Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani mengucapkan selamat kepada rakyat negaranya atas kekalahan Amerika Serikat yang akan segera terjadi terkait dengan upaya Washington untuk memulihkan sanksi terhadap Tehran melalu mekanisme snapback.

"Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada bangsa Iran atas kemenangan Sabtu dan Minggu mendatang (Iran) dan kekalahan memalukan AS," kata Rouhani dalam sidang kabinet pada Rabu pagi, 16 September 2020.

AS telah menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) pada Mei 2018 dan memberlakukan sanksi paling keras dalam sejarah terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum" pemerintahan Donald Trump terhadap Iran.

AS selama berbulan-bulan bersikeras bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran meskipun AS telah keluar dari JCPOA.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo melakukan perjalanan ke New York untuk memberi tahu Dewan Keamanan PBB tentang JCPOA yang tidak signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Namun semua anggota JCPOA, bersama dengan 13 anggota dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, menolak pemberitahuan AS. Mereka mengatakan bahwa AS tidak memiliki kewenangan hukum untuk memicu proses snapback karena telah menarik diri dari perjanjian nuklir tersebut.

Namun AS tetap berharap untuk bisa memulihkan sanksi internasional terhadap Iran pada 20 September 2020, yang menandai akhir dari periode 30 hari yang mengaktifkan proses pemulihan sanksi PBB terhadap Iran.

"Mereka datang untuk mengalami kekalahan berikutnya. Mereka ingin menggunakan mekanisme snapback tapi seluruh dunia tahu bahwa mekanisme snapback adalah untuk mereka yang tergabung dalam JCPOA," tegasnya.

Dia menambahkan, ini adalah proses satu bulan yang untungnya AS tidak dapat memicunya. AS, lanjutnya, ingin mengatur plot melawan bangsa Iran, namun tidak dapat mengambil satu langkah maju.

Presiden Iran itu menuturkan, anggota-anggota Dewan Keamanan PBB, tiga negara Eropa, serta China dan Rusia, telah menentang langkah Washington dan akhirnya AS menjadi terisolasi.

"Amerika yang kesepian dan terkenal berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri pada hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.  

Rouhani menurutkan, dengan pengecualian rezim Zionis dan beberapa negara kecil yang bergantung pada Gedung Putih, Amerika sendirian di dunia.

Upaya AS untuk menarik kembali sanksi terhadap Iran terjadi seminggu setelah upayanya untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Tehran gagal total.

Hanya Republik Dominika yang memberikan suarat mendukung kepada usulan AS di Dewan Keamanan PBB.

Di bawah kesepakatan nuklir Iran 2015, embargo senjata terhadap Tehran akan berakhir pada 18 Oktober.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menyatakan bahwa AS telah mendiskualifikasi dirinya sendiri dari mekanisme "snapback" dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA.

"AS bukan peserta JCPOA dan tidak memiliki hak untuk memicu apa yang disebut mekanisme snapback, dan interpretasi sewenang-wenangnya atas resolusi 2231 tidak dapat mengubah kenyataan ini," kata Majid Takht Ravanchi.

Dia menambahkan, kami sangat yakin bahwa surat yang dikirim oleh AS hari ini kepada presiden Dewan Keamanan dan semua referensi di dalamnya batal demi hukum, dan semua itu tidak memiliki kedudukan dan dasar hukum.

Sementara itu, negara-negara lain yang menjadi perantara perjanjian nuklir JCPOA: Inggris, Cina, Perancis, Jerman dan Rusia, bersama dengan Uni Eropa bersikeras bahwa AS tidak dapat memaksakan sanksi internasional pada kesepakatan yang tidak lagi diakui.

"AS tidak dapat dianggap sebagai peserta JCPOA," kata Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan, mengacu pada perjanjian nuklir JCPOA. Oleh karena itu, lanjut pernyataan itu, kami menganggap bahwa AS tidak dalam posisi untuk menggunakan mekanisme yang disediakan untuk para peserta JCPOA, termasuk snapback sanksi.

Sejak keluar dari JCPOA, langkah-langkah anti-Iran yang diambil AS di Dewan Keamanan PBB selalu gagal. Setelah kegagalan-kegagalan yang dialami, kini Washington akan mengambil langkah tak berdasar lagi dengan mengadukan Iran ke Dewan Keamanan PBB karena dianggap AS melanggar  perjanjian nuklir JCPOA, di mana ini tidak memiliki dasar hukum, karena AS sendiri telah keluar dari perjanjian ini.

AS masih berusaha menggunakan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB terkait JCPOA untuk mendukung langkahnya dengan alasan bahwa sebelumnya, AS adalah anggota perjanjian nuklir tersebut. Ini jelas bertentangan dengan JCPOA sendiri, dan aggota lainnya dari perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa AS tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan mekanisme snapback. (RA)