anwar dan Mahathir dalam satu kubu membuat Pakatan Harapan memiliki dukungan kuat di tengah masyarakat Malaysia.

Di penghujung akhir tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dalam pidato tahunannya kembali menekanan bahwa dirinya hanya perdana menteri sementara dan menempati posisi ini hingga dua tahun kedepan. Ia menekankan akan menyerahkan posisinya kepada Anwar Ibrahim, ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) sesuai dengan yang ia janjikan sebelumnya.

2018, Tahun Pemberantasan Korupsi di Malaysia

Situs kantor berita Malaysia, Bernama menyebut tahun 2018 sebagai tahun pemberantasan korupsi. Bernama hari Rabu (26/12) menurunkan tulisan "2018: Year of anti-corruption sweep in Malaysia" yang menyoroti perjalanan pasang surut pemberantasan korupsi sejak kemenangan kubu Pakatan Harapan (PH) dalam pilihan raya pada Rabu, 9 Mei 2018.

Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama pemerintahan baru yang dipimpinnya.

Keberhasilan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dalam mengungkap banyak kasus korupsi yang melibatkan "ikan besar" membuka mata orang Malaysia mengenai efek destruktifnya terhadap pembangunan di negera ini.

Mantan pemimpin eksekutif 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Arul Kanda Kandasamy, ditahan karena diduga berperan memanipulasi laporan audit keuangan lembaga tersebut.

Channel NewsAsia melaporkan, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya hari Selasa (11/12) mengatakan, Arul Kanda ditahan hari ini sekitar pukul 10.32 setelah diperiksa di markas Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya.

Mantan perdana menteri Malaysia kembali ditangkap oleh aparat keamanan negara itu masih terkait skandal 1MDB hari Senin (10/12) sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia.

Namun laporan terakhir menyebutkan, Najib Razak dibebaskan pada Senin siang setelah membayar sejumlah uang jaminan. Mantan PM Malaysia itu dijerat tuduhan baru mengintervensi audit keuangan perusahaan 1MDB. 

Malaysia Setia Dukung Perjuangan Palestina

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail menyatakan dukungan Kuala Lumpur terhadap berlanjutnya perjuangan bangsa Palestina menghadapi rezim Zionis.

Pernyataan ini disampaikan Wan Azizah dalam pertemuan dengan delegasi Palestina yang dipimpin Direktur Institut Al Quds, Kamal Sharif Abo Shamala, serta sejumlah orang Palestina yang berdomisili di Malaysia.

"Malaysia memberikan dukungan penuh dan tanpa syarat  terhadap perjuangan Palestina," ujar wakil perdana menteri Malaysia.

Pasukan Malaysia Ditarik dari Yaman

Menteri Pertahanan Malaysia mengkonfirmasi penolakan Kuala Lumpur untuk bergabung dalam manuver militer bersama dengan Uni Emirat Arab, "Desert Eagle". Mohamad Sabu mengatakan, Malaysia mulai saat ini hanya akan mengirim pasukan atas permintaan PBB dan semata-mata untuk operasi perdamaian.

Menhan Malaysia, Mohamad Sabu, juga menegaskan bahwa penarikan pasukan Malaysia dari Arab Saudi yang sudah ditempatkan sejak 2015, akan mengurangi biaya militer negara ini.

Pada Agustus lalu, Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan keputusan pemerintah untuk menangguhkan proyek King Salman Peace Centre di Kuala Lumpur.

Kemenhan Malaysia dalam sebuah pernyataan hari Senin (6/8/2018) menyatakan kegiatan King Salman Peace Centre yang dimulai 14 bulan lalu selama masa Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, telah diliburkan dan kantor lembaga itu akan segera ditutup.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad menekankan dihentikannya segala bentuk kerjasama dengan Arab Saudi dalam perang terhadap Yaman.

Mahathir baru-baru ini menyampaikan reaksi terhadap kasus pembunuhan jurnalis kritis Arab Saudi, Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul. Ia menilainya sebagai sebuah kezaliman mengerikan yang menjadi puncak sebuah aksi despotisme yang tidak bisa diterima.

Mahathir dalam pertemuan dengan raja Selangor hari Senin (22/10) mengatakan, Malaysia tidak bisa mentolelir pembunuhan terhadap seorang pengkritik sebuah pemerintah.

"Kita semua memiliki orang-orang yang mungkin tidak kita sukai, tapi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuhnya," ujar Mahathir seperti dilansir kantor berita Bernama.

Jurnalis oposan rezim Al Saud, Jamal Khashoggi dinyatakan hilang setelah memasuki kantor konsulat Saudi di Istanbul Turki pada 2 Oktober 2018.

Arab Saudi akhirnya secara resmi mengakui bahwa Jamal Khashoggi, wartawan dan kritikus Al Saud, tewas di gedung konsulat negara itu di Istanbul, Turki.

Jaksa penuntut umum Saudi pada Jumat (19/10/2018), mengatakan penyelidikan awal membuktikan bahwa Khashoggi tewas karena bertikai di gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.(PH)