Tragedi Tujuh Tir dan Standar Ganda AS

Setelah kemenangan Revolusi Islam, rakyat Iran menjadi target serangan teror oleh musuh dan organisasi-organisasi yang siap melakukan apapun demi ambisinya, bahkan terhadap warga biasa.

Sebagian besar dari teror ini dilakukan oleh para teroris kelompok munafikin MKO. Dari 1979 hingga 1981, Kelompok Teroris Munafikin (MKO) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan banyak pejabat, kekuatan revolusioner, dan berbagai individu.

Salah satu dari aksi teror ini terjadi pada 7 Tir 1360 Hijriyah Syamsiah atau 27 Juni 1981. MKO meledakkan kantor pusat Partai Republik Islam di Tehran dan peristiwa ini membuat Ketua Mahkamah Agung Iran, Ayatullah Mohammad Beheshti bersama 27 pejabat pemerintah termasuk 4 menteri, 12 deputi menteri, dan sekitar 30 anggota parlemen gugur syahid.

Beberapa bulan kemudian, Presiden Iran Mohammad Ali Rajaee dan Perdana Menteri Mohammad Javad Bahonar, gugur syahid dalam sebuah serangan bom pada 29 Agustus 1981 atau 8 Shahrivar 1360 HS.

Rakyat Iran telah menjadi korban terorisme dan 17.000 orang tak berdosa terbunuh di tangan para teroris, yang didukung negara-negara Barat.

Dalam pandangan Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa, para teroris MKO yang membantai lebih dari 12.000 orang Iran, tidak menjadi persoalan bagi mereka. Pemerintah AS menutup mata atas tindakan teroris MKO dan bahkan memberikan dukungan kepada mereka.

Raymond Tanter, mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS dan pendukung teroris MKO, mengatakan, "Mereka (orang-orang munafikin) merupakan opsi yang lebih baik daripada sanksi dan perang untuk memajukan proyek AS melawan Iran."

AS dan beberapa negara Eropa – meski mereka tahu MKO telah membunuh ribuan orang tak berdosa – tetap memberikan perlindungan kepada para teroris munafikin yang melarikan diri dari Iran. Mereka menetap untuk beberapa waktu di Prancis dan kemudian memasuki wilayah Irak untuk membantu rezim Saddam menyerang Iran.

Setelah serangan AS ke Irak dan jatuhnya rezim Saddam, para teroris MKO mendapat perlindungan dari Washington dan Eropa. Mereka dievakuasi ke Albania sehingga bisa melanjutkan kegiatannya secara bebas.

Langkah ini menunjukkan bahwa dukungan AS dan sekutunya di Eropa kepada organisasi teroris adalah bagian dari strategi Paman Sam untuk mengintervensi wilayah Asia Barat dan menargetkan Iran.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan keluarga Syuhada 7 Tir di Tehran mengatakan, "Standar ganda ini sedemikian rupa sehingga mereka yang melakukan kejahatan teroris di Iran sekarang bebas melakukan kegiatan di Eropa dan Amerika, serta bisa bertemu dengan para pejabat di negara-negara tersebut, dan bahkan menyampaikan pidato dalam konferensi-konferensi hak asasi manusia!"

Ayatullah Khamenei menganggap hal itu sebagai sebuah skandal besar bagi negara-negara Eropa dan AS.

"Kelompok teroris ini adalah orang-orang yang memerangi bangsa Iran dengan mengaku membela rakyat dan bahkan membela Islam, tetapi mereka kemudian melakukan tragedi seperti peristiwa 7 Tir dan pembunuhan orang-orang biasa, dan akhirnya berada di samping seseorang seperti Saddam. Sekarang mereka berada di bawah dukungan Amerika," ungkapnya.

Media Associated Press dalam sebuah laporan pada Februari 2017 mengungkapkan bahwa beberapa senator AS menerima uang dari para pemimpin MKO. "Seorang pejabat pemerintahan Donald Trump dan setidaknya salah satu dari penasihatnya, menyampaikan pidato untuk kelompok teroris MKO dengan imbalan uang."

Menurut surat kabar itu, Elaine Chao yang terpilih sebagai Menteri Transportasi Trump, menerima uang 5.000 dolar untuk sebuah pidato lima menit untuk sayap politik MKO pada 2015.

Mantan Walikota New York, Rudy Giuliani juga dibayar dengan jumlah yang tidak diketahui untuk menyampaikan pidato kepada MKO.

Lebih dari dua lusin mantan pejabat AS baik Republik dan Demokrat, telah berpidato di depan MKO, termasuk mantan ketua DPR dan penasihat Trump, Newt Gingrich. Beberapa orang secara terbuka mengakui telah dibayar, tetapi yang lain bungkam.

Skandal ini berlanjut hingga mantan Presiden AS Barack Obama memerintahkan Departemen Keuangan untuk memeriksa apakah tindakan para politisi AS menerima uang untuk pidato semacam itu, dapat dianggap memiliki hubungan finansial mereka dengan kelompok teroris.

Pengalaman pahit serangan teroris selama empat dekade lalu menunjukkan bahwa PBB dan secara khusus Dewan Keamanan, harus meninggalkan pendekatan dan perilaku standar ganda serta mengambil kebijakan yang transparan. Langkah ini dapat dianggap sebagai solusi untuk mencapai keamanan global dan tekad bersama untuk melawan terorisme.

Noam Chomsky, seorang analis politik terkemuka, menyalahkan Amerika dan sekutu Baratnya atas serangan teroris di Paris. Menurutnya, invasi pimpinan AS ke Irak dan Afghanistan telah menjadi akar penyebab gelombang serangan teroris baru-baru ini di seluruh dunia.

Dia lalu bertanya apakah tujuan AS mengakhiri terorisme atau memeliharanya? "Jika Anda ingin mengakhiri terorisme, Anda harus terlebih dahulu bertanya mengapa terorisme terjadi. Apa penyebab langsung dan apa akar utamanya? Maka Anda harus berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini," ujar Chomsky.

Jika benar-benar ingin memerangi terorisme, maka akar-akarnya harus dicerabut dan sumber-sumber dananya diberangus. Jangan lupa bahwa perang melawan terorisme belum berakhir dan ancaman masih ada.

Iran – dengan lebih dari 17.000 korban terorisme – memiliki tekad yang lebih besar untuk menumpas teroris dan mencerabut akar terorisme daripada negara lain. Iran memiliki kinerja yang transparan dalam perang kontra-terorisme dan fakta ini dibuktikan dengan kesuksesan Republik Islam dalam menumpas teroris.

Selama beberapa dekade terakhir, sejumlah besar instrumen hukum menekankan partisipasi global dalam perang melawan terorisme dan menaruh perhatian khusus pada tantangan terorisme internasional. Komunitas internasional telah mensahkan banyak konvensi dan kesepakatan untuk tujuan itu.

Selain konvensi multilateral di bawah payung PBB, beberapa perjanjian regional yang mengikat telah diteken untuk memerangi terorisme internasional, di mana semuanya menekankan prinsip perang melawan terorisme.

Namun, pemberantasan momok terorisme membutuhkan perhatian terhadap semua faktor internal dan eksternal yang memicu kemunculannya. Di sini, aspek politik, sosial, ekonomi, dan ideologisnya juga perlu dikaji dengan seksama.

Dalam konteks ini, Republik Islam Iran menekankan perlunya memberikan definisi tunggal tentang "kejahatan teroris" untuk memerangi terorisme internasional. (RM)